Minggu, 20 Jan 2019
radarjombang
icon featured
Peristiwa

Pembebasan Lahan Jembatan Ploso, Empat Warga Masih Belum Sepakat

08 Desember 2018, 11: 54: 47 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Warga Desa Rejoagung terdampak proyek jembatan baru Ploso saat menerima sosialisasi di balai desa

Warga Desa Rejoagung terdampak proyek jembatan baru Ploso saat menerima sosialisasi di balai desa (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG – Hingga saat ini proses pembebasan lahan jembatan Ploso baru berjalan. Sedikitnya, masih ada empat warga yang belum menyetujui harga yang ditentukan tim appraisal sebesar Rp 2,3 juta per meter.

Empat warga itu dari 18 warga Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang yang tanahnya terdampak pembangunan jembatan Ploso. Imam Supi’i, Kepala Desa Rejogung mengatakan, Senin lalu (3/12) digelar pertemuan kembali antara Dinas PUPR Provinsi dan Pemkab Jombang dengan 18 warga yang tanahnya belum terbayarkan.

”Alhamdullilah 14 warga sudah menerima dengan harga yang ditentukan tim apprasial,” ungkapnya. Akan tetapi, dari 14 warga yang menyetuji itu ada lima warga yang tukar guling tanah masih belum terbayar. Karena ada kesalahan sehingga harus dilakukan penghitungan ulang.

”Memang belum terbayar, tapi mereka sudah sepakat. Hanya saja memang masih ada empat warga lain yang belum setuju,” tambah dia. Setiap kali mengundang empat warga tersebut untuk pertemuan, lanjut Imam, seluruhnya tidak pernah hadir. Sehingga belum bisa menjelaskan secara detail ketentuan harga tersebut.

Untuk itulah pada 20 Desember nanti, ke-4 warga tersebut akan kembali diundang guna melakukan pertemuan kembali. ”Rencananya tanggal 20 ada pertemuan lagi,” katanya. Pertemuan kepada warga yang belum sepakat dengan hasil tim appraisal tersebut akan dilakukan sampai tiga kali.

Apabila mereka tetap tidak hadir dalam pertemuan, maka mereka dipersilakan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jombang. “Dari penjelasan tim pembebasan tanah, mekanismenya memang seperti itu. Warga diminta mengajukan keberatan ke pengadilan, nanti uang pembebasan tanah dan ganti rugi bangunan juga akan dititipkan di kantor pengadilan,” imbuhnya.

Jika proses ini benar-benar dilakukan, maka pembebasan tanah terhadap warga yang belum sepakat dengan tim appraisal tersebut akan ditempuh dengan cara konsinyasi.

”Saya harap tidak usah dilakukan di pengadilan, malah susah nanti, semoga saja segera menemukan titik temu agar semua legowo dan tidak ada yang kecewa. Karena pembangunan jembatan Ploso baru juga dinantikan masyarakat,” pungkas Imam. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia