Minggu, 15 Dec 2019
radarjombang
icon featured
Berita Daerah

Program Seragam Gratis 2019 Disalurkan Melalui Bosda

28 November 2018, 10: 49: 35 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Sejumlah siswi SD/MI dari keluarga kurang mampu saat akan menerima bantuan dari salah satu perusahaan

Sejumlah siswi SD/MI dari keluarga kurang mampu saat akan menerima bantuan dari salah satu perusahaan (Ricky Van Zuma/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Pengadaan seragam gratis untuk siswa baru SD/MI dan SMP/MTs baik negeri dan swasta di Kabupaten Jombang bakal direalisasikan tahun depan. Program unggulan Bupati Mundjidah dan Wabup Sumrambah ini bakal menyedot anggaran hingga Rp 30 miliar.

”Sudah kami program dan siapkan, realisasinya tahun ajaran baru 2019. Jadi masih enam bulan lagi,” ujar Hj Mundjidah Wahab, kemarin (27/11). Pihaknya juga sudah berkoordinasi untuk membahas pengadaan seragam ini baik dengan Dinas Pendidikan maupun Kemenag Jombang.

Nantinya seragam gratis akan disalurkan melalui Bosda sehingga pengadaan dilakukan sekolah masing-masing. ”Nanti kita serahkan ke sekolah-sekolah melalui  Bosda, jadi sekolah menjahitkan sendiri. Mereka yang tahu persis jumlah murid dan ukurannya berapa,” ujar Budi Nugroho, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.

Sayangnya, tidak ada penjelasan teknis dan mekanisme pengadaan seragam tersebut seperti apa. Di Kabupaten Jombang sendiri, terdapat total ada 279 MI dan 132 MTs baik negeri dan swasta. Sedangkan Jumlah SD di Jombang mencapai 548 lembaga, SMP sebanyak 123 lembaga baik negeri dan swasta.

Perlu diketahui pemberian seragam baru ini hanya diperuntukkan siswa baru. Sehingga hanya murid kelas 1 dan kelas 7 saja yang diberi seragam gratis. Sementara, Abdul Haris Kepala Kemenag Jombang juga sangat mendukung program seragam gratis karena bisa mengurangi beban wali murid saat memasuki tahun pelajaran baru.

Terealisirnya program tersebut secara tidak langsung agar menghapus kesan dekotomi antara madrasah dan sekolah umum. ”Namun tentunya tidak menabrak aturan yang ada di pemerintah daerah,” tandasnya. (*)

(jo/ric/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia