alexametrics
26.4 C
Jombang
Wednesday, May 25, 2022

Bupati Mundjidah Ikuti Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi

JOMBANG – Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab mengikuti seminar nasional pemberantasan korupsi yang diadakan Dewan Pimpinan Provinsi Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPP-GNPK) Jatim (19/1) kemarin. Seminar yang digelar di ruang Hayam Wuruk Kantor Gubernur Jatim dibuka Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Seminar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia ini juga diikuti secara virtual, Jendral TNI (Purn) H Wiranto Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Irjen Pol Agung Makbul Sekretaris Satuan Saber Pungli Kemenkopolhukam RI.

Mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Emil menegaskan Pemprov berkomitmen terus memberantas dan melawan korupsi. “Sebagai bentuk atensi Gubernur Jatim dalam komitmen memberantas korupsi, bupati/walikota, OPD di lingkungan Pemprov serta Forkompimda Jatim hadir di seminar ini,’’ ujar dia.

Monitoring Centre for Prevention (MCP) Pemprov Jatim pada 2021 secara umum mencapai 93,09 persen. Capaian tersebut merujuk pada data dirilis koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Capaian tersebut, lanjutnya, merupakan gabungan dari berbagai aspek yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD 82,30 persen, pengadaan barang dan jasa 97,77 persen, pelayanan terpadu satu pintu 98 persen ,APIP 93,74 persen, manajemen ASN 98,5 persen, optimalisasi pajak daerah 97,3 persen dan manajemen aset daerah 86,08 persen.

Baca Juga :  Tembus Pasar Internasional, Produk UMKM dari Jombang Semakin Bersinar

Dalam kesempatan itu, Emil mengingatkan jajaran bupati dan walikota  untuk terus memberantas segala bentuk korupsi, utamanya di kawasan sekolah. ”Kepada seluruh bupati/walikota, mari kita pastikan agar tidak ada pungutan-pungutan liar di SMA/SMK negeri di wilayah masing-masing,” tandas Wagub Emil.

Mantan Bupati Trenggalek kembali menegaskan komitmen Pemprov Jatim bersama seluruh kepala daerah siap memberantas praktik korupsi. “Sekali lagi, dengan kehadiran bupati/walikota di acara seminar korupsi ini sebagai wujud melakukan kerja sama dengan berbagai elemen dalam pemberantasan dan penanganan korupsi di daerahnya masing-masing. Dan semoga Allah SWT bisa meridai ikhtiar kepala daerah memberantas korupsi,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Wiranto Ketua Dewan Pertimbangan Presiden secara virtual menyampaikan, ada banyak faktor yang menyebabkan korupsi yang perlu diidentifikasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Menurutnya faktor pertama adalah keserakahan, kemudian opportunity (peluang) dan yang ketiga adalah kebutuhan. ”Kenapa demikian, karena kampanye, bayar saksi atau apapun itu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Jadi yang paling mudah untuk mendapatkan uang yang banyak dan cepat adalah dengan korupsi,” jelasnya.

Baca Juga :  Kerajinan Di Jombang: Dari Koran Bekas, Jadi Souvenir Menarik

Selain itu faktor yang keempat adalah pengawasan terhadap tindak korupsi ini tidak efektif. Kelima sanksi hukum yang terlalu ringan atau tidak tegas. ”Dan keenam adalah moralitas maupun integritas yang dimiliki para calon inilah yang harus diwaspadai,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab akan menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan dari hasil seminar tersebut. Berbagai macam upaya pencegahan terhadap korupsi juga terus dilakukan di Jombang untuk mewujudkan good governance. ”Tentu saja, apa yang disampaikan oleh ibu gubernur melalui Wagub Emil serta yang disampaikan Pak Wiranto akan kami tindaklanjuti di Jombang,’’ pungkasnya. (Pemkab Jombang)

- Advertisement -

JOMBANG – Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab mengikuti seminar nasional pemberantasan korupsi yang diadakan Dewan Pimpinan Provinsi Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPP-GNPK) Jatim (19/1) kemarin. Seminar yang digelar di ruang Hayam Wuruk Kantor Gubernur Jatim dibuka Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Seminar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia ini juga diikuti secara virtual, Jendral TNI (Purn) H Wiranto Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Irjen Pol Agung Makbul Sekretaris Satuan Saber Pungli Kemenkopolhukam RI.

Mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Emil menegaskan Pemprov berkomitmen terus memberantas dan melawan korupsi. “Sebagai bentuk atensi Gubernur Jatim dalam komitmen memberantas korupsi, bupati/walikota, OPD di lingkungan Pemprov serta Forkompimda Jatim hadir di seminar ini,’’ ujar dia.

Monitoring Centre for Prevention (MCP) Pemprov Jatim pada 2021 secara umum mencapai 93,09 persen. Capaian tersebut merujuk pada data dirilis koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Capaian tersebut, lanjutnya, merupakan gabungan dari berbagai aspek yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD 82,30 persen, pengadaan barang dan jasa 97,77 persen, pelayanan terpadu satu pintu 98 persen ,APIP 93,74 persen, manajemen ASN 98,5 persen, optimalisasi pajak daerah 97,3 persen dan manajemen aset daerah 86,08 persen.

Baca Juga :  Tren Penambahan Kasus Covid-19 di Jombang Masih Tinggi

Dalam kesempatan itu, Emil mengingatkan jajaran bupati dan walikota  untuk terus memberantas segala bentuk korupsi, utamanya di kawasan sekolah. ”Kepada seluruh bupati/walikota, mari kita pastikan agar tidak ada pungutan-pungutan liar di SMA/SMK negeri di wilayah masing-masing,” tandas Wagub Emil.

- Advertisement -

Mantan Bupati Trenggalek kembali menegaskan komitmen Pemprov Jatim bersama seluruh kepala daerah siap memberantas praktik korupsi. “Sekali lagi, dengan kehadiran bupati/walikota di acara seminar korupsi ini sebagai wujud melakukan kerja sama dengan berbagai elemen dalam pemberantasan dan penanganan korupsi di daerahnya masing-masing. Dan semoga Allah SWT bisa meridai ikhtiar kepala daerah memberantas korupsi,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Wiranto Ketua Dewan Pertimbangan Presiden secara virtual menyampaikan, ada banyak faktor yang menyebabkan korupsi yang perlu diidentifikasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Menurutnya faktor pertama adalah keserakahan, kemudian opportunity (peluang) dan yang ketiga adalah kebutuhan. ”Kenapa demikian, karena kampanye, bayar saksi atau apapun itu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Jadi yang paling mudah untuk mendapatkan uang yang banyak dan cepat adalah dengan korupsi,” jelasnya.

Baca Juga :  Sarasehan Lintas Elemen, Bahas Potensi Lokal dan Aspirasi Masyarakat

Selain itu faktor yang keempat adalah pengawasan terhadap tindak korupsi ini tidak efektif. Kelima sanksi hukum yang terlalu ringan atau tidak tegas. ”Dan keenam adalah moralitas maupun integritas yang dimiliki para calon inilah yang harus diwaspadai,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab akan menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan dari hasil seminar tersebut. Berbagai macam upaya pencegahan terhadap korupsi juga terus dilakukan di Jombang untuk mewujudkan good governance. ”Tentu saja, apa yang disampaikan oleh ibu gubernur melalui Wagub Emil serta yang disampaikan Pak Wiranto akan kami tindaklanjuti di Jombang,’’ pungkasnya. (Pemkab Jombang)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/