RadarJombang.id – Komisi D DPRD Kabupaten Jombang bergerak cepat menindaklanjuti keluhan buruh yang mengaku gaji dibayar dengan cara dicicil.
Jumat (18/9), dewan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Sumber Graha Sejahtera (SGS), perusahaan plywood di Diwek.
Dalam sidak itu, diketahui dan diklarifikasi langsung soal praktik yang meresahkan pekerja itu.
Manajer PT SGS, Taufik Rizal Sutisna, mengakui, perusahaan sedang terpuruk dengan kerugian mencapai Rp 120 miliar atau sekitar 35 persen di unit Jombang.
Meski begitu, ia memastikan manajemen tetap berupaya memperbaiki produksi, menyewa mesin baru, serta memperhatikan kebutuhan dasar karyawan.
Terkait sistem gaji yang dicicil, Taufik menegaskan, perusahaan berkomitmen tidak akan memperpanjang jarak pembayaran.
’’Untuk selisih waktu cicilan pertama dan kedua, paling lama hanya tiga hari,’’ ujarnya.
Komisi D menilai hal itu belum cukup. Anggota Komisi D, Rahmat Agung Saputra, menekankan, perlunya transparansi dan komunikasi terbuka antara perusahaan dan buruh.
’’Bahasanya harus diperjelas, jangan sampai menimbulkan keresahan di kalangan pekerja. Perusahaan juga wajib membangun dialog intensif dengan karyawan, termasuk soal upah,’’ tegasnya.
Sidak dilakukan menyusul laporan Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) yang menyebut ribuan buruh sudah dua tahun menerima gaji dengan sistem cicil.
Ketua SBPJ, Hadi Purnomo, bahkan menuding perusahaan bertindak semaunya.
’’Harusnya tanggal 1 gaji dibayar penuh, faktanya tanggal 5 baru dibayar 50 persen. DPRD tahu, tapi tidak ada tindak lanjut,’’ ujarnya.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menegaskan pihaknya akan mengawal hasil sidak ini.
’’Paling lambat pekan depan rekomendasi hasil sidak akan kami sampaikan,’’ tandasnya.(yan/jif/riz)
Editor : Achmad RW