Jumat, 03 Dec 2021
Radar Jombang
Home / Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dinas Mulai Sosialisasikan Perbup Pemilihan KDAW di Jombang

17 September 2021, 09: 25: 59 WIB | editor : M. Nasikhuddin

Dinas Mulai Sosialisasikan Perbup Pemilihan KDAW di Jombang

Sholahuddin Hadi Sucipto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)

Share this      

JOMBANG – Polemik terkait pemilihan kepala desa antarwaktu (KDAW) mulai ada titik terang. Setidaknya setelah diundangkannya Perbup 34/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang didalamnya juga mengatur pemilihan KDAW. Baik anggaran dan pelaksanaan seluruhnya kewenangan di desa.

”Senin (13/9) kami melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan camat, