Rabu, 13 Nov 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

100 Hari Kepemimpinan Mundjidah-Sumrambah Tak Ada Gebrakan Serius

02 Januari 2019, 07: 32: 42 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Pelantikan pasangan Bupati Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Sumrambah di Gedung Negara Grahadi pada 24 September lalu.

Pelantikan pasangan Bupati Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Sumrambah di Gedung Negara Grahadi pada 24 September lalu. (Istimewa)

Share this      

JOMBANG – Hari ini (2/1) tepat 100 hari Bupati Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Sumrambah dilantik Namun dalam 100 hari kerjanya, pasangan ini dinilai tak ada gebrakan bahkan miskin implementasi terkait jargon anti-pungli sebagaimana yang digaungkan.

Penilaian ini disampaikan Direktur Lingkar Indonesia untuk keadilan (Link) Aan Anshori kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin. Menurutnya, dalam kiprahnya selama 100 hari terakhir, belum ada gebrakan yang benar-benar mampu dirasakan langsung masyarakat.

’’Tidak ada gebrakan serius dalam seratus hari kepemimpinan duet bupati dan wakil bupati, Mundjidah-Sumrambah. Misalnya menangkap pelaku pungli, atau penerima suap, ternyata tidak ada,’’ ujar Aan Anshori dengan nada serius.

Selain itu, keduanya juga disebutnya masih terlihat kebingungan dengan visi yang ingin dicapainya dan bagaimana cara mencapainya. Konsep anti-pungli yang ditawarkan pasangan ini saat kampanye, belum diwujudkan secara konkret.

’’Duet ini masih terlihat kikuk dan miskin inovasi padahal Mundjidah sendiri telah cukup lama di birokrasi. Jargon anti-pungli masih sebatas bunyi-bunyian yang jauh dari implementasi,” sambungnya.

Ia kemudian mencontohkan kasus yang cukup menghebohkan di masa awal pemerintahan Mundjidah-Rambah yakni masalah BPNT dan penyalurannya. Dari kacamatanya, keduanya tidak terlihat punya komitmen menciptakan birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Misalnya, terkait keterlibatan mantan pejabat Dinas Sosial dengan masuknya PT Pertani dalam pengadaan telur. ’’Komitmen ini juga absen saat Dinsos terserang rumor tidak sedap seputar pengondisian paket pengadaan bantuan sosial pada masyarakat, organisasi, lembaga masyarakat yang nilainya 2,2 miliar,” lanjutnya.

Pada masalah anak dan kekerasan terhadap perempuan, Aan menilai pemerintahan kini juga belum mau  menyikapi permasalahan ini. ’’Belum ada upaya serius juga yang mampu dilihat publik. Apa yang dilakukan keduanya saat WCC merilis jumlah angka kekerasan ini naik, dan ironisnya dilakukan banyak pendidik misalnya? Ini PR besar yang belum tuntas,” sambungnya.

Situasi ini, disebutnya bisa jadi sangat tidak menggembirakan. Karena Jombang sedang membutuhkan figur kepemimpinan yang benar-benar solid dan berpihak kepada masyarakat. Utamanya dalam mengelola APBD senilai Rp 2,3 triliun lebih.

’’Tentu jadi catatan besar ke depan, kunci utama kesuksesan pembangunan Jombang terletak pada hasil dari reformasi birokrasi yang saat ini tidak jelas roadmap-nya. Saya berharap dalam pengisian sejumlah pejabat yang kabarnya akan dihelat dalam waktu dekat, semua dijalankan lurus,” pungkasnya. (*)

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia