23.6 C
Jombang
Saturday, December 10, 2022

Dewan Minta Kontraktor Proyek Trotoar Wahid Hasyim Diblacklist

JOMBANG – Wakil Ketua DPRD Jombang Donny Anggun mendorong agar pihak penyedia proyek trotoar KH Wahid Hasyim masuk daftar hitam atau blacklist. HAl itu lantaran masih ditemukan banyak kerusakan pada proyek trotoar dan drainase itu, meski waktu pemeliharaan telah habis dan proyek telah diserahterimakan.

”Bila memang sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat untuk di-blacklist, ya harus di-blacklist,” ujarnya kemarin. Ia menyebut, ada beberapa gambaran yang menjadi ketentuan bila kontraktor masuk ke dalam daftar hitam. Ke depan, pihak penyedia juga tidak bisa mengikuti lelang proyek dari anggaran negara.

”Pemkab harus tegas memberikan sanksi, agar kejadian ini tidak terulang kembali,” bebernya. Terlebih, kondisi di lapangan perbaikan juga tidak maksimal. Masih banyak temuan kerusakan di beberapa tempat. ”Kerusakan itu harus diklaimkan ke penyedia karena ada unsur kerugian negara. Terlebih lagi Inspektorat  juga sudah merekomendasikan itu,” tegasnya.

Baca Juga :  Sumringah, Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok Dapat BLT Dari Pemkab

Untuk itu, dia meminta PPK (pejabat pembuat komitmen) agar tidak mencairkan uang jaminan, bila klaim masih belum dibayar pihak penyedia. ”Harus dihitung dengan benar berapa kerugian yang harus dibayar pihak penyedia,” pungkas Donny.

Seperti diketahui, proyek trotoar dan drainase Jl KH Wahid Hasyim Jombang sudah diserahterimakan, Sabtu (19/11) lalu. Proyek yang menelan anggaran Rp 16,7 miliar ini masih berpotensi menimbulkan kerugian negara. Bahkan, Inspektorat merekomendasi agar pihak penyedia membayar ke kas negara.

Agung Hariadi Irban Bidang Pembangunan Inspektorat Kabupaten Jombang, menyampaikan hasil pendampingan sebelum pembangunan, ternyata masih ada temuan bangunan yang tidak sesuai, atau tingkat kerusakannya cukup banyak. Seperti lampu yang rusak, bangunan tidak sesuai dimensi dan pohon yang mati.

Baca Juga :  Jabatan Direktur RSUD Jombang dan Inspektur Dilelang Bulan Depan, Berminat?

Untuk itu, sesuai dengan aturan bangunan yang tidak sesuai, maka semua kerugian harus dibayar oleh pihak penyedia ke kas daerah. Uang jaminan sebesar lima persen dari nilai kontrak tidak bisa dicairkan, bila pihak penyedia sudah membayar sesuai kerugian negara. ”Ya memang seperti itu. Harus dibayar dulu kerugiannya berapa, baru dicairkan,” pungkasnya. (yan/bin)






Reporter: Azmy endiyana Zuhri

JOMBANG – Wakil Ketua DPRD Jombang Donny Anggun mendorong agar pihak penyedia proyek trotoar KH Wahid Hasyim masuk daftar hitam atau blacklist. HAl itu lantaran masih ditemukan banyak kerusakan pada proyek trotoar dan drainase itu, meski waktu pemeliharaan telah habis dan proyek telah diserahterimakan.

”Bila memang sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat untuk di-blacklist, ya harus di-blacklist,” ujarnya kemarin. Ia menyebut, ada beberapa gambaran yang menjadi ketentuan bila kontraktor masuk ke dalam daftar hitam. Ke depan, pihak penyedia juga tidak bisa mengikuti lelang proyek dari anggaran negara.

”Pemkab harus tegas memberikan sanksi, agar kejadian ini tidak terulang kembali,” bebernya. Terlebih, kondisi di lapangan perbaikan juga tidak maksimal. Masih banyak temuan kerusakan di beberapa tempat. ”Kerusakan itu harus diklaimkan ke penyedia karena ada unsur kerugian negara. Terlebih lagi Inspektorat  juga sudah merekomendasikan itu,” tegasnya.

Baca Juga :  Pembagian Kain Seragam Gratis Molor, Komisi D Segera Panggil Dinas P dan K

Untuk itu, dia meminta PPK (pejabat pembuat komitmen) agar tidak mencairkan uang jaminan, bila klaim masih belum dibayar pihak penyedia. ”Harus dihitung dengan benar berapa kerugian yang harus dibayar pihak penyedia,” pungkas Donny.

Seperti diketahui, proyek trotoar dan drainase Jl KH Wahid Hasyim Jombang sudah diserahterimakan, Sabtu (19/11) lalu. Proyek yang menelan anggaran Rp 16,7 miliar ini masih berpotensi menimbulkan kerugian negara. Bahkan, Inspektorat merekomendasi agar pihak penyedia membayar ke kas negara.

Agung Hariadi Irban Bidang Pembangunan Inspektorat Kabupaten Jombang, menyampaikan hasil pendampingan sebelum pembangunan, ternyata masih ada temuan bangunan yang tidak sesuai, atau tingkat kerusakannya cukup banyak. Seperti lampu yang rusak, bangunan tidak sesuai dimensi dan pohon yang mati.

Baca Juga :  Jabatan Direktur RSUD Jombang dan Inspektur Dilelang Bulan Depan, Berminat?

Untuk itu, sesuai dengan aturan bangunan yang tidak sesuai, maka semua kerugian harus dibayar oleh pihak penyedia ke kas daerah. Uang jaminan sebesar lima persen dari nilai kontrak tidak bisa dicairkan, bila pihak penyedia sudah membayar sesuai kerugian negara. ”Ya memang seperti itu. Harus dibayar dulu kerugiannya berapa, baru dicairkan,” pungkasnya. (yan/bin)






Reporter: Azmy endiyana Zuhri

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/