Minggu, 15 Dec 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Serapan APBD 2018 Buruk, DPRD Dorong 2019 Harus Lebih Baik

01 Januari 2019, 15: 16: 55 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ketua Komisi A Cakup Ismono

Ketua Komisi A Cakup Ismono (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG - Komisi A DPRD Jombang juga melakukan evaluasi terhadap serapan beberapa SKPD yang menjadi leading sector komisi A. Senin (31/12) sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) wira-wiri ke ruang Banmus DPRD untuk memaparkan hasil serapan mereka.

Ketua Komisi A DPRD Jombang Cakup menjelaskan, DPRD sengaja meminta laporan masing-masing OPD untuk mengetahui sejauh mana serapan APBD 2018. ’’Ini penting, karena kami ingin 2019 nanti harus lebih baik dari 2018. Bupati dan Wakil Bupati harus mengambil start yang bagus,’’ terang Cakup.

Salah satu mitra komisi A, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemarin memaparkan serapan anggaran. Seperti penjelasan Dwi Yudawati, Plt Kepala Dispendukcapil, dari total anggaran Dispendukcapil sebanyak RP 12.909.310.075 sudah terserap sebanyak 84.66 persen.

”Yang serapannya belum maksimal diantaranya program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan yang baru tercapai 39 persen,’’ ujar dia mengawali penjelasan.

Selain itu, ada juga beberapa program/kegiatan yang belum terserap secara maksimal misalnya pemeliharaan rutin perangkat SIAK serta beberapa program lain. Sehingga dari akumulasi program yang belum tuntas itu diketahui serapan Dispendukcapil mencapai 84,66 persen.

Usai dispendukcapil memaparkan penjelasan, giliran Bagian Administrasi Pemerintahan Setkab yang menjelaskan mengenai serapan anggaran. Kabag Pemerintahan Anwar mengatakan, dari total anggaran yang diterima sebanyak Rp 841.349.400 sudah terserap 94.61 persen. ”Jadi Alhamdulilah beberapa sudah terserap maksimal,’’ pungkasnya singkat.

Ketua Komisi A Cakup Ismono mengatakan, dari hasil pemaparan beberapa OPDcapaiannya bervariatif. Mulai dari 85 persen hingga 90 persen. Dari penjelasan yang dia terima, kendalanya karena sebagian program dan kegiatan ditangani pusat. ”Misalnya terkait beberapa sarana dan prasarana itu ternyata ditangani Pemerintah Pusat, sehingga tidak terserap,’’ beber dia.

Begitu juga serapan di Bagian Umum Setdakab Jombang diketahui mencapai 77.85 persen per 31 Desember kemarin. ”Ya bermacam-macam kendalanya, mulai ditangani pemerintah pusat hingga beberapa program yang belum terealisasi,’’ tandasnya.

Cakup berharap, pada 2019 capaian  serapan APBD 2019 Kabupaten Jombang harus lebih baik. Pihaknya juga sudah memberikan warning kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk memperhatikan setiap program, kegiatan dan proyek mulai dari perencanaan.

’’Kami berharap mulai awal Januari 2019 ini, Bupati dan Wakil Bupati mengambil start yang bagus. Seluruh kegiatan, program dan proyek tentunya telah melalui perencanaan yang matang. Nah di awal ini harus dikawal betul. Jangan sampai perencanaan hanya asal-asalan,’’ ujar Cakup.

Selain itu, Cakup juga  meminta agar masing masing OPD selalu koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar beberapa program tidak saling tumpang tindih. ”Kan semisal di pemkab menganggarkan sementara di pusat juga menganggarkan kan nanti jadi tumpang tindih,’’ pungkasnya. (*)

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia