alexametrics
22.5 C
Jombang
Saturday, June 25, 2022

Memaksa Kunker saat Pendemi, DPRD Jombang Dinilai Tak Tepat

JOMBANG – Agenda sejumlah anggota dewan yang telah dan akan melakukan kunjungan kerja (kunker) keluar daerah disorot pemerhati publik. Link Jombang menilai, keputusan anggota dewan yang melaksanakan kunker di saat pandemi itu dinilai kurang tepat.

“Ini masa-masa dilematis, di masa seperti ini saya kira keputusan kunker terhitung kurang tepat, toh apa urgensinya melakukan kunker,” ucap Aan Anshori, koordinator Link, kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin.

Menurut dia, pemerintah memang telah melonggarkan sejumlah pembatasan di masa pandemi. Termasuk kebijakan untuk bepergian yang kondisinya kian longgar. “Kalau boleh ya memang boleh, tapi apakah sudah pas dilakukan di masa sulit seperti ini? Apakah protokol kesehatan juga benar-benar sudah dilakukan di sana?” lanjutnya.

Terlebih menurut Aan, selama ini tak pernah dibuka apa agenda dewan saat kunjungan kerja. Serta bagaimana suasana di kabupaten yang menerima kunjungan dewan yang terhormat itu. “Masyarakat ini kan tidak pernah tahu mereka kunjungan kemana, untuk tujuan apa, outputnya kayak apa, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak,” tambahnya.

Terlebih, sejumlah kunjungan dewan ke banyak kota hanya terlihat sebagai pelesir tanpa tujuan jelas. Ditambah dengan anggaran besar yang harus ditanggung negara setiap kali kunjungan dilakukan. “Menurut saya DPRD termasuk institusi yang bandel terkait keterbukaan kinerja mereka. Sejauh mana analisis kunker, beban anggaran dengan output yang dihasilkan apakah berbanding lurus, ini kan perlu ditelaah,” lontar aktivis GusDurians ini.

Baca Juga :  Terapkan Prokes, Dinas Kominfo Jombang Sosialisasi Berlanjut Tiga Desa

Ketimbang menghabiskan anggaran untuk pergi ke luar kota, lanjut dia, alangkah lebih baik dewan berfokus pada masalah yang masih mendera Kabupaten Jombang. Utamanya keefektifan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang dilakukan Gugus Tugas PP Covid-19 Jombang.

“Jauh lebih berguna kalau dewan supervisi di Jombang dulu. Selama ini kita belum mendengar, statmen resmi dari DPRD bagaimana jenazah meninggal Covid-19 masih dimintai duit. Bagaimana ketika ada warga di karantina yang mengeluh kelaparan, kenapa milih ke luar koita?” pungkasnya.

IDI Jombang Heran

SEMENTARA itu Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jombang dr Achmad Iskandar Dzurqornain, mengaku heran atas keputusan kunjungan kerja dewan ke luar kota. Mengingat Jombang merupakan zona merah dengan kasus tinggi.

“Jombang sekarang ini posisinya masuk salah satu kabupaten terparah di Jawa Timur, kasusnya banyak. Saya heran daerah lain kok bisa menerima, karena di sini posisinya sudah seperti ini,” katanya kepada koran ini Jumat kemarin (19/6).

Baca Juga :  Ikuti APKASI Otonomi Expo dan Kenalkan Produk Lokal ke Luar Negeri

Bukan tanpa alasan, menilik kasus yang terjadi di Jombang per Jumat petang kemarin masuk urutan ke-7 Jawa Timur. Naik lagi satu tingkat setelah sehari sebelumnya peringkat ke-8 Jawa Timur. “Saya sendiri tidak tahu agendanya apa, apakah urusan kerja yang harus diselesaikan. Pada intinya kami berharap agar semua protokol kesehatan dijalankan,” sambung dia.

Diantaranya perjalanan menuju daerah yang dituju. Baik itu berangkat atau tiba ke Jombang. “Artinya begini, Kemenkes sejak jauh hari sudah mengatur protokol kesehatan. Apakah itu naik angkutan umum, itu sudah ada aturan mainnya,” ungkapnya.

Dia kemudian mengingatkan salah satu yakni kapasitas kendaraan yang kini sudah dibatasi. “Misal membawa kendaraan sendiri dari Jombang katakan pakai minibus, maka protokol harus diikuti. Kapasitasnya sekarang tidak seperti biasa, artinya sudah dibatasi,” papar Iskandar.

Karena itu dirinya berharap agenda kunker justru tak berdampak buruk pada daerah yang dikunjungi. Begitu sebalikanya kala tiba kembali di Jombang. “Karena mereka berangkat dari zona merah padam. Jangan memberi mudharat pada mereka yang ada di kota atau kabupaten yang dikunjungi,” pungkasnya.

