alexametrics
31.1 C
Jombang
Wednesday, May 25, 2022

DPRD Jombang Dorong Tower Ilegal di Denanyar Dibongkar

JOMBANG – Mencuatnya kegiatan pembangunan tower ilegal di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang memantik sorotan keras kalangan dewan. Para wakil rakyat mendorong bangunan untuk dibongkar.

“Kami sudah seringkali menyampaikan terkait masalah ini. Bahkan juga sudah beberapakali melakukan pemanggilan akan tetapi tetap saja kejadian seperti ini terulang,” ujar Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, kemarin.

Politisi PKB mempertanyakan pola pengawasan yang dilakukan Satpol PP sehingga lagi-lagi kecolongan. Terlebih lokasi bangunan tower ada di wilayah perkotaan. Harusnya bisa terdeteksi sejak awal. “Aneh sekali kalau bangunan tower ini tidak diketahui. Atau memang tidak mau tahu. Janganlah ada dusta di antara kita,” sindirnya.

Dirinya juga mempertanyakan kinerja Satpol PP, bangunan sudah berdiri dan ramai di media baru melakukan tindakan penyegelan. “Selama ini ke mana saja. Janganlah sama perorangan atau orang kecil menunjukkan power full. Tapi kalau sama perusahaan besar langsung melemah,” katanya.

Jangan sampai hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang. Pastinya apabila kinerja pemerintah seperti ini terus, jangan salahkan masyarakat mempunyai pikiran negatif ke pemerintah. “Pada hearing sudah seringkali saya sampaikan juga untuk melakukan koordinasi sampai pemerintah desa,” katanya.

Baca Juga :  Bagian Perekonomian Setdakab Jombang Gelar Sosialisasi Regulasi Cukai

Dengan melakukan koordinasi sampai ke desa-desa, hal ini bisa diminimalisir. “Kami tagih koordinasi sampai tingkat desa mana. Ini di tengah kota saja bisa terlewatkan apalagi di daerah pelosok,” tegasnya.

Kartiyono mensinyalir ada oknum yang mengambil keuntungan di bali tindak nekat pengembang mendirikan tower, padahal izin belum lengkap. Terlebih hampir setiap tahun terjadi. ”Ini kita minta APH menelusuri,” tegasnya.

Menurutnya, salah satu faktor tindakan nekat pengembang juga disebabkan lemahnya penindakan tegas dari aparat berwenang. Sehingga tidak ada efek jera. ”Kita masih ingat tahun lalu, kejadian seperti ini banyak ditemukan. Tahun ini masih saja terulang, ini ada apa?,” tegasnya.

Karenanya, dia mendorong dilakukan penindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. ”Logikanya ada izinnya, namun tidak sesuai saja bisa dibongkar, apalagi ini belum mengantongi izin. Untuk efek jera, ya dibongkar,” tandas Kartiyono.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Desa Denanyar, Kecamatan Jombang mempertanyakan pembangunan tower di wilayahnya. Meski pengerjaan hampir tuntas, belakangan diketahui kegiatan pembangunan belum berizin alias ilegal.

Baca Juga :  Sekretariat DPRD Gresik Berkunjung ke DPRD Jombang

Sementara itu, usai mendapat laporan itu, Satpol PP turun ke lokasi. Setelah melakukan pengecekan, tindakan korps penegak perda sebatas menghentikan pengerjaan. “Kemarin kami melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR dan DPMPTSP, terkait pembangunan tower di Desa Denanyar,” ujar Didit Budi Santoso Kabid Penegakan Perda Satpol PP Jombang kemarin.

Pada Jumat (14/1) kemarin, pihaknya bersama DPMPTSP Jombang meninjau lokasi untuk melakukan penyegelan. “Jadi izin yang sudah keluar hanya sebatas izin pemanfaatan ruang (IPR). Untuk yang lainnya masih proses,” bebernya.

Penyegelan ini untuk memberi peringatan kepada pemilik maupun pihak pengembang, agar segera melakukan pengurusan izin. Bila izin masih belum keluar maka tower tidak akan dibuka untuk umum. “Bila izin sudah selesai baru kami buka kembali,” tegas dia.

Saat ini, proses pengurusan izin sampai pada tahap persetujuan bangunan gedung (PBG). “Namun PBG kewenangannya berada di PUPR, kami hanya melakukan penindakan saja,” pungkas Didit.

- Advertisement -

JOMBANG – Mencuatnya kegiatan pembangunan tower ilegal di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang memantik sorotan keras kalangan dewan. Para wakil rakyat mendorong bangunan untuk dibongkar.

“Kami sudah seringkali menyampaikan terkait masalah ini. Bahkan juga sudah beberapakali melakukan pemanggilan akan tetapi tetap saja kejadian seperti ini terulang,” ujar Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, kemarin.

Politisi PKB mempertanyakan pola pengawasan yang dilakukan Satpol PP sehingga lagi-lagi kecolongan. Terlebih lokasi bangunan tower ada di wilayah perkotaan. Harusnya bisa terdeteksi sejak awal. “Aneh sekali kalau bangunan tower ini tidak diketahui. Atau memang tidak mau tahu. Janganlah ada dusta di antara kita,” sindirnya.

Dirinya juga mempertanyakan kinerja Satpol PP, bangunan sudah berdiri dan ramai di media baru melakukan tindakan penyegelan. “Selama ini ke mana saja. Janganlah sama perorangan atau orang kecil menunjukkan power full. Tapi kalau sama perusahaan besar langsung melemah,” katanya.

Jangan sampai hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang. Pastinya apabila kinerja pemerintah seperti ini terus, jangan salahkan masyarakat mempunyai pikiran negatif ke pemerintah. “Pada hearing sudah seringkali saya sampaikan juga untuk melakukan koordinasi sampai pemerintah desa,” katanya.

Baca Juga :  Rekomendasi Ditunda, Pencairan DD Dua Desa di Jombang Belum Jelas

Dengan melakukan koordinasi sampai ke desa-desa, hal ini bisa diminimalisir. “Kami tagih koordinasi sampai tingkat desa mana. Ini di tengah kota saja bisa terlewatkan apalagi di daerah pelosok,” tegasnya.

- Advertisement -

Kartiyono mensinyalir ada oknum yang mengambil keuntungan di bali tindak nekat pengembang mendirikan tower, padahal izin belum lengkap. Terlebih hampir setiap tahun terjadi. ”Ini kita minta APH menelusuri,” tegasnya.

Menurutnya, salah satu faktor tindakan nekat pengembang juga disebabkan lemahnya penindakan tegas dari aparat berwenang. Sehingga tidak ada efek jera. ”Kita masih ingat tahun lalu, kejadian seperti ini banyak ditemukan. Tahun ini masih saja terulang, ini ada apa?,” tegasnya.

Karenanya, dia mendorong dilakukan penindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. ”Logikanya ada izinnya, namun tidak sesuai saja bisa dibongkar, apalagi ini belum mengantongi izin. Untuk efek jera, ya dibongkar,” tandas Kartiyono.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Desa Denanyar, Kecamatan Jombang mempertanyakan pembangunan tower di wilayahnya. Meski pengerjaan hampir tuntas, belakangan diketahui kegiatan pembangunan belum berizin alias ilegal.

Baca Juga :  APBD 2019 Kabupaten Jombang Alami Penurunan

Sementara itu, usai mendapat laporan itu, Satpol PP turun ke lokasi. Setelah melakukan pengecekan, tindakan korps penegak perda sebatas menghentikan pengerjaan. “Kemarin kami melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR dan DPMPTSP, terkait pembangunan tower di Desa Denanyar,” ujar Didit Budi Santoso Kabid Penegakan Perda Satpol PP Jombang kemarin.

Pada Jumat (14/1) kemarin, pihaknya bersama DPMPTSP Jombang meninjau lokasi untuk melakukan penyegelan. “Jadi izin yang sudah keluar hanya sebatas izin pemanfaatan ruang (IPR). Untuk yang lainnya masih proses,” bebernya.

Penyegelan ini untuk memberi peringatan kepada pemilik maupun pihak pengembang, agar segera melakukan pengurusan izin. Bila izin masih belum keluar maka tower tidak akan dibuka untuk umum. “Bila izin sudah selesai baru kami buka kembali,” tegas dia.

Saat ini, proses pengurusan izin sampai pada tahap persetujuan bangunan gedung (PBG). “Namun PBG kewenangannya berada di PUPR, kami hanya melakukan penindakan saja,” pungkas Didit.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/