Senin, 21 Oct 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Proyek Gagal Kantor Kecamatan Tembelang dalam Tahap Penghitungan

09 Desember 2018, 16: 44: 05 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Proyek kantor baru Kecamatan Tembelang yang masih belum selesai

Proyek kantor baru Kecamatan Tembelang yang masih belum selesai (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Proyek pembangunan Kantor Kecamatan Tembelang senilai Rp 1,3 miliar bisa disebut gagal. Sebab, proses pengerjaan tak kunjung selesai. Bahkan sudah dilakukan evaluasi sekaligus untuk menghitung nilai yang tersisa.

Asistem Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Jombang, Sucipto menyampaikan evaluasi dilakukan dua hari lalu terkait tak selesainya proyek kantor Kecamatan Tembelang.

“Informasi terakhir dua hari lalu rapat di Inspektorat, jadwalnya evaluasi menghitung berapa nilai yang tersisa, jadi dia (rekanan) mengambil uang muka berapa, nanti terpotong dengan fisik yang sudah terealisasi,” katanya ditemui usai mengikuti kegiatan di Pendapa Kabupaten kemarin (8/12).

Dalam evaluasi itu sekarang dalam proses penghitungan. “Sudah ada penghitungan dari konsultan, berapa nilai dan volumenya yang sudah dihitung. Cuma memang belum ada kesepakatan,” imbuh dia.

Melihat kontrak kerja proyek tersebut, semestinya kemarin (8/12) merupakan hari terakhir. Dalam perjalanannya, jauh sebelum proyek itu selesai sesuai dengan kontrak kerja, pengerjaan sudah berhenti lantaran dilakukan putus kontrak. Hanya saja, dia mengaku tidak tahu secara detail tentang perjalanan proyek tersebut.

“Yang lebih tahu mungkin PPK,” sambungnya. Termasuk kendala dalam perjalanan proyek itu jug tak berani dipastikan. Ia memerkirakan, gagalnya proyek tersebut karena kesiapan dari rekanan. “Jadi yang lebih tahu kendalanya kenapa di internal (pihak rekanan). Kan rekanan itu macam-macam, secara detail kita sendiri kurang tahu, biasanya terkait dengan kesiapan pendanaan dari rekanan,” ungkap Sucipto.

Karena itulah putus kontrak yang diterapkan saat ini melalui proses yang ada, mulai dari evaluasi hingga teguran. “Ini yang lebih tahu mestinya PPK. Yang jelas sebelum itu diputus ada proses, seperti teguran satu, dua, tiga dan seterusnya. Lalu rapat dan sebagainya,” pungkasnya. (*)

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia