alexametrics
22.4 C
Jombang
Saturday, June 25, 2022

Dinilai Lecehkan Parlemen, Pansus Aset Batalkan Pertemuan dengn Penghuni Ruko

JOMBANG – Pansus penyelamatan aset DPRD Jombang dibuat geram, dalam rapat bersama penghuni ruko Kamis (23/6). Hl itu, dipicu sikap para penghuni ruko Simpang Tiga yang mangkir dari undangan bersama OPD terkait. Akibatnya, rapat dengar pendapatpun langsung dibatalkan.

Pantauan wartawan koran ini, para penghuni ruko tidak menghadiri undangan langsung dan justru mewakilkan ke lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan advokat. Hanya ada empat penghuni ruko yang hadir. Padahal para wakil rakyat mengundang semua penghuni ruko sejumlah 56 orang.

Sehingga setelah dibuka, Pansus penyelamatan aset DPRD Jombang itu sepakat tidak meneruskan rapat. Hearing kemudian ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.  “Sangat tragis, ini bentuk penghinaan dan pelecehan lembaga DPRD Jombang,” kata Kartiyono salah satu anggota pansus dari Fraksi PKB.

Ia menyebut, peran advokat memang sudah diatur dalam UU 18/2023. Bisa mewakili bila dapat kuasa di luar maupun di dalam persidangan. Hal ini yang dimaksud pengadilan. “Ini kan legislatif, kami tidak bisa menerima keberadaan advokat meski mewakili. Karena yang kita undang pemanfaat ruko simpang tiga,” beber Kartiyono dengan nada tinggi.

Baca Juga :  DPRD Jombang Panggil Penghuni Ruko Simpang Tiga dan OPD

Ia lantas menyampaikan, DPRD dalam menjalankan tugas dan pokok diatur dalam peraturan dan tata tertib. Sehingga dalam peraturan persidangan pun diatur siapa yang boleh hadir dan siapa saja yang boleh keluar masuk. ”Sangat tidak elok ada rapat DPRD, lalu pihak tidak diundang dengan serta merta mewakili. Terlebih sebelumnya tidak ada surat masuk dari penghuni ruko yang akan mewakilkan,” ungkapnya.

Penegasan senada disampaikan Ketua Pansus DPRD Mas’ud Zuremi, yang menganggap ketidakhadiran para penghuni ruko, sebagai pertanda ada niat tidak baik yang ditunjukkan mereka. Hanya empat penghuni ruko yang berkenan datang. Padahal semua anggota pansus DPRD Jombang hadir. ”Kami sudah dilecehkan, ini kurang menghormati pansus. Perlu diketahui Pansus dibentuk berdasarkan UU,” tegasnya.

Baca Juga :  Virus Korona Hambat Koordinasi Persiapan Proyek Jembatan Baru Ploso

Lebih dari itu, Pansus sendiri dibentuk untuk memfasilitasi komunikasi antara penghuni ruko dengan pemerintah daerah agar ada solusi terbaik. Harapannya, kedua belak pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Kalau hanya empat orang yang hadir itu sangat mengecewakan. Terlebih, LSM dan advokat yang mewakili itu bukan warga Jombang asli.

”Tadi yang akan menyampaikan bukan penghuni ruko. Justru diwakili lembaga perlindungan konsumen LSM. Inilah yang tidak kami kehendaki. Untuk itu seluruh anggota pansus minta ditunda,” jelas dia. Mas’ud sendiri tidak mengetahui pasti kapan hearing lanjutan diagendakan kembali. “Ini kami koordinasikan dengan internal Pansus. Bagaimana mencari solusi yang baik seperti apa,” pungkasnya. (yan/bin/riz)






Reporter: Azmy endiyana Zuhri
- Advertisement -

JOMBANG – Pansus penyelamatan aset DPRD Jombang dibuat geram, dalam rapat bersama penghuni ruko Kamis (23/6). Hl itu, dipicu sikap para penghuni ruko Simpang Tiga yang mangkir dari undangan bersama OPD terkait. Akibatnya, rapat dengar pendapatpun langsung dibatalkan.

Pantauan wartawan koran ini, para penghuni ruko tidak menghadiri undangan langsung dan justru mewakilkan ke lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan advokat. Hanya ada empat penghuni ruko yang hadir. Padahal para wakil rakyat mengundang semua penghuni ruko sejumlah 56 orang.

Sehingga setelah dibuka, Pansus penyelamatan aset DPRD Jombang itu sepakat tidak meneruskan rapat. Hearing kemudian ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.  “Sangat tragis, ini bentuk penghinaan dan pelecehan lembaga DPRD Jombang,” kata Kartiyono salah satu anggota pansus dari Fraksi PKB.

Ia menyebut, peran advokat memang sudah diatur dalam UU 18/2023. Bisa mewakili bila dapat kuasa di luar maupun di dalam persidangan. Hal ini yang dimaksud pengadilan. “Ini kan legislatif, kami tidak bisa menerima keberadaan advokat meski mewakili. Karena yang kita undang pemanfaat ruko simpang tiga,” beber Kartiyono dengan nada tinggi.

Baca Juga :  Sembilan Kades yang Dilantik

Ia lantas menyampaikan, DPRD dalam menjalankan tugas dan pokok diatur dalam peraturan dan tata tertib. Sehingga dalam peraturan persidangan pun diatur siapa yang boleh hadir dan siapa saja yang boleh keluar masuk. ”Sangat tidak elok ada rapat DPRD, lalu pihak tidak diundang dengan serta merta mewakili. Terlebih sebelumnya tidak ada surat masuk dari penghuni ruko yang akan mewakilkan,” ungkapnya.

Penegasan senada disampaikan Ketua Pansus DPRD Mas’ud Zuremi, yang menganggap ketidakhadiran para penghuni ruko, sebagai pertanda ada niat tidak baik yang ditunjukkan mereka. Hanya empat penghuni ruko yang berkenan datang. Padahal semua anggota pansus DPRD Jombang hadir. ”Kami sudah dilecehkan, ini kurang menghormati pansus. Perlu diketahui Pansus dibentuk berdasarkan UU,” tegasnya.

Baca Juga :  Virus Korona Hambat Koordinasi Persiapan Proyek Jembatan Baru Ploso
- Advertisement -

Lebih dari itu, Pansus sendiri dibentuk untuk memfasilitasi komunikasi antara penghuni ruko dengan pemerintah daerah agar ada solusi terbaik. Harapannya, kedua belak pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Kalau hanya empat orang yang hadir itu sangat mengecewakan. Terlebih, LSM dan advokat yang mewakili itu bukan warga Jombang asli.

”Tadi yang akan menyampaikan bukan penghuni ruko. Justru diwakili lembaga perlindungan konsumen LSM. Inilah yang tidak kami kehendaki. Untuk itu seluruh anggota pansus minta ditunda,” jelas dia. Mas’ud sendiri tidak mengetahui pasti kapan hearing lanjutan diagendakan kembali. “Ini kami koordinasikan dengan internal Pansus. Bagaimana mencari solusi yang baik seperti apa,” pungkasnya. (yan/bin/riz)






Reporter: Azmy endiyana Zuhri

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/