Minggu, 15 Dec 2019
radarjombang
icon featured
Berita Daerah

Pembebasan Tanah Lamban, PT KAI: Harus Koordinasi dengan Kementerian

30 November 2018, 18: 46: 24 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Tiang pancang untuk jembatan baru Ploso yang dibangun lima tahun lalu hingga kini mangkrak

Tiang pancang untuk jembatan baru Ploso yang dibangun lima tahun lalu hingga kini mangkrak (Ricky Van Zuma/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Pembebasan lahan milik PT KAI untuk pembangunan jembatan Ploso baru memang butuh proses cukup panjang. Selain belum ada kejelasan, sampai saat ini juga belum ada titik temu. Meski proses pembebasan lahan masih berlangsung.

Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Ixfan Hendriwintoko menjelaskan, aset PT KAI yang rencananya akan digunakan untuk fasilitas umum harus dilakukan penghapusan terlebih dahulu.

Untuk proses penghapusan itu harus diawali dengan mengirim surat terlebih dahulu ke tiga kementerian, yakni Kementerian Perhubungan, Kementrian BUMN dan Kementrian Keuangan. “Jadi harus melalui proses tersebut, baru nanti dilakukan penghapusan,” ungkapnya.

Dia mengakui, Dinas PU Binamarga Provinsi Jawa Timur juga sudah melakukan rapat dengan PT KAI perihal tersebut. Dari hasil rapat tersebut memang tidak semua tanah PT KAI yang berada di Utara Brantas digunakan untuk pembangunan jembatan Ploso.

”Sebenarnya itu tidak digunakan semua, hanya sebagian saja,” bebernya. Saat disinggung berapa luasan tanah yang dimiliki PT KAI dan yang digunakan untuk jembatan Ploso, dirinya tidak bisa memberi keterangan secara detail. Ia berdalih, keberadaan aset PT KAI tidak diperbolehkan untuk dishare ke khalayak umum.

”Dokumen aset yang tidak bisa dishare kemana-mana, itu rahasia” tegasnya. Ia juga menambahkan, sebenarnya ada opsi untuk tidak melakukan penghapusan atau pembebasan tanah, sehingga tidak perlu penghapusan melalui tiga Kementerian tersebut.

Yakni, dengan melakukan cara kerja sama atau sistem sewa. ”Jadi tidak pembebasan tanah, tetapi dengan sistem sewa,” jelas Ixfan. Sebenarnya, ia sangat mendukung pembangunan lanjutan jembatan Ploso di tanah wilayah Daop 7 tersebut. Akan tetapi, karena fasilitas PT KAI, maka harus mengikuti aturan yang berlaku.

Karena PT KAI sejatinya tidak hanya mengatur penumpang maupun barang dari stasiun ke stasiun tujuan, akan tetapi tupoksinya juga untuk menjaga maupun mengamankan dan mengelola aset. ”Tentu kami sangat mendukung, akan tetapi dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia