Minggu, 15 Dec 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Terkendala Proyek Insfrastruktur, Serapan Anggaran Belum Maksimal

21 Desember 2018, 13: 08: 09 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Sekda Kabupaten Jombang Akhmad Jazuli

Sekda Kabupaten Jombang Akhmad Jazuli (Ainul Hafid/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Hingga melewati pertengahan Desember, angka serapan APBD 2018 masih belum maksimal. Salah satu faktornya disebut sejumlah proyek yang mandek termasuk  gagal lelang dan proyek gagal.

”Kalau tidak salah serapan APBD 2018 sudah mencapai sekitar 80 persen, tapi persisnya saya belum tahu,” beber Akhmad Jazuli, Sekdakab Jombang, Kamis (20/12) kemarin.

Meski belum menyebutkan secara rinci faktor minimnya serapan anggaran, dirinya menyebut salah satunya disebabkan pelaksanaan sejumlah proyek yang gagal. ”Salah satunya seperti proyek yang dihentikan, kayak pembangunan Kantor Kecamatan Tembelang,” ujarnya singkat.

Terpisah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Jombang Eka Suprasetya menyebut, sampai dengan 19 Desember, serapan anggaran masih di bawah 80 persen.

”Laporan sampai dengan per 19 Desember sudah mencapai diangka 74,18 persen. Sampai sekarang ini proses penyerapan anggaran masih terus berjalan sampai dengan nanti tutup buku anggaran per 31 Desember,” singkat Eka.

Sedemikian jauh, Eka belum bisa memberi keterangan rinci penyerapan anggaran masing-masing OPD. ’’Penyerapan masih terus berjalan,’’ ujarnya.

Sementara itu data beberapa dinas memastikan serapan anggaran terus berjalan hingga akhir Desember 2018 ini.  Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pudji Umbaran mengakui, untuk serapan APBD Dinas Kesehatan tidak bisa maksimal. Hingga Kamis (20/12) serapan APBD 2018 baru mencapai 75 persen. 

”Memang untuk serapan APBD Dinas Kesehatan ini tidak bisa tinggi,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Dijelaskannya, minimnya serapan APBD pada Dinas Kesehatan, lantaran adanya proyek fisik yang gagal lelang. Selain itu juga serapan program JKN, karena dana tertinggi dari JKN,  pembayaran BPJS juga terlambat terutama pada non-kapitasi. Sehingga serapan juga terlambat. 

”Kan gini kita mau belanja untuk keperluan JKN kan dananya dari JKN kan itu terlambat juga terlambat,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Pudji, pihaknya sudah melakukan evaluasi, membuat perencanaan yang lebih baik lagi terutama JKN. ”Selain itu juga kami akan mengevaluasi untuk pelayanan-pelayanan bisa lebih makismal lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Moch Saleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang mengatakan, untuk saat ini serapan APBD 2018 sudah mencapai 80 persen. Bahkan, diakuinya tidak ada kendala dalam program yang dijalankan. ”Untuk serapan APBD kami saat ini sudah mencapai kurang lebih 80 persen,” pungkasnya. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia