23.1 C
Jombang
Saturday, December 10, 2022

Raih Jombang Bureucracy Award 2022, Ini Langkah yang Digagas RSUD Jombang

JOMBANG – RSUD Jombang kembali menerima penghargaan bergengsi. Kali ini, Jombang Bureucracy Award 2022 yang diselenggarakan Pemkab Jombang sebagai upaya  transformasi pola kepemimpinan dalam kerangka manajemen ASN. Bahkan, RSUD Jombang terpilih juara pertama evaluasi SAKIP dan RB Perangkat Daerah.

Direktur RSUD Jombang DR dr Ma’murotus Sa’diyah menyampaikan terimakasih kepada semua pihak, termasuk para dokter, tenaga kesehatan (nakes) dan karyawan non medis yang turut berjibaku hingga RSUD Jombang meraih penghargaan tersebut.

Jombang Bureucracy Award 2022 ini merujuk pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 dan 7 Tahun 2022. Termasuk penyerahan hasil evaluasi IKM dan IPP Perangkat Daerah serta penyerahan hasil evaluasi SAKIP dan RB Perangkat Daerah tahun 2022. “Dengan hasil evaluasi SAKIP 80,66 dengan predikat A atau memuaskan, serta hasil evaluasi RB 74,79 dengan predikat BB atau sangat baik,” katanya.

Dengan reward tersebut diharapkan dapat mendukung RSUD Jombang melaksanakan reformasi birokrasi guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Baca Juga :  Kades Jarang Ngantor, Stempel Dikuasai Sekdes, Warga Demo di Kantor Desa

Sebagai langkah awal, pihaknya membentuk Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan semua unsur masyarakat. Mulai tokoh agama, camat, instansi terkait dalam hal ini Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, organisasi profesi dan perwakilan sejumlah perusahaan media. “Forum ini untuk sinergi pemenuhan fasilitas kesehatan dan peningkatan kapasitas SDM menuju RSUD menjadi pilihan masyarakat,” tegas Ning Eyik sapaan akrabnya.

Ia menyebut, berbagai inovasi terus dilakukan terhadap 20 poli pelayanan yang diberikan setiap hari. Semua dengan memaksimalkan peran dan tugas masing-masing. RSUD Jombang saat ini memiliki 47 dokter spesialis, 28 dokter umum, 3 dokter gigi spesialis, 686 nakes dan 172 nakes lain.

Selain pelayanan Pre & Inter Hospital (layanan jemput pasien) 24 jam baik kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, menjemput pasien dari rumah karena stroke, dan menjemput pasien dengan fasilitas lain. “Cukup dengan call pelaporan emergency, maka kita siapkan ambulance emergency standar ICU yang langsung datang ke lokasi,” jelasnya.

Meski begitu, berbagai saran masukan terus diterima sebagai upaya pembenahan pelayanan di RSUD Jombang. Seperti penataan parkir yang masih krodit, penerapan finger print untuk pasien BPJS, sampai dengan pelayanan obat yang terkesan lambat.

Baca Juga :  Kasus Limbah B3 di Bandarkedungmulyo, DLH Tunggu Langkah Polisi

Bila merujuk standarisasi RS Tipe B Pendidikan yang semestinya berada di atas lahan 9 hektare. Sementara RSUD Jombang sekarang berdiri di lahan 3,3 hektare, sehingga perlu waktu cukup panjang untuk berbenah dan berkolaborasi dengan semua stakeholder. “Kalau finger print memang sudah menjadi syarat utama BPJS, sehingga kita fasilitasi dengan finger print mobile, jadi pasien cukup datang, nanti petugas yang akan berkeliling melayani satu persatu,” jelasnya.

