26.9 C
Jombang
Wednesday, February 8, 2023

Rekrutmen PPS Banyak Dikritik, Bupati Minta Penyelenggara Pemilu Tetap Netral

JOMBANG – Sebanyak 918 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 resmi dilantik, Selasa (24/1) kemarin. Bupati Mundjidah Wahab berpesan agar penyelenggara pemilu bekerja profesional, tidak main mata dengan partai politik.

”Sebagai penyelenggara pemilu harus menjaga netralitas. Baik PPK dan PPS tidak boleh main mata dengan partai politik atau pemilih,” tandas Bupati Mundjidah saat memberikan sambutan kegiatan pelantikan di GOR Merdeka Jombang.

Bupati menegaskan, dalam menjalankan tugas, penyelenggara pemilu sudah diatur sedemikian rupa dengan seperangkar regulasi yang ada. Salah satunya untuk mencegah terjadinya kecurangan. ”Karenanya penyelenggara pemilu harus menjalankan tupoksi sesuai regulasi yang berlaku,” tandas bupati.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang Athoillah menyampaikan, sebanyak 918 anggota PPS yang dilantik adalah mereka yang telah lolos seleksi baik administrasi, tes Computer Assisted Test (CAT) maupun tes wawancara. Kendati demikian, ia mengakui banyak menerima keluhan terkait keputusan seleksi anggota PPS. ”Jadi mengenai keluhan atau ekspresi ketidakpuasan itu memang banyak disampaikan peserta. Misalnya di Instagram KPU itu kami baca satu per satu, dan pada waktunya akan kami jawab,” ujar dia.

Baca Juga :  Sisa Empat Hari, Serapan Anggaran Pemkab Jombang Belum Capai 90 Persen

Athoillah menambahkan, salah satu poin yang dikeluhkan sejumlah peserta terkait SDM yang lolos seleksi PPS notabene wajah lama. ”Itu tidak benar, padahal nyatanya hanya 30 persen dari total anggota PPS (wajah lama, Red), selebihnya mereka baru semua,” tambahnya.

Kemudian lagi, ada juga yang mengeluh jika anggota terpilih adalah yang memiliki rekomendasi dari desa atau titipan. ”Nyatanya ada dari beberapa kepala desa datang ke kantor KPU, mereka menanyakan kenapa yang dia kami rekom tidak masuk. Itu membuktikan jika tidak ada urusan dengan itu,” jelas dia.

Athoillah mengakui, menjadi lembaga publik harus terbuka dan tidak antikritik jika salah. ”Kita berupaya memperkuat pengawasan di internal di KPU. Dan harus begitu, kalau salah mengaku salah kita perbaiki,” tandasnya.

Baca Juga :  Laju Inflasi Indonesia Tahun 2021 Tetap Terkendali Rendah dan Stabil

Dari 918 anggota PPS yang lolos seleksi, Atok mengakui ada dua orang yang mengundurkan diri. Dua anggota itu kemudian langsung digantikan peringkat di bawahnya. ”Langsung kami verifikasi terkait pengunduran itu, setelah itu kita lakukan pergantian antarwaktu (PAW),” pungkasnya. (ang/naz/riz)

 






Reporter: Anggi Fridianto

JOMBANG – Sebanyak 918 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 resmi dilantik, Selasa (24/1) kemarin. Bupati Mundjidah Wahab berpesan agar penyelenggara pemilu bekerja profesional, tidak main mata dengan partai politik.

”Sebagai penyelenggara pemilu harus menjaga netralitas. Baik PPK dan PPS tidak boleh main mata dengan partai politik atau pemilih,” tandas Bupati Mundjidah saat memberikan sambutan kegiatan pelantikan di GOR Merdeka Jombang.

Bupati menegaskan, dalam menjalankan tugas, penyelenggara pemilu sudah diatur sedemikian rupa dengan seperangkar regulasi yang ada. Salah satunya untuk mencegah terjadinya kecurangan. ”Karenanya penyelenggara pemilu harus menjalankan tupoksi sesuai regulasi yang berlaku,” tandas bupati.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang Athoillah menyampaikan, sebanyak 918 anggota PPS yang dilantik adalah mereka yang telah lolos seleksi baik administrasi, tes Computer Assisted Test (CAT) maupun tes wawancara. Kendati demikian, ia mengakui banyak menerima keluhan terkait keputusan seleksi anggota PPS. ”Jadi mengenai keluhan atau ekspresi ketidakpuasan itu memang banyak disampaikan peserta. Misalnya di Instagram KPU itu kami baca satu per satu, dan pada waktunya akan kami jawab,” ujar dia.

Baca Juga :  Gapura APBD Berlogo Partai Berada di Desa Asal Ketua Bawaslu Jombang

Athoillah menambahkan, salah satu poin yang dikeluhkan sejumlah peserta terkait SDM yang lolos seleksi PPS notabene wajah lama. ”Itu tidak benar, padahal nyatanya hanya 30 persen dari total anggota PPS (wajah lama, Red), selebihnya mereka baru semua,” tambahnya.

Kemudian lagi, ada juga yang mengeluh jika anggota terpilih adalah yang memiliki rekomendasi dari desa atau titipan. ”Nyatanya ada dari beberapa kepala desa datang ke kantor KPU, mereka menanyakan kenapa yang dia kami rekom tidak masuk. Itu membuktikan jika tidak ada urusan dengan itu,” jelas dia.

Athoillah mengakui, menjadi lembaga publik harus terbuka dan tidak antikritik jika salah. ”Kita berupaya memperkuat pengawasan di internal di KPU. Dan harus begitu, kalau salah mengaku salah kita perbaiki,” tandasnya.

Baca Juga :  Polemik Aset Pertokoan Simpang Tiga, Tim Masih Upayakan Negosiasi

Dari 918 anggota PPS yang lolos seleksi, Atok mengakui ada dua orang yang mengundurkan diri. Dua anggota itu kemudian langsung digantikan peringkat di bawahnya. ”Langsung kami verifikasi terkait pengunduran itu, setelah itu kita lakukan pergantian antarwaktu (PAW),” pungkasnya. (ang/naz/riz)

 






Reporter: Anggi Fridianto

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/