alexametrics
22.5 C
Jombang
Saturday, June 25, 2022

Satu Pasal di Perda Terkesan Janggal, Pemkab Klaim Sudah Benar

JOMBANG – Isi Perda Nomor 11 Tahun 2018 yang menyebut Dinas Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertanian, dinilai sudah sesuai kaidah perundang-undangan.

”Itu sudah benar, di UU 23 tahun 20014 tentang pemerintahan daerah (pasal 12, Red) bisa dilihat, bahwa urusan pemerintahan tidak ada urusan peternakan, yang ada urusan pertanian,” bebernya Bambang Suntowo, Kabag Organisasi Pemkab Jombang (23/12) kemarin.

Karena dalam urusan pertanian sendiri, di dalamnya termasuk urusan ketahanan pangan, perkebunan, juga peternakan. ”Jadi Dinas Peternakan itu adalah anak kandung Dinas Pertanian,” bebernya.

Disinggung kedua tipe dinas sama-sama tipe B, dirinya tak menampik. ”Kenapa tipe B, karena saat itu skor Dinas Pertanian sudah 970, mengacu PP 18 tentang perangkat daerah bisa dibagi dua dinas dengan tipe B,” imbuhnya.

Sebenarnya lanjut Bambang, bisa saja waktu itu antara dinas pertanian dan dinas peternakan digabung jadi satu. ”Dinas pertanian saja semisal, tidak ada dinas peternakan,” imbuh Bambang.

Baca Juga :  Pandemi Covid-19, Disperta Jombang Belanja Bibit Pisang Rp 2,1 Miliar

Namun karena mempertimbangkan beban kerja Dinas Pertanian akan terlalu gemuk, sehingga dimekarkan ada Dinas Peternakan sendiri. ”Karena ada peluang pecah dua, tapi tipe B, kita pecah dua mengingat beban kerja juga. Semisal jadi satu Dinas Pertanian saja, bidangnya terlalu banyak, gemuk sebab Dinas Peternakan harus masuk di dalamnya, belum lagi urusan perkebunan juga harus masuk,” imbuhnya.

Karenanya, setelah dilakukan pengkajian lebih lebih dalam, khususnya terkait beban kerja, disepakati untuk masing-masing dipisah. ”Ada Dinas Pertanian sendiri, Dinas Peternakan juga ada sendiri, tapi Dinas Peternakan mengurusi bidang pertanian,” tegasnya.

Senada, Kabag Hukum Setkab Jombang Gatut Wijaya menegaskan Perda 11 tahun 2018 sudah klir. ”Sudah tidak ada masalah, sudah diundangkan juga,” bebernya.

Baca Juga :  86 Bangunan Sisi Timur Terdampak

Disinggung kaitannya bidang tugas Dinas Peternakan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, disebutnya sudah sesuai aturan penyusunan perundang-undangan. ”Itu sudah betul Mas, bahkan drafnya sudah melalui hasil konsultasi ke provinsi,” tegasnya.

Dirinya menerangkan, saat itu dari hasil SAKIP, diketahui skor Dinas Pertanian  tinggi, bisa masuk kategori dinas tipe A. Ada opsi, karena sudah besar, pertanian bisa dipisah menjadi dua dinas. ”Dibuatlah Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan. Nah, peternakan itu bagian dari rumpun atau urusan pertanian, jadi skoring-nya ikut pertanian,” bebernya.

Sehingga ditegaskan Gatut, terkait penulisan Dinas Peternakan menyelenggarakan urusan bidang pertanian dalam Perda 11 tahun 2018, sudah benar. ”Jadi itu bukan salah ketik begitu, bukan, bukan. Karena tidak ada urusan pemerintahan bidang peternakan, yang ada urusan bidang pertanian. Jadi urusan pertanian  cuma dinasnya peternakan,” ujar Gatut. (*)

- Advertisement -

JOMBANG – Isi Perda Nomor 11 Tahun 2018 yang menyebut Dinas Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertanian, dinilai sudah sesuai kaidah perundang-undangan.

”Itu sudah benar, di UU 23 tahun 20014 tentang pemerintahan daerah (pasal 12, Red) bisa dilihat, bahwa urusan pemerintahan tidak ada urusan peternakan, yang ada urusan pertanian,” bebernya Bambang Suntowo, Kabag Organisasi Pemkab Jombang (23/12) kemarin.

Karena dalam urusan pertanian sendiri, di dalamnya termasuk urusan ketahanan pangan, perkebunan, juga peternakan. ”Jadi Dinas Peternakan itu adalah anak kandung Dinas Pertanian,” bebernya.

Disinggung kedua tipe dinas sama-sama tipe B, dirinya tak menampik. ”Kenapa tipe B, karena saat itu skor Dinas Pertanian sudah 970, mengacu PP 18 tentang perangkat daerah bisa dibagi dua dinas dengan tipe B,” imbuhnya.

Sebenarnya lanjut Bambang, bisa saja waktu itu antara dinas pertanian dan dinas peternakan digabung jadi satu. ”Dinas pertanian saja semisal, tidak ada dinas peternakan,” imbuh Bambang.

Baca Juga :  Segelnya Dirusak, Satpol PP Tak Berani Nonaktifkan Tower Ilegal

Namun karena mempertimbangkan beban kerja Dinas Pertanian akan terlalu gemuk, sehingga dimekarkan ada Dinas Peternakan sendiri. ”Karena ada peluang pecah dua, tapi tipe B, kita pecah dua mengingat beban kerja juga. Semisal jadi satu Dinas Pertanian saja, bidangnya terlalu banyak, gemuk sebab Dinas Peternakan harus masuk di dalamnya, belum lagi urusan perkebunan juga harus masuk,” imbuhnya.

- Advertisement -

Karenanya, setelah dilakukan pengkajian lebih lebih dalam, khususnya terkait beban kerja, disepakati untuk masing-masing dipisah. ”Ada Dinas Pertanian sendiri, Dinas Peternakan juga ada sendiri, tapi Dinas Peternakan mengurusi bidang pertanian,” tegasnya.

Senada, Kabag Hukum Setkab Jombang Gatut Wijaya menegaskan Perda 11 tahun 2018 sudah klir. ”Sudah tidak ada masalah, sudah diundangkan juga,” bebernya.

Baca Juga :  Pandemi Covid-19, Disperta Jombang Belanja Bibit Pisang Rp 2,1 Miliar

Disinggung kaitannya bidang tugas Dinas Peternakan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, disebutnya sudah sesuai aturan penyusunan perundang-undangan. ”Itu sudah betul Mas, bahkan drafnya sudah melalui hasil konsultasi ke provinsi,” tegasnya.

Dirinya menerangkan, saat itu dari hasil SAKIP, diketahui skor Dinas Pertanian  tinggi, bisa masuk kategori dinas tipe A. Ada opsi, karena sudah besar, pertanian bisa dipisah menjadi dua dinas. ”Dibuatlah Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan. Nah, peternakan itu bagian dari rumpun atau urusan pertanian, jadi skoring-nya ikut pertanian,” bebernya.

Sehingga ditegaskan Gatut, terkait penulisan Dinas Peternakan menyelenggarakan urusan bidang pertanian dalam Perda 11 tahun 2018, sudah benar. ”Jadi itu bukan salah ketik begitu, bukan, bukan. Karena tidak ada urusan pemerintahan bidang peternakan, yang ada urusan bidang pertanian. Jadi urusan pertanian  cuma dinasnya peternakan,” ujar Gatut. (*)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/