alexametrics
22.5 C
Jombang
Saturday, June 25, 2022

Jawab PU Fraksi, Bupati: Pelaksanaan APBD 2021 Sudah Baik, Raih Opini WTP

JOMBANG – Bupati Jombang menyampaikan jawaban atas pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi dalam pembahasan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) kemarin (23/6). Salah satunya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021.

Rapat paripurna yang dipimpin Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang dihadiri jajaran forkopimda, anggota DPRD Jombang, dan OPD di lingkup Pemkab Jombang.

Bupati Jombang Munjidah Wahab menyampaikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

”Secara umum, pelaksanaan APBD tahun 2021 berjalan dengan baik dan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 kali berturut-turut. Ini merupakan kerja keras kita bersama baik eksekutif, legislatif maupun segenap pihak yang berpartisipasi,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Baca Juga :  Siapa Mau Daftar? Tiga Jabatan Kepala OPD Kosong Dilelang Mulai Hari Ini

Orang nomor satu di Pemkab Jombang itu juga menanggapi saran dari beberapa fraksi. Salah satunya dari Fraksi Gerindra terkait pendapatan pajak daerah di mana target yang ditetapkan sekitar Rp 121 miliar terealisasi sebesar Rp 147 miliar terjadi peningkatan 121,33 persen. Retribusi daerah juga mengalami peningkatan sebesar 123,01 persen. ”Pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah memang harus selalu ditingkatkan, namun harus dimanfatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” ungkapnya.

Selain itu, menanggapi imbauan dari fraksi PKS Perindo dan Fraksi Demokrat terkait dengan Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SiLPA) 2021 mencapai Rp 591 miliar, agar dioptimalkan dalam pembangunan infrastruktur jalan. ”Dinas PUPR telah menyusun daftar prioritas penanganan yang dilakukan pada P-APBD 2022,” pungkasnya.

Baca Juga :  Bupati Hj Mundjidah Minta Tingkatkan Sinergitas Kinerja Kecamatan

Terpisah, Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang mengatakan, agenda jawaban bupati ini sudah disampaikan secara lisan dan tertulis ke seluruh anggota DPRD. ”Setelah diterima, masing-masing fraksi yang ada melakukn kajian bersama yang nantinya akan disampaikan pada pemandangan akhir,” ungkapnya.

Jadwal penyampaian pemandangan akhir, lanjut Mas’ud, sudah ditetapkan pada 27 Juni mendatang. ”Teman-teman anggota DPRD nanti secepatnya akan melakukan kajian-kajian bersama,” pungkas Mas’ud.(yan/naz/riz)






Reporter: Azmy endiyana Zuhri
- Advertisement -

JOMBANG – Bupati Jombang menyampaikan jawaban atas pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi dalam pembahasan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) kemarin (23/6). Salah satunya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021.

Rapat paripurna yang dipimpin Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang dihadiri jajaran forkopimda, anggota DPRD Jombang, dan OPD di lingkup Pemkab Jombang.

Bupati Jombang Munjidah Wahab menyampaikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

”Secara umum, pelaksanaan APBD tahun 2021 berjalan dengan baik dan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 kali berturut-turut. Ini merupakan kerja keras kita bersama baik eksekutif, legislatif maupun segenap pihak yang berpartisipasi,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Baca Juga :  Dinas PUPR Jombang Tingkatkan Jalan Cukir-Mojowarno

Orang nomor satu di Pemkab Jombang itu juga menanggapi saran dari beberapa fraksi. Salah satunya dari Fraksi Gerindra terkait pendapatan pajak daerah di mana target yang ditetapkan sekitar Rp 121 miliar terealisasi sebesar Rp 147 miliar terjadi peningkatan 121,33 persen. Retribusi daerah juga mengalami peningkatan sebesar 123,01 persen. ”Pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah memang harus selalu ditingkatkan, namun harus dimanfatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” ungkapnya.

Selain itu, menanggapi imbauan dari fraksi PKS Perindo dan Fraksi Demokrat terkait dengan Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SiLPA) 2021 mencapai Rp 591 miliar, agar dioptimalkan dalam pembangunan infrastruktur jalan. ”Dinas PUPR telah menyusun daftar prioritas penanganan yang dilakukan pada P-APBD 2022,” pungkasnya.

Baca Juga :  Polemik Aset Pertokoan Simpang Tiga, Pemkab Jombang Berencana Pasang Stiker
- Advertisement -

Terpisah, Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang mengatakan, agenda jawaban bupati ini sudah disampaikan secara lisan dan tertulis ke seluruh anggota DPRD. ”Setelah diterima, masing-masing fraksi yang ada melakukn kajian bersama yang nantinya akan disampaikan pada pemandangan akhir,” ungkapnya.

Jadwal penyampaian pemandangan akhir, lanjut Mas’ud, sudah ditetapkan pada 27 Juni mendatang. ”Teman-teman anggota DPRD nanti secepatnya akan melakukan kajian-kajian bersama,” pungkas Mas’ud.(yan/naz/riz)






Reporter: Azmy endiyana Zuhri

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/