Minggu, 15 Dec 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dana Kampanye Empat Parpol di Jombang Nihil, Paslon Capres Tak Lapor

08 Januari 2019, 13: 04: 16 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Anggota KPU Jombang Athoilah menunjukkan bukti hasil sumbangan dana kampanye 14 parpol.

Anggota KPU Jombang Athoilah menunjukkan bukti hasil sumbangan dana kampanye 14 parpol. (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Dari 14 partai politik yang melaporkan sumbangan dana kampanye ke KPU Jombang, ada empat parpol yang laporannya nihil alias saldo dana kampanye 0 rupiah. Untuk sementara KPU belum bisa melakukan audit dana kampanye karena tahapan kampanye masih berlangsung.

Athoillah, anggota KPU Jombang menjelaskan, empat partai tersebut yakni, DPD Partai Golkar, DPC Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang dan Partai Berkarya. ”Secara administrasi pelaporan kemarin sudah klir, tidak ada masalah,” ujar dia kemarin (7/1).  

Selain empat parpol, tim kampanye capres/cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin malah diketahui tidak menyerahkan sumbangan dana kampanye. Hingga waktu tenggang habis tim kampanye yang diketuai Joko Triono tersebut tak melaporkan ke KPU.

”Benar, satu paslon tidak menyerahkan. Sedangkan, tim kampanye paslon dua (Prabowo-Sandi) sudah melaporkan ke KPU namun isinya nihil alias 0 rupiah,” beber dia memerinci.

Untuk sementara ini, KPU belum bisa melakukan audit sumbangan dana kampaye tersebut. Baik parpol yang melaporkan sumbangan dana kampanye hingga ratusan juta maupun parpol yang nihil sumbangan dana kampanyenya.

”Jadi, KPU saat ini belum bisa memeriksa isinya bagaimana karena itu akan nanti diperiksa oleh tim auditor yang ditunjuk KPU,” beber Atok.

Dia menjelaskan, tim auditor yang ditunjuk oleh KPU hanya melakukan audit berdasarkan kepatuhan pelaporannya. Auditor tidak bisa melakukan audit berdasarakan realisasi penggunaan di lapangan maupun dari segi transparansi penggunaan dana kampanye.

”Jadi pada intinya yang diaudit adalah kepatuhanannya.  Apakah partai ini patuh dengan pengelolaan dana kampanye, kalau untuk masuk akal dan tidak masuk akal dana kampanyenya kita tidak bisa melakukan,” beber dia.

Atok menyebut, realisasi penggunaan dana kampanye memang cukup rawan. Untuk itu, dia meminta peran serta Bawaslu maupun masyarakat secara langsung untuk mengawasi penggunaan dana kampanye.

”Jadi masyarakat juga bisa mengawasi dana kampanye parpol tersebut, misalnya pada saat kegiatan kampanye yang berada di lingkungan mereka. Kan bisa di angan-angan kira-kira kegiatan itu menghabiskan dana berapa,” pungkasnya. (*)

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia