Minggu, 15 Dec 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Izin Kemendagri Turun, Bupati Jombang Segera Lantik Pejabat OPD

08 Januari 2019, 11: 04: 31 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Bupati Jombang Mundjidah Wahab

Bupati Jombang Mundjidah Wahab (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG –  Bupati Jombang Mundjidah Wahab mengakui Kemendagri sudah memberikan izin pelantikan pejabat Pemkab Jombang. Sehingga, dalam waktu dekat segera dilakukan pelantikan.

“Informasi terakhir hari ini (kemarin, Red) sudah diteken, baik itu esleon II, III maupun IV. Sudah selesai semua,” kata Mundjidah.

Kendati begitu, lanjut dia dari informasi yang dia terima itu masih ada sisa satu yang belum kelar. Yakni untuk posisi Kepala Dispendukcapil. Sebab, untuk pejabat yang mengisi jabatan itu juga harus izin ke pemerintah pusat.

“Jadi sekarang itu tinggal dukcapil (dispendukcapil, Red) saja. Karena untuk dukcapil kan sekarang dari pusat,” imbuh dia.

Meski demikian Mundjidah masih optimistis, sisa satu posisi itu dalam waktu dekat juga akan selesai. Bahkan direncanakan dalam minggu-minggu ini pelantikan akan dilaksanakan.

“Pokoknya ditunggu saja, dalam minggu-minggu ini, kalau nggak Kamis ya Jumat,” sebut Mundjidah.

Diakui, untuk pelantikan tersebut butuh proses panjang. Ini setelah dia harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kemendagri. Menilik aturan yang ada di Peraturan KPU yang menyebut bupati/wakil bupati dilarang melakukan pelantikan, mutasi atau promosi jabatan sebelum enam bulan dilatik.

“Jadi saya kan karena belum enam bulan, aturannya bupati, walikota, gubernur boleh mengadakan mutasi kalau sudah enam bulan setelah dilantik. Kalau belum enam bulan harus izin dulu ke Kemendagri,” ungkap Mundjidah.

Dia kembali menjelaskan adanya pelantikan tersebut juga sebelumnya karena terdapat OPD yang dimerger. “Jadi kemarin itu kan ada empat yang merger, harus kita lakukan,” sambung dia.

Untuk melangkah ke Kemendagri masih menurut Mundjidah juga tak sekedar meminta izin. Sebab harus ada rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur.

“Semua urusan ke menteri itu harus masuk ke gubernur dulu. Aturannya seperti itu. Jadi prosesnya memang lama, dari sini (Jombang, Red) lalu ke gubernur minta rekomendasi. Setelah rekomendasi keluar baru ke Kemendagri. Tim Pansel juga minta izin,” papar dia.

Lantas untuk pejabat eselon berapa saja izin pelantikan itu? Menurut Mundjidah untuk semua eselon, baik IIB, III hingga IV yang ada di lingkup Pemkab Jombang.

“Jadi izin itu untuk semua, memang kalau untuk eselon IIB itu tandatangannya menteri, kalau yang eselon III dan IV itu cukup dirjen,” pungkas Mundjidah menjelaskan. (*)

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia