alexametrics
22.5 C
Jombang
Saturday, June 25, 2022

Pengerjaan Mandek di Pondasi

JOMBANG – Meski sudah molor sepekan, pelaksanaan proyek rumah burung hantu (rubuha) tak kunjung tuntas. Bahkan di sejumlah titiknya pengerjaan masih berhenti di pondasi.

Seperti terpantau di Desa Megaluh dan Balonggemek, Kecamatan Mojoagung. Terlihat di salah satu titiknya material tiang peyangga tergeletak di areal sawah.

Tak jauh dari tiang, terdapat pasangan beton pondasi yang masih melongo. ”Itu sudah seminggu besinya digotong ke tengah terus digeletakkan di situ,” ujar Samurin, petani Desa Megaluh.

Dia sempat mendengar keluhan dari pekerja yang kesulitas saat membawa material tiang penyangga ke titik pemasangan. ”Ya kan seluruh sawah sudah ditanami, pematang sawahnya juga kecil dan becek, harusnya memasang kan waktu belum ditanam kemarin,” pungkasnya.

Sementara itu, Dinas Harus Tegas

SEMENTARA itu, proses pembangunan rumah burung hantu (rubuha) yang dinilai asal-asalan mendapat sorotan dari kalangan dewan. Para wakil rakyat meminta Pengguna Anggaran (PA) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tegas ke rekanan.

”Kami mendapat informasi untuk pembangunan proyek rubuha amburadul,” ujar Miftahul Huda, anggota Komisi C DPRD Jombang kemarin.

Dirinya mengungkapkan, seharusnya PA maupun PPK harus tegas. Ini dikarenakan, pekerjaan sudah molor dari batas kontrak, parahnya lagi pekerjaan asal-asalan. ”Harusnya tegas itu dinasnya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Rencana 68 Jenis Jabatan Terkait Penyederhanaan Birokrasi

Memang sesuai aturan pelaksana bisa melanjutkan pengerjaan meski telah melewati masa kontrak. hanya saja kalau dipaksakan, khawatirnya pengerjaannya asal-asalan. ”Meski sudah diberlakukan denda, tapi sebenarnya bisa dilakukan putus kontrak. Mengingat proyek itu juga sudah banyak menjadi sorotan. Anggarannya juga tidak hilang dan masuk SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran),” tuturnya.

Kendati sudah diberi tambahan waktu, pihaknya mendorong untuk konsultan segera menyelesaikan pekerjaan. Akan tetapi, dengan catatan harus dikerjakan dengan baik dan tidak asal-asalan. ”Kalau pada saat serah terima kondisi tidak layak, dinas juga harus mempertimbangkan untuk tidak mau menerimanya. Harus pekerjaan benar-benar bagus,” ungkapnya.

Ia kembali menegaskan, anggaran untuk pembangunan proyek ini tidak sedikit. Sehingga, harus dikerjakan dengan baik agar bisa bertahan sesuai dengan perencanaan. ”Percuma mahal apabila tidak bisa bertahan lama sesuai rencana. Untuk itu, harus ada ketegasan dari dinas agar tidak menimbulkan masalah kedepannya juga,” pungkas Huda.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengerjaan proyek pembangunan rumah burung hantu (rubuha) senilai Rp 734 juta di Dinas Pertanian (Disperta) Jombang molor. Sesuai batas akhir kontrak, 8 Desember pengerjaan harus tuntas. Namun hingga Kamis (10/12) banyak titik rubuha belum terpasang.

Baca Juga :  Genjot Peran BUMDes, Komisi A DPRD Jombang Kunker ke Klaten

Priadi Kepala Dinas Pertanian Jombang menyebut, sampai dengan Kamis (10/12) progres pengerjaan masih minim. ”Dari evaluasi kemarin sudah 65 persen (progresnya, Red),” terang Priadi saat dikonfirmasi (10/12).

Sayang, Priadi tak bisa menyebut berapa titik rubuha yang sudah selesai terpasang dari total 78 titik yang direncanakan.

Dia menyebut, hitungan 65 persen berdasar rumusan yang dibuat konsultan. ”Yang jelas memang belum terpasang semua, tapi laporannya pondasi sudah full, tiang tinggal berapa persen, bahkan hari ini sudah mulai pasang paguponnya,” imbuhnya.

Priadi enggan mengomentari banyak terkait desakan pemutusan kontrak. Dia menegaskan, rekanan sudah diberlakukan denda keterlambatan.

”Sudah berlaku denda (karena molor, Red)” terang Priadi kepada Jawa Pos Radar Jombang (11/12) kemarin.

Dia menambahkan, penerapan denda terhadap CV Moara Prabangkara telah berlaku efektif. ”Sejak tanggal 9 Desember atau sehari setelah deadline proyek tak terpenuhi,” tandasnya.

Besaran denda yang harus dibayar kontraktor, sesuai dengan aturan yang berlaku. ”Besarannya 1/1.000 dari nilai kontrak per harinya,” lanjutnya.

Pengerjaan masih akan ditunggu hingga masa akhir anggaran atau akhir Desember nanti. ”Kita berikan waktu sampai 25 Desember nanti,” lanjutnya.

- Advertisement -

JOMBANG – Meski sudah molor sepekan, pelaksanaan proyek rumah burung hantu (rubuha) tak kunjung tuntas. Bahkan di sejumlah titiknya pengerjaan masih berhenti di pondasi.

Seperti terpantau di Desa Megaluh dan Balonggemek, Kecamatan Mojoagung. Terlihat di salah satu titiknya material tiang peyangga tergeletak di areal sawah.

Tak jauh dari tiang, terdapat pasangan beton pondasi yang masih melongo. ”Itu sudah seminggu besinya digotong ke tengah terus digeletakkan di situ,” ujar Samurin, petani Desa Megaluh.

Dia sempat mendengar keluhan dari pekerja yang kesulitas saat membawa material tiang penyangga ke titik pemasangan. ”Ya kan seluruh sawah sudah ditanami, pematang sawahnya juga kecil dan becek, harusnya memasang kan waktu belum ditanam kemarin,” pungkasnya.

Sementara itu, Dinas Harus Tegas

SEMENTARA itu, proses pembangunan rumah burung hantu (rubuha) yang dinilai asal-asalan mendapat sorotan dari kalangan dewan. Para wakil rakyat meminta Pengguna Anggaran (PA) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tegas ke rekanan.

- Advertisement -

”Kami mendapat informasi untuk pembangunan proyek rubuha amburadul,” ujar Miftahul Huda, anggota Komisi C DPRD Jombang kemarin.

Dirinya mengungkapkan, seharusnya PA maupun PPK harus tegas. Ini dikarenakan, pekerjaan sudah molor dari batas kontrak, parahnya lagi pekerjaan asal-asalan. ”Harusnya tegas itu dinasnya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Genjot Peran BUMDes, Komisi A DPRD Jombang Kunker ke Klaten

Memang sesuai aturan pelaksana bisa melanjutkan pengerjaan meski telah melewati masa kontrak. hanya saja kalau dipaksakan, khawatirnya pengerjaannya asal-asalan. ”Meski sudah diberlakukan denda, tapi sebenarnya bisa dilakukan putus kontrak. Mengingat proyek itu juga sudah banyak menjadi sorotan. Anggarannya juga tidak hilang dan masuk SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran),” tuturnya.

Kendati sudah diberi tambahan waktu, pihaknya mendorong untuk konsultan segera menyelesaikan pekerjaan. Akan tetapi, dengan catatan harus dikerjakan dengan baik dan tidak asal-asalan. ”Kalau pada saat serah terima kondisi tidak layak, dinas juga harus mempertimbangkan untuk tidak mau menerimanya. Harus pekerjaan benar-benar bagus,” ungkapnya.

Ia kembali menegaskan, anggaran untuk pembangunan proyek ini tidak sedikit. Sehingga, harus dikerjakan dengan baik agar bisa bertahan sesuai dengan perencanaan. ”Percuma mahal apabila tidak bisa bertahan lama sesuai rencana. Untuk itu, harus ada ketegasan dari dinas agar tidak menimbulkan masalah kedepannya juga,” pungkas Huda.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengerjaan proyek pembangunan rumah burung hantu (rubuha) senilai Rp 734 juta di Dinas Pertanian (Disperta) Jombang molor. Sesuai batas akhir kontrak, 8 Desember pengerjaan harus tuntas. Namun hingga Kamis (10/12) banyak titik rubuha belum terpasang.

Baca Juga :  Tak Diterima Sebelum Perbaikan Rampung

Priadi Kepala Dinas Pertanian Jombang menyebut, sampai dengan Kamis (10/12) progres pengerjaan masih minim. ”Dari evaluasi kemarin sudah 65 persen (progresnya, Red),” terang Priadi saat dikonfirmasi (10/12).

Sayang, Priadi tak bisa menyebut berapa titik rubuha yang sudah selesai terpasang dari total 78 titik yang direncanakan.

Dia menyebut, hitungan 65 persen berdasar rumusan yang dibuat konsultan. ”Yang jelas memang belum terpasang semua, tapi laporannya pondasi sudah full, tiang tinggal berapa persen, bahkan hari ini sudah mulai pasang paguponnya,” imbuhnya.

Priadi enggan mengomentari banyak terkait desakan pemutusan kontrak. Dia menegaskan, rekanan sudah diberlakukan denda keterlambatan.

”Sudah berlaku denda (karena molor, Red)” terang Priadi kepada Jawa Pos Radar Jombang (11/12) kemarin.

Dia menambahkan, penerapan denda terhadap CV Moara Prabangkara telah berlaku efektif. ”Sejak tanggal 9 Desember atau sehari setelah deadline proyek tak terpenuhi,” tandasnya.

Besaran denda yang harus dibayar kontraktor, sesuai dengan aturan yang berlaku. ”Besarannya 1/1.000 dari nilai kontrak per harinya,” lanjutnya.

Pengerjaan masih akan ditunggu hingga masa akhir anggaran atau akhir Desember nanti. ”Kita berikan waktu sampai 25 Desember nanti,” lanjutnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/