Minggu, 20 Jan 2019
radarjombang
icon featured
Hukum

Peringatan Hari Anti Korupsi, Jual Beli Jabatan Harus Jadi Catatan

11 Desember 2018, 12: 16: 57 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Aksi demi FRMJ di depan Polres Jombang dalam rangka hari anti korupsi sedunia

Aksi demi FRMJ di depan Polres Jombang dalam rangka hari anti korupsi sedunia (M.Nasikhuddin/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG - Momentum peringatan Hari Anti Korupsi sedunia dimanfaatkan kelompok masyarakat menyuarakan aspirasinya terkait penanganan sejumlah kasus di Jombang.

Salah satunya penanganan kasus  jual beli jabatan dan dana kapitasi yang menyeret eks Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko oleh KPK, juga melibatkan banyak pejabat lain.

“Kasus jual beli jabatan dan penyimpangan dana kapitasi BPJS, harus diusut tuntas. Dalam fakta persidangan banyak muncul nama baru, mantan wabup dan anak-anaknya juga disebut turut menerima aliran dana. KPK harus mengusut semua, jangan tebang pilih,” beber Joko Fattah Rochim, Koordinator aksi (10/12) kemarin.

Selain itu, dalam aksi yang digelar maraton di sejumlah kantor lembaga penegak hukum, termasuk  melakukan orasi di gedung DPRD Jombang, Fattah banyak menyinggung terkait komitmen Pemkab Jombang dengan slogan Anti-Pungli yang disebutnya tidak jelas pelaksanaannya di lapangan.

“Yang pasti  pungli semakin menjadi-jadi. Jual beli jabatan di pemkab semakin sadis. Sampai saat ini jual beli jabatan makin menjadi-jadi,” imbuhnya.

Di sisi lain, dalam seminggu terakhir ini jajaran pegawai di lingkup Pemkab Jombang resah, menyusul rencana mutasi yang dinilai banyak kejanggalan. Diantaranya, tidak difungsikannya Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) dalam proses mutasi dan penataan personel.

“Informasi yang kami dapat menyebut, untuk urusan ini Bupati Mundjidah memerintahkan Senen kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB untuk mengurusi mutasi ke Kemendagri dan KASN di Jakarta. Padahal kepala BKDPP-nya kan masih dijabat Pak Tholip,” ujar Nurrohman, pemerhati publik yang aktivis LSM Pos Paham.

Menurut Nurrohman, perilaku seperti ini sangat menunjukkan di Pemkab Jombang sudah tidak ada etika lagi, bahkan lebih parah dibanding pemerintahan sebelumnya. “Ini sudah ngawur dan sadis. Sudah tidak ada etika lagi,” ujarnya lagi.

Bahkan yang lebih parah, kata Nurrohman, pihak BKDPP pernah dimintai seluruh data pejabat eselon IV dan III dari pihak eksternal, anak bupati. Namun permintaan ini ditolak. Baru setelah Sekdakab Jombang Akhmad Jazuli yang minta, data tersebut diberikan.

“Ini kan konyol banget. Ini urusan Baperjakat, tapi ini orang luar yang mengatur mutasi,” ujar Nurrohman serius sambil menyebut nama-nama yang sudah setor uang untuk urusan mutasi Desember atau awal Januari nanti.

Dia juga mengingatkan Senen yang masih menjabat Kadis Pengendalian Pendudukan dan KB untuk fokus di dinasnya. “Kalau Pak Senen ke Jakarta mengurusi kepegawaian, ini sudah penyimpangan, terlebih jika dia pakai perjalanan dinasnya. Ini potensi juga merugikan keuangan Negara. Saya akan bikin laporannya nanti,” ujar Nurrohman. (*)

(jo/naz/mar/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia