alexametrics
30 C
Jombang
Thursday, May 19, 2022

Genjot Peran BUMDes, Komisi A DPRD Jombang Kunker ke Klaten

JOMBANG – DPRD Jombang menaruh perhatian besar terhadap kemajuan desa. Guna meningkatkan peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), Komisi A DPRD Jombang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang menerangkan, sengaja memilih Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo untuk tujuan kegiatan kunker. ”Karena di Desa Ponggok ini sangat mandiri dan BUMDesnya sangat maju,” ujar Kartiyono, kemarin.

Desa Ponggok saat ini sudah menjadi desa kelas dunia. ”Salah satu indikator kemandirian di sana, yakni APBDesnya sudah menyentuh angka Rp 7 sampai Rp 9 miliar per tahun,” imbuhnya.

Dari angka itu, sumbangsih terbesar didapatkan dari BUMDes. Dengan torehan pendapatan asli desa (PAD) setiap tahun sebesar Rp 6,5 miliar. ”Di Ponggok, sumbangsih terbesar diperoleh dari PAD yang mencapai angka 6,5 miliar. Inilah yang kami sebut sebagai indikator positif kemandirian desa,” terangnya.

Baca Juga :  Student Journalism: Mengenal Jurnalistik

Politisi PKB ini menegaskan, acuan dana desa (DD) sendiri sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam regulasi tersebut, salah satu yang diatur, yakni keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes). ”Salah satu implementasi kemandirian desa tadi, yakni keberadaan BUMDes. Dengan proyeksi apabila desa sudah mandiri dalam hal pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, dapat langsung dikelola oleh badan usaha milik desa,” tegasnya.

Dia pun mendorong agar dana desa (DD)  betul-betul dikelola dengan profesional, produktif guna mendongkrak perekonomian. ” Dengan masih adanya DD, kami meminta agar instrumen-instrumen positif dapat dimaksimalkan. Karena bagaimanapun, program DD dapat dihentikan sewaktu-waktu tergantung kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

Baca Juga :  Diperpanjang, Kabupaten Jombang Masuk PPKM Level 2

Karenanya, dia juga mendorong Pemkab Jombang agar lebih fokus dalam melakukan pembinaan dan pengawalan program-program yang didanai dari dana desa, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses-proses pembangunan di desa. ”Khusus bagi Pemkab Jombang, kami meminta agar lebih fokus lagi. Karena setelah masyarakat sudah merasakan manfaatnya, mereka bakal tidak ragu untuk beperan dalam prosesnya,” pungkas Kartiyono.

- Advertisement -

JOMBANG – DPRD Jombang menaruh perhatian besar terhadap kemajuan desa. Guna meningkatkan peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), Komisi A DPRD Jombang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang menerangkan, sengaja memilih Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo untuk tujuan kegiatan kunker. ”Karena di Desa Ponggok ini sangat mandiri dan BUMDesnya sangat maju,” ujar Kartiyono, kemarin.

Desa Ponggok saat ini sudah menjadi desa kelas dunia. ”Salah satu indikator kemandirian di sana, yakni APBDesnya sudah menyentuh angka Rp 7 sampai Rp 9 miliar per tahun,” imbuhnya.

Dari angka itu, sumbangsih terbesar didapatkan dari BUMDes. Dengan torehan pendapatan asli desa (PAD) setiap tahun sebesar Rp 6,5 miliar. ”Di Ponggok, sumbangsih terbesar diperoleh dari PAD yang mencapai angka 6,5 miliar. Inilah yang kami sebut sebagai indikator positif kemandirian desa,” terangnya.

Baca Juga :  Serapan APBD 2018 Buruk, DPRD Dorong 2019 Harus Lebih Baik

Politisi PKB ini menegaskan, acuan dana desa (DD) sendiri sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam regulasi tersebut, salah satu yang diatur, yakni keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes). ”Salah satu implementasi kemandirian desa tadi, yakni keberadaan BUMDes. Dengan proyeksi apabila desa sudah mandiri dalam hal pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, dapat langsung dikelola oleh badan usaha milik desa,” tegasnya.

Dia pun mendorong agar dana desa (DD)  betul-betul dikelola dengan profesional, produktif guna mendongkrak perekonomian. ” Dengan masih adanya DD, kami meminta agar instrumen-instrumen positif dapat dimaksimalkan. Karena bagaimanapun, program DD dapat dihentikan sewaktu-waktu tergantung kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

Baca Juga :  Waktu Dibatasi, Pezirah Makam Gus Dur Meningkat
- Advertisement -

Karenanya, dia juga mendorong Pemkab Jombang agar lebih fokus dalam melakukan pembinaan dan pengawalan program-program yang didanai dari dana desa, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses-proses pembangunan di desa. ”Khusus bagi Pemkab Jombang, kami meminta agar lebih fokus lagi. Karena setelah masyarakat sudah merasakan manfaatnya, mereka bakal tidak ragu untuk beperan dalam prosesnya,” pungkas Kartiyono.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/