Senin, 23 Sep 2019
radarjombang
icon featured
Berita Daerah

Rawan Penyelewengan, Kejari Diminta Kawal Pengadaan Seragam Gratis

03 Desember 2018, 11: 02: 19 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Sejumlah siswi SD/MI dari keluarga kurang mampu saat akan menerima bantuan dari salah satu perusahaan

Sejumlah siswi SD/MI dari keluarga kurang mampu saat akan menerima bantuan dari salah satu perusahaan (Ricky Van Zuma/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Disahkannya anggaran senilai Rp 30 miliar dari APBD Jombang 2019 untuk pengadaan seragam gratis bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs negeri swasta, direspons Ketua DPRD Jombang Joko Triono.

Pihaknya menilai, realisasi pengadaan seragam gratis rawan penyelewengan karena anggaran yang digelontor dari ABPD lumayan besar. Joko menyampaikan, DPRD sudah menyetujui anggaran untuk pengadaan seragam gratis dalam paripurna pengesahan RAPBD 2019 beberapa waktu lalu.

”Anggarannya memang besar. Namun karena ini visi misi dan merupakan janji bupati sehingga kami memandang tidak apa-apa,’’ ujar dia. Ia juga menilai program pengadan seragam gratis merupakan kebutuhan masyarakat sehingga harus didukung dengan anggaran yang sepadan.

”Sehingga ke depan ini diharapkan bisa bermafaat untuk kepentingan rakyat,” tambahnya. Hanya saja, JT sapaan akrabnya mempertanyakan mengenai teknis pengadaan seragam gratis. Sebab dia belum menerima informasi dari bupati maupun SKPD terkait.

“Sampai saat ini saya belum tahu teknisnya bagaimana. Cuma informasinya kemarin kan lewat Bosda,” sambung dia. Jika bakal direalisasikan melalui Bosda sekolah, JT meminta harus benar-benar diawasi secara ketat. Karena tidak menutup kemungkinan dengan proses yang banyak ditangani oleh pihak pihak tersebut akan mudah terjadi penyelewengan.

“Kalau lewat bosda otomatis lewat sekolah dan madrasah. Dan ini lebih bahaya jika terjadi penyelewengan. Saya berharap dari dinas pendidikan harus ikut memantau jangan sampai terjadi penyelewengan,” papar dia.

Anggaran Rp 30 miliar itu, harus jelas perjalanannya. Mulai pembelian seragam bagi siswa SD/MI, maupun siswa SMP/MTs. Artinya, pemkab tidak boleh memukul rata dengan mengalokasikan anggaran yang sama kepada setiap siswa.

”Karena jika melalui sekolah, otomatis akan ada ada banyak tangan yang terlibat. Sehingga potensi penyelewengan lebih tinggi,” jelas dia.

Dia juga mendorong Pemkab Jombang untuk melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jombang mengawal realisasi pengadaan seragam gratis.

”Kami ingin hal hal yang berkaitan dengan APBD, khususnya program seragam gratis ini mendapat pengawalan dari Kejari. Sehingga pemkab harus melakukan MoU dengan Kejari Jombang supaya pengawalan ini tidak hanya kita, namun ada kejaksaan juga,” pungkasnya. (*)

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia