alexametrics
29.2 C
Jombang
Monday, September 26, 2022

Klaim Pembangunan Pasar Dibantu Pusat, Dewan: Mana Perjanjian Tertulisnya?

JOMBANG – Kalangan dewan kembali mempertanyakan kejelasan rencana pembangunan pasar di Desa Denanyar, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Utamanya perjanjian tertulis yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk menjamin program ini benar-benar akan terlaksana.

“Informasi yang disampaikan bupati saat pembahasan P-APBD pembangunan pasar akan dibiayai pemerintah pusat. Pada sidang paripurna PA Fraksi, kami juga mempertanyakan apakah ada perjanjian secara tertulis atau seperti apa,” ujar Donny Anggun Wakil Ketua DPRD Jombang, kemarin.

Perjanjian tertulis itu untuk memastikan pembangunan pasar ke depannya. Dengan kepastian pembangunan pasar yang dibiayai pemerintah pusat, maka penyediaan lahan tidak sia-sia. “Akan tetapi ini kan belum pasti pembangunannya,” tuturnya.

Menurutnya, dalam suasana dinamika politik menjelang Pilpres dan Pilkada, kepastian itu harus dikejar. Dia merasa khawatir, bila tidak ada kepastian pembangunan pasar, maka  ke depan tidak bisa teralisasi sebagaimana yang diharapkan. “Kalau sudah ganti presiden atau bupati, apakah rencana itu bisa berlanjut. Jangan-jangan malah tidak bisa berlanjut apabila tidak ada perjanjian tertulis,” katanya.

Baca Juga :  Rehab Pasar Tunggorono, Ratusan Pedagang Bakal Dipindah

Begitu sebaliknya, apabila ada perjanjian tertulis meski presiden maupun bupati berganti, maka perjanjian masih bisa dipertanggungjawabkan. “Ini kami minta dinas proaktif memastikan pembangunan pasar dari pusat,” tegas Donny.

Sementara itu, Danang Praptoko Kepala Bappeda Jombang, ketika dikonfirmasi mengatakan perjanjian secara tertulis atau hitam di atas putih perihal pembangunan pasar tidak ada.






Reporter: Azmy endiyana Zuhri

JOMBANG – Kalangan dewan kembali mempertanyakan kejelasan rencana pembangunan pasar di Desa Denanyar, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Utamanya perjanjian tertulis yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk menjamin program ini benar-benar akan terlaksana.

“Informasi yang disampaikan bupati saat pembahasan P-APBD pembangunan pasar akan dibiayai pemerintah pusat. Pada sidang paripurna PA Fraksi, kami juga mempertanyakan apakah ada perjanjian secara tertulis atau seperti apa,” ujar Donny Anggun Wakil Ketua DPRD Jombang, kemarin.

Perjanjian tertulis itu untuk memastikan pembangunan pasar ke depannya. Dengan kepastian pembangunan pasar yang dibiayai pemerintah pusat, maka penyediaan lahan tidak sia-sia. “Akan tetapi ini kan belum pasti pembangunannya,” tuturnya.

Menurutnya, dalam suasana dinamika politik menjelang Pilpres dan Pilkada, kepastian itu harus dikejar. Dia merasa khawatir, bila tidak ada kepastian pembangunan pasar, maka  ke depan tidak bisa teralisasi sebagaimana yang diharapkan. “Kalau sudah ganti presiden atau bupati, apakah rencana itu bisa berlanjut. Jangan-jangan malah tidak bisa berlanjut apabila tidak ada perjanjian tertulis,” katanya.

Baca Juga :  Pemkab Jombang Anggarkan Rp 6 Miliar untuk Porprov 2023

Begitu sebaliknya, apabila ada perjanjian tertulis meski presiden maupun bupati berganti, maka perjanjian masih bisa dipertanggungjawabkan. “Ini kami minta dinas proaktif memastikan pembangunan pasar dari pusat,” tegas Donny.

Sementara itu, Danang Praptoko Kepala Bappeda Jombang, ketika dikonfirmasi mengatakan perjanjian secara tertulis atau hitam di atas putih perihal pembangunan pasar tidak ada.






Reporter: Azmy endiyana Zuhri

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/