alexametrics
22.5 C
Jombang
Saturday, June 25, 2022

Tunggakan Uang Sewa Menumpuk, Penghuni Ruko Sepakat Mengangsur

JOMBANG – Persoalan pembayaran tunggakan pembayaran sewa Pertokoan Simpang Tiga Mojongapit mulai ada titik terang. Itu setelah penghuni ruko sepakat segera mengangsur pembayaran yang menjadi temuan BPK sebesar Rp 5 miliar.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang Hari Oetomo menuturkan, sudah ada pertemuan dengan penghuni bersama tim penyelamatan aset daerah. Hasilnya, sudah ada kesepakatan. ”Jadi kita bersama beberapa tokoh penghuni (Ruko Simpang Tiga, Red) sebagai koordinator melakukan koordinasi, intinya sudah ada kesepakatan penyelesaian pembayaran temuan BPK,” kata Hari dikonfirmasi, Kamis (19/5) kemarin.

Dijelaskan, beberapa poin hasil pertemuan itu di antaranya terkait teknis pembayaran tunggakan sewa selama 2016-2021. ”Dicicil dahulu, pokoknya tidak melebihi 2022,” imbuh dia.

Rencana, ditermin awal akan diangsur separo atau sebesar Rp 2,5 miliar. Pemkab juga memberi batas toleransi maksimal akhir Mei harus sudah terbayar. ”Untuk pembayaran dilakukan minggu depan, intinya separo dahulu. Klaim BPK Rp 5 miliar dari total 54 ruko harapan kita bisa separonya atau Rp 2,5 miliar,” ujar Hari.

Baca Juga :  Polemik Ruko Simpang Tiga Tak Kunjung Beres, DPRD Bentuk Pansus

Kedua, bagi penghuni yang tak sanggup membayar tunggakan itu, pemkab bakal memberi tindakan tegas dengan menutup ruko. ”Kalau tidak dibayar ya ditutup. Yang jelas dari 54 ruko itu harus bayar semua,” kata Hari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kabag Hukum Setdakab Jombang Abdul Majidnindyagung menuturkan, saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang terus melakukan pendekatan kepada para penghuni ruko. Tujuannya mendorong para penghuni segera membayar tunggakan sewa selama lima tahun lalu yang belum terbayar. ”Berupaya supaya penghuni segera membayar,” kata Agung dikonfirmasi, Senin (16/5) kemarin.

Sementara itu, Kepala Disdagrin Jombang Hari Oetomo mengakui, saat ini pihaknya masih berupaya melakukan pendekatan ke penghuni. ”Intinya untuk simpang tiga sudah menghubungi mereka,” kata Hari.

Baca Juga :  Anggaran BTT Penanganan Covid-19 di Jombang Capai Rp 34 Miliar

Pihaknya menekankan agar para penghuni segera membayar tunggakan uang sewa selama lima tahun. ”Jadi segera membayar, karena jadi temuan dan klaim BPK,” imbuh dia.

Menurtunya, pihaknya menarget akhir bulan ini sudah ada keputusan.  ”Insya Allah minggu ini matur ke pak sekda. Pokoknya akhir Mei, sudah ada keputusan. Intinya progres pembayaran atas klaim BPK itu,” kata Hari. (fid/naz/riz)






Reporter: Ainul Hafidz
- Advertisement -

JOMBANG – Persoalan pembayaran tunggakan pembayaran sewa Pertokoan Simpang Tiga Mojongapit mulai ada titik terang. Itu setelah penghuni ruko sepakat segera mengangsur pembayaran yang menjadi temuan BPK sebesar Rp 5 miliar.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang Hari Oetomo menuturkan, sudah ada pertemuan dengan penghuni bersama tim penyelamatan aset daerah. Hasilnya, sudah ada kesepakatan. ”Jadi kita bersama beberapa tokoh penghuni (Ruko Simpang Tiga, Red) sebagai koordinator melakukan koordinasi, intinya sudah ada kesepakatan penyelesaian pembayaran temuan BPK,” kata Hari dikonfirmasi, Kamis (19/5) kemarin.

Dijelaskan, beberapa poin hasil pertemuan itu di antaranya terkait teknis pembayaran tunggakan sewa selama 2016-2021. ”Dicicil dahulu, pokoknya tidak melebihi 2022,” imbuh dia.

Rencana, ditermin awal akan diangsur separo atau sebesar Rp 2,5 miliar. Pemkab juga memberi batas toleransi maksimal akhir Mei harus sudah terbayar. ”Untuk pembayaran dilakukan minggu depan, intinya separo dahulu. Klaim BPK Rp 5 miliar dari total 54 ruko harapan kita bisa separonya atau Rp 2,5 miliar,” ujar Hari.

Baca Juga :  Pemkab Jombang Tunggu Arahan Pusat soal Pembubaran Gugas PP Covid-19

Kedua, bagi penghuni yang tak sanggup membayar tunggakan itu, pemkab bakal memberi tindakan tegas dengan menutup ruko. ”Kalau tidak dibayar ya ditutup. Yang jelas dari 54 ruko itu harus bayar semua,” kata Hari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kabag Hukum Setdakab Jombang Abdul Majidnindyagung menuturkan, saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang terus melakukan pendekatan kepada para penghuni ruko. Tujuannya mendorong para penghuni segera membayar tunggakan sewa selama lima tahun lalu yang belum terbayar. ”Berupaya supaya penghuni segera membayar,” kata Agung dikonfirmasi, Senin (16/5) kemarin.

- Advertisement -

Sementara itu, Kepala Disdagrin Jombang Hari Oetomo mengakui, saat ini pihaknya masih berupaya melakukan pendekatan ke penghuni. ”Intinya untuk simpang tiga sudah menghubungi mereka,” kata Hari.

Baca Juga :  CSIS: Kebijakan Airlangga Dinilai Sukses Bawa RI Keluar dari Resesi

Pihaknya menekankan agar para penghuni segera membayar tunggakan uang sewa selama lima tahun. ”Jadi segera membayar, karena jadi temuan dan klaim BPK,” imbuh dia.

Menurtunya, pihaknya menarget akhir bulan ini sudah ada keputusan.  ”Insya Allah minggu ini matur ke pak sekda. Pokoknya akhir Mei, sudah ada keputusan. Intinya progres pembayaran atas klaim BPK itu,” kata Hari. (fid/naz/riz)






Reporter: Ainul Hafidz

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/