- Advertisement -

JOMBANG – Agenda sejumlah anggota dewan yang telah dan akan melakukan kunjungan kerja (kunker) keluar daerah disorot pemerhati publik. Link Jombang menilai, keputusan anggota dewan yang melaksanakan kunker di saat pandemi itu dinilai kurang tepat.

“Ini masa-masa dilematis, di masa seperti ini saya kira keputusan kunker terhitung kurang tepat, toh apa urgensinya melakukan kunker,” ucap Aan Anshori, koordinator Link, kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin.

Menurut dia, pemerintah memang telah melonggarkan sejumlah pembatasan di masa pandemi. Termasuk kebijakan untuk bepergian yang kondisinya kian longgar. “Kalau boleh ya memang boleh, tapi apakah sudah pas dilakukan di masa sulit seperti ini? Apakah protokol kesehatan juga benar-benar sudah dilakukan di sana?” lanjutnya.

Terlebih menurut Aan, selama ini tak pernah dibuka apa agenda dewan saat kunjungan kerja. Serta bagaimana suasana di kabupaten yang menerima kunjungan dewan yang terhormat itu. “Masyarakat ini kan tidak pernah tahu mereka kunjungan kemana, untuk tujuan apa, outputnya kayak apa, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak,” tambahnya.

Terlebih, sejumlah kunjungan dewan ke banyak kota hanya terlihat sebagai pelesir tanpa tujuan jelas. Ditambah dengan anggaran besar yang harus ditanggung negara setiap kali kunjungan dilakukan. “Menurut saya DPRD termasuk institusi yang bandel terkait keterbukaan kinerja mereka. Sejauh mana analisis kunker, beban anggaran dengan output yang dihasilkan apakah berbanding lurus, ini kan perlu ditelaah,” lontar aktivis GusDurians ini.

Baca Juga :  Dewan Minta Pemkab Lakukan Kajian Terkait Kompensasi Tower PLN

Ketimbang menghabiskan anggaran untuk pergi ke luar kota, lanjut dia, alangkah lebih baik dewan berfokus pada masalah yang masih mendera Kabupaten Jombang. Utamanya keefektifan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang dilakukan Gugus Tugas PP Covid-19 Jombang.

- Advertisement -

“Jauh lebih berguna kalau dewan supervisi di Jombang dulu. Selama ini kita belum mendengar, statmen resmi dari DPRD bagaimana jenazah meninggal Covid-19 masih dimintai duit. Bagaimana ketika ada warga di karantina yang mengeluh kelaparan, kenapa milih ke luar koita?” pungkasnya.

IDI Jombang Heran

SEMENTARA itu Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jombang dr Achmad Iskandar Dzurqornain, mengaku heran atas keputusan kunjungan kerja dewan ke luar kota. Mengingat Jombang merupakan zona merah dengan kasus tinggi.

“Jombang sekarang ini posisinya masuk salah satu kabupaten terparah di Jawa Timur, kasusnya banyak. Saya heran daerah lain kok bisa menerima, karena di sini posisinya sudah seperti ini,” katanya kepada koran ini Jumat kemarin (19/6).

Baca Juga :  Pengadaan Lahan untuk Relokasi Pedagang Tunggu SK Bupati Jombang

Bukan tanpa alasan, menilik kasus yang terjadi di Jombang per Jumat petang kemarin masuk urutan ke-7 Jawa Timur. Naik lagi satu tingkat setelah sehari sebelumnya peringkat ke-8 Jawa Timur. “Saya sendiri tidak tahu agendanya apa, apakah urusan kerja yang harus diselesaikan. Pada intinya kami berharap agar semua protokol kesehatan dijalankan,” sambung dia.

Diantaranya perjalanan menuju daerah yang dituju. Baik itu berangkat atau tiba ke Jombang. “Artinya begini, Kemenkes sejak jauh hari sudah mengatur protokol kesehatan. Apakah itu naik angkutan umum, itu sudah ada aturan mainnya,” ungkapnya.

Dia kemudian mengingatkan salah satu yakni kapasitas kendaraan yang kini sudah dibatasi. “Misal membawa kendaraan sendiri dari Jombang katakan pakai minibus, maka protokol harus diikuti. Kapasitasnya sekarang tidak seperti biasa, artinya sudah dibatasi,” papar Iskandar.

Karena itu dirinya berharap agenda kunker justru tak berdampak buruk pada daerah yang dikunjungi. Begitu sebalikanya kala tiba kembali di Jombang. “Karena mereka berangkat dari zona merah padam. Jangan memberi mudharat pada mereka yang ada di kota atau kabupaten yang dikunjungi,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/