Terkait dengan pelayanan obat, dr Eyik sedang merampungkan program Obate Sipeno yang dapat memantau penyiapan obat dari proses awal sampai proses akhir, sehingga tidak perlu antre di ruang tunggu pengambilan obat, secara online. “Obat juga akan diantar langsung ke rumah pasien dengan kerjasama pelayanan jasa online lokal Jombang. Insya Allah tahun depan kita launching,” pungkasnya. (ang/bin)






Reporter: Anggi Fridianto

JOMBANG – RSUD Jombang kembali menerima penghargaan bergengsi. Kali ini, Jombang Bureucracy Award 2022 yang diselenggarakan Pemkab Jombang sebagai upaya  transformasi pola kepemimpinan dalam kerangka manajemen ASN. Bahkan, RSUD Jombang terpilih juara pertama evaluasi SAKIP dan RB Perangkat Daerah.

Direktur RSUD Jombang DR dr Ma’murotus Sa’diyah menyampaikan terimakasih kepada semua pihak, termasuk para dokter, tenaga kesehatan (nakes) dan karyawan non medis yang turut berjibaku hingga RSUD Jombang meraih penghargaan tersebut.

Jombang Bureucracy Award 2022 ini merujuk pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 dan 7 Tahun 2022. Termasuk penyerahan hasil evaluasi IKM dan IPP Perangkat Daerah serta penyerahan hasil evaluasi SAKIP dan RB Perangkat Daerah tahun 2022. “Dengan hasil evaluasi SAKIP 80,66 dengan predikat A atau memuaskan, serta hasil evaluasi RB 74,79 dengan predikat BB atau sangat baik,” katanya.

Dengan reward tersebut diharapkan dapat mendukung RSUD Jombang melaksanakan reformasi birokrasi guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Baca Juga :  Pelayanan Kantor Dinkop dan UM Ditutup Sementara

Sebagai langkah awal, pihaknya membentuk Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan semua unsur masyarakat. Mulai tokoh agama, camat, instansi terkait dalam hal ini Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, organisasi profesi dan perwakilan sejumlah perusahaan media. “Forum ini untuk sinergi pemenuhan fasilitas kesehatan dan peningkatan kapasitas SDM menuju RSUD menjadi pilihan masyarakat,” tegas Ning Eyik sapaan akrabnya.

Ia menyebut, berbagai inovasi terus dilakukan terhadap 20 poli pelayanan yang diberikan setiap hari. Semua dengan memaksimalkan peran dan tugas masing-masing. RSUD Jombang saat ini memiliki 47 dokter spesialis, 28 dokter umum, 3 dokter gigi spesialis, 686 nakes dan 172 nakes lain.

Selain pelayanan Pre & Inter Hospital (layanan jemput pasien) 24 jam baik kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, menjemput pasien dari rumah karena stroke, dan menjemput pasien dengan fasilitas lain. “Cukup dengan call pelaporan emergency, maka kita siapkan ambulance emergency standar ICU yang langsung datang ke lokasi,” jelasnya.

Meski begitu, berbagai saran masukan terus diterima sebagai upaya pembenahan pelayanan di RSUD Jombang. Seperti penataan parkir yang masih krodit, penerapan finger print untuk pasien BPJS, sampai dengan pelayanan obat yang terkesan lambat.

Baca Juga :  Bayi Meninggal saat Persalinan Normal di RSUD Jombang, Ini Respons PB IDI

Bila merujuk standarisasi RS Tipe B Pendidikan yang semestinya berada di atas lahan 9 hektare. Sementara RSUD Jombang sekarang berdiri di lahan 3,3 hektare, sehingga perlu waktu cukup panjang untuk berbenah dan berkolaborasi dengan semua stakeholder. “Kalau finger print memang sudah menjadi syarat utama BPJS, sehingga kita fasilitasi dengan finger print mobile, jadi pasien cukup datang, nanti petugas yang akan berkeliling melayani satu persatu,” jelasnya.

Terkait dengan pelayanan obat, dr Eyik sedang merampungkan program Obate Sipeno yang dapat memantau penyiapan obat dari proses awal sampai proses akhir, sehingga tidak perlu antre di ruang tunggu pengambilan obat, secara online. “Obat juga akan diantar langsung ke rumah pasien dengan kerjasama pelayanan jasa online lokal Jombang. Insya Allah tahun depan kita launching,” pungkasnya. (ang/bin)






Reporter: Anggi Fridianto

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/