alexametrics
25.7 C
Jombang
Monday, September 26, 2022

Dok! Raperda KLA, PIK dan Menara Telekomunikasi Resmi Disahkan

JOMBANG – DPRD dan Pemkab Jombang kembali mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) untuk dijadikan peraturan daerah (perda). Kamis (22/9) kemarin, DPRD Jombang menggelar sidang paripurna terkait dengan pendapat akhir (PA) fraksi DPRD terhadap tiga raperda.

Tiga raperda yang disahkan menjadi perda di antaranya, raperda tentang pembangunan industri kabupaten (PIK), raperda kabupaten layak anak (KLA) serta raperda tentang menara telekomunkasi.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi dihadiri Bupati Munjidah Wahab, Forkopimda Jombang, dan segenap pimpinan OPD di lingkup Pemkab Jombang.

Sementara itu, beberapa fraksi memberikan catatan terkait tiga raperda tersebut. Dari fraksi PKB menyambut baik adanya Raperda tentang Menara Telekomunkasi. Karena salah satu aspek pelayanan dasar, yang menjadi prioritas dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, yaitu pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh, memanfaatkan dan menyebarluaskan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran komunikasi yang tersedia secara aman dan nyaman. ”Hal ini bertujuan agar raperda yang akan disahkan, dan diundangkan nanti akan selaras dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Jombang,” ungkap Subur perwakilan fraksi.

Baca Juga :  Pejabat Baru di Jombang Belum Terima SPMT

Sedangkan Fraksi Golkar dibacakan Rahmat Agung Saputra mendukung Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten. Dikatakan Agung, pemetaan potensi unggulan industri yang sudah disampaikan sangat baik, akan tetapi lebih baik lagi jika pemetaan tersebut bisa diketahui pemangku kepentingan. ”Biasanya para investor, perguruan tinggi, BUMN, pemerintah pusat dan pihak-pihak lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Mas’ud Zuremi mengatakan, semua fraksi menyepakati tiga raperda tersebut disahkan menjadi perda. Hal ini harus segera direspons pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi. ”Setelah dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi dan nomor register. Bisa langsung disosialisasikan,” pungkas Mas’ud.(yan/naz/riz)






Reporter: Azmy endiyana Zuhri

JOMBANG – DPRD dan Pemkab Jombang kembali mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) untuk dijadikan peraturan daerah (perda). Kamis (22/9) kemarin, DPRD Jombang menggelar sidang paripurna terkait dengan pendapat akhir (PA) fraksi DPRD terhadap tiga raperda.

Tiga raperda yang disahkan menjadi perda di antaranya, raperda tentang pembangunan industri kabupaten (PIK), raperda kabupaten layak anak (KLA) serta raperda tentang menara telekomunkasi.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi dihadiri Bupati Munjidah Wahab, Forkopimda Jombang, dan segenap pimpinan OPD di lingkup Pemkab Jombang.

Sementara itu, beberapa fraksi memberikan catatan terkait tiga raperda tersebut. Dari fraksi PKB menyambut baik adanya Raperda tentang Menara Telekomunkasi. Karena salah satu aspek pelayanan dasar, yang menjadi prioritas dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, yaitu pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh, memanfaatkan dan menyebarluaskan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran komunikasi yang tersedia secara aman dan nyaman. ”Hal ini bertujuan agar raperda yang akan disahkan, dan diundangkan nanti akan selaras dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Jombang,” ungkap Subur perwakilan fraksi.

Baca Juga :  Ada Kegiatan Tingkat Nasional Secara Virtual

Sedangkan Fraksi Golkar dibacakan Rahmat Agung Saputra mendukung Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten. Dikatakan Agung, pemetaan potensi unggulan industri yang sudah disampaikan sangat baik, akan tetapi lebih baik lagi jika pemetaan tersebut bisa diketahui pemangku kepentingan. ”Biasanya para investor, perguruan tinggi, BUMN, pemerintah pusat dan pihak-pihak lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Mas’ud Zuremi mengatakan, semua fraksi menyepakati tiga raperda tersebut disahkan menjadi perda. Hal ini harus segera direspons pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi. ”Setelah dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi dan nomor register. Bisa langsung disosialisasikan,” pungkas Mas’ud.(yan/naz/riz)






Reporter: Azmy endiyana Zuhri

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/