alexametrics
29.2 C
Jombang
Monday, September 26, 2022

Penyaluran BLT BBM Semrawut, DPRD: Harus Ada Evaluasi Menyeluruh

JOMBANG – Penyaluran BLT BBM tahap 1 yang semrawut di Jombang, menuai sorotan tajam dari pimpinan DPRD Jombang. Selain mengecewakan banyak kalangan, data salah yang terulang-ulang, menunjukkan kinerja tim verifikasi tidak maksimal.

“Saya sudah berkali-kali menyampaikan, kenapa ketika ada penyaluran bantuan semacam ini selalu menimbulkan problem di masyarakat,” ujar Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang, kemarin (20/9).

Dalam hal data penerima bantuan, menurutnya pemerintah pusat harus lebih terbuka dalam menerima usulan, penyampaian, kritik maupun saran dari pemerintah daerah. Termasuk desa yang melakukan pendataan dari bawah. Mengingat pihak desa yang lebih memahami kondisi warganya. Apakah layak diberi bantuan apa sebaliknya. “Selama ini kan desa yang mengusulkan. Namun, penentuan dari sana (pusat,Red),” jelasnya.

Baca Juga :  Perawatan Ternak Belum Jelas, Kades Ogah Kembalikan Sapi ke Kandang

Meski pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos RI telah menyediakan fitur pengusulan penerima bantuan BLT BBM yang bisa diakses masyarakat umum. Semestinya, usulan dari bawah (baca; desa) lebih bisa diperhatikan.

Terlebih, lanjut Mas’ud, pengusulan penerima BLT BBM dapat dilakukan melalui aplikasi Kemensos RI yang saat ini hanya bisa diunduh melalui PlayStore. Namun faktanya, banyak warga yang sudah meninggal namun masuk kuota penerima BLT BBM. Sedangkan warga yang semestinya mendapat bantuan, justru tidak masuk kuota.






Reporter: Anggi Fridianto

JOMBANG – Penyaluran BLT BBM tahap 1 yang semrawut di Jombang, menuai sorotan tajam dari pimpinan DPRD Jombang. Selain mengecewakan banyak kalangan, data salah yang terulang-ulang, menunjukkan kinerja tim verifikasi tidak maksimal.

“Saya sudah berkali-kali menyampaikan, kenapa ketika ada penyaluran bantuan semacam ini selalu menimbulkan problem di masyarakat,” ujar Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang, kemarin (20/9).

Dalam hal data penerima bantuan, menurutnya pemerintah pusat harus lebih terbuka dalam menerima usulan, penyampaian, kritik maupun saran dari pemerintah daerah. Termasuk desa yang melakukan pendataan dari bawah. Mengingat pihak desa yang lebih memahami kondisi warganya. Apakah layak diberi bantuan apa sebaliknya. “Selama ini kan desa yang mengusulkan. Namun, penentuan dari sana (pusat,Red),” jelasnya.

Baca Juga :  Inspektorat Jombang Agendakan Turun Lapangan

Meski pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos RI telah menyediakan fitur pengusulan penerima bantuan BLT BBM yang bisa diakses masyarakat umum. Semestinya, usulan dari bawah (baca; desa) lebih bisa diperhatikan.

Terlebih, lanjut Mas’ud, pengusulan penerima BLT BBM dapat dilakukan melalui aplikasi Kemensos RI yang saat ini hanya bisa diunduh melalui PlayStore. Namun faktanya, banyak warga yang sudah meninggal namun masuk kuota penerima BLT BBM. Sedangkan warga yang semestinya mendapat bantuan, justru tidak masuk kuota.






Reporter: Anggi Fridianto

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/