Rabu, 19 Sep 2018
radarjombang
icon featured
Hukum & Kriminal

Dana Desa Diduga Dimanipusasi, Warga Wadul ke Polisi

Senin, 30 Oct 2017 18:38 | editor : Jatmiko

dokumen laporan ke polisi

dokumen laporan ke polisi (FOTO:NASIKHUDDIN/JAWA POS RADAR JOMBANG)

JOMBANG - Salah satu warga Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan kemarin mendatangi Mapolres Jombang. Dirinya melaporkan oknum pemdes atas dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) sebesar Rp 100 juta dalam bentuk program Badan usaha milik desa (Bumdes). "Di APBdes 2015 dianggarkan dana bumdes Rp 100 juta, tapi tak satupun warga pernah menerima pinjaman dari uang tersebut," terang Tri Widodo, saat ditemui di Mapolres Jombang.

Dirinya pun sudah melakukan penelusuran ke semua warga di lima dusun, di wilayah Desa Sumbernongko, namun tak satupun mengetahui perihal uang bumdes tersebut. "Jangankan menerima pinjaman, program bumdes saja warga banyak yang tidak tahu," imbuhnya. Termasuk struktur kepengurusannya seperti apa, siapa ketuanya, warga tidak pernah dilibatkan. "Khawatirnya uang itu raib dihabiskan oknum yang tidak bertanggungjawab, padahal uang tersebut harusnya bisa dimanfaatkan untuk warga," bebernya.

Tak hanya persoalan anggaran bumdes, dalam berkas pengaduannya tersebut Tri Widodo juga melampirkan sejumlah dokumen penting perihal dugaan penyimpangan tanah kas desa. Terhitung selama 2016, posisi jabatan kepala dusun dan sekretaris di wilayahnya kosong, selama itu pula, pengelolaan tanah ganjaran dengan luasan sekitar 13 bahu tersebut diduga banyak menguap untuk kepentingan oknum. "Di laporan SPJ cuma masuk Rp 60 juta, padahal hitung-hitungannya nominalnya jauh di atas itu," imbuhnya.

Hal itu berdasarkan bukti kuitansi yang dikantonginya yang sekarang sudah masuk dalam meja penyidik. "Ada ada bukti juga kuitansi, per 1 bahu disewakan Rp 10 juta, jika dikalikan 13 jumlahnya masih di angka Rp 100 juta lebih," bebernya. Setelah berkasnya diterima polisi, dirinya pun siap kapanpun diminta petugas untuk memberikan keterangan. "Saya siap, kapanpun siap, bukan keterangan saja, saya juga punya bukti bukti," pungkas Widodo.

Terpisah Sumartono, kades Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan saat dikonfirmasi menampik tuduhan yang dialamatkan kepadanya tersebut. "Itu semua tidak benar, setiap tahun laporan kami sudah melalui pemeriksaan inspektorat, dan tidak ada yang seperti itu. Semua penggunaan DD kita gunakan sesuai sasaran," tandasnya seraya menyebut pengaduan tersebut lebih pada didasari motif politik usai pilkades. "Kebetulan yang melapor tersebut dulunya mantan kades juga di Sumbernongko," pungkasnya.

Saat dikonfirmasi, Kasatreskrim Polres Jombang AKP Gatot Setyo Budi membenarkan perihal pengaduan warga tersebut. Sebagai tindaklanjut, pihaknya terlebih dahulu perlu mempelajari berkas termasuk mendalami keterangan yang dari pihak-pihak terkait khususnya dari warga yang mengadu. "Prinsipnya kita akan tindaklanjuti, melakukan pulbaket, seperti apa hasilnya kita gelarkan lebih dulu," bebernya.

Jika ternyata lanjut Gatot, apa yang disampaikan dalam berkas pengaduan ternyata benar, ada indikasi kuat terjadi pelanggaran di sana bisa dinaikkan kearah penyidikan.

(jo/naz/mik/JPR)

 TOP
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia