JOMBANG – Tahun ini tahun terakhir masa jabatan Bupati dan Wabup Jombang. Untuk itu, Pemkab Jombang bersiap melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan menyisihkan anggaran. Jumlahnya mencapai Rp 60 miliar.
“Untuk anggaran pilkada sudah disiapkan, kita sudah saving anggaran sejak beberapa tahun terakhir,” terang Agus Purnomo Sekdakab Jombang, kemarin. Ia menjelaskan, total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 60 miliar. Dana itu akan digunakan untuk sejumlah keperluan dalam pilkada serentak 2024. “Ya keperluannya untuk itu memang,” lanjutnya.
Dikonfirmasi terpisah, M Nasrulloh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang membenarkan hal ini. Dana sebesar Rp 60 miliar disebutnya bahkan telah disisihkan sejak tiga tahun terakhir. “Jadi ini tahun ketiga kami mencadangkan anggaran, per tahun Rp 20 miliar, jadi kalau tiga tahun, sudah Rp 60 miliar,” lontarnya.
Jumlah dana tersebut juga sudah di-perda-kan setiap tahun. Di mana dana cadangan diplot sebesar Rp 20 miliar per tahun yang diambilkan dari APBD murni. “Perda-nya berbunyi seperti itu, jadi dana cadangan kita Rp 60 miliar, kalau misal ada kekurangannya ya akan dilakukan penyesuaian,” lanjut Nasrulloh.
Semua anggaran tersebut akan digunakan pihak-pihak pelaksana pilkada, seperti KPU, Bawaslu hingga sejumlah instansi keamanan selama proses dan pelaksanaan Pilkada. “Kalau teknis nanti akan diserahkan ke lembaga itu dalam bentuk hibah uang,” pungkasnya. (riz/bin/riz)
JOMBANG – Tahun ini tahun terakhir masa jabatan Bupati dan Wabup Jombang. Untuk itu, Pemkab Jombang bersiap melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan menyisihkan anggaran. Jumlahnya mencapai Rp 60 miliar.
“Untuk anggaran pilkada sudah disiapkan, kita sudah saving anggaran sejak beberapa tahun terakhir,” terang Agus Purnomo Sekdakab Jombang, kemarin. Ia menjelaskan, total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 60 miliar. Dana itu akan digunakan untuk sejumlah keperluan dalam pilkada serentak 2024. “Ya keperluannya untuk itu memang,” lanjutnya.
Dikonfirmasi terpisah, M Nasrulloh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang membenarkan hal ini. Dana sebesar Rp 60 miliar disebutnya bahkan telah disisihkan sejak tiga tahun terakhir. “Jadi ini tahun ketiga kami mencadangkan anggaran, per tahun Rp 20 miliar, jadi kalau tiga tahun, sudah Rp 60 miliar,” lontarnya.
Jumlah dana tersebut juga sudah di-perda-kan setiap tahun. Di mana dana cadangan diplot sebesar Rp 20 miliar per tahun yang diambilkan dari APBD murni. “Perda-nya berbunyi seperti itu, jadi dana cadangan kita Rp 60 miliar, kalau misal ada kekurangannya ya akan dilakukan penyesuaian,” lanjut Nasrulloh.
Semua anggaran tersebut akan digunakan pihak-pihak pelaksana pilkada, seperti KPU, Bawaslu hingga sejumlah instansi keamanan selama proses dan pelaksanaan Pilkada. “Kalau teknis nanti akan diserahkan ke lembaga itu dalam bentuk hibah uang,” pungkasnya. (riz/bin/riz)
