23.1 C
Jombang
Saturday, December 10, 2022

Proyek Kain Seragam Gratis Molor, Begini Tanggapan Inspektorat

JOMBANG – Inspektorat Kabupaten Jombang tak mengaudit program pengadaan kain seragam gratis untuk siswa didik baru SD/MI dan SMP/MTs negeri maupun swasta. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mendorong rekanan segera membayarkan denda.

”Kalau memang kemarin pembagian melebihi tahun 2022, kami baru melakukan audit,” tegas Inspektur Kabupaten Jombang Abdul Majid Nindyagung, kemarin.

Dari informasi yang dia terima, saat  ini proses pembagian seragam sudah tuntas. Agung tak menampik bahwa ada keterlambatan dalam proses pembagian kain seragam. Sesuai dengan kontrak kerja, apabila ada keterlambatan pembagian, penyedia dikenakan denda. ”Sesuai aturan kan ada sanksi 1/1.000 dari nilai kontrak hitungannya per hari,” tuturnya.

Sehingga, sanksi itu harus diberlakukan dan penyedia juga harus segera membayarkan ke kas negara. ”Ya dendanya itu harus dibayarkan segera,” pungkas Agung.

Baca Juga :  Disetujui Pemprov, Pilkades di Jombang Tahun Ini Dijatah Rp 500 Juta

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah sepekan molor, pengadaan kain seragam akhirnya tuntas didistribusikan, Selasa (22/11) malam. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang masih menghitung besaran denda yang harus dibayarkan pihak penyedia. Namun, diperkirakan besarannya mencapai Rp 57 juta lebih. (yan/naz/riz)






Reporter: Azmy endiyana Zuhri

JOMBANG – Inspektorat Kabupaten Jombang tak mengaudit program pengadaan kain seragam gratis untuk siswa didik baru SD/MI dan SMP/MTs negeri maupun swasta. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mendorong rekanan segera membayarkan denda.

”Kalau memang kemarin pembagian melebihi tahun 2022, kami baru melakukan audit,” tegas Inspektur Kabupaten Jombang Abdul Majid Nindyagung, kemarin.

Dari informasi yang dia terima, saat  ini proses pembagian seragam sudah tuntas. Agung tak menampik bahwa ada keterlambatan dalam proses pembagian kain seragam. Sesuai dengan kontrak kerja, apabila ada keterlambatan pembagian, penyedia dikenakan denda. ”Sesuai aturan kan ada sanksi 1/1.000 dari nilai kontrak hitungannya per hari,” tuturnya.

Sehingga, sanksi itu harus diberlakukan dan penyedia juga harus segera membayarkan ke kas negara. ”Ya dendanya itu harus dibayarkan segera,” pungkas Agung.

Baca Juga :  DPRD Jombang Sentil Pemkab Terkait Aset Ruko Simpang Tiga

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah sepekan molor, pengadaan kain seragam akhirnya tuntas didistribusikan, Selasa (22/11) malam. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang masih menghitung besaran denda yang harus dibayarkan pihak penyedia. Namun, diperkirakan besarannya mencapai Rp 57 juta lebih. (yan/naz/riz)






Reporter: Azmy endiyana Zuhri

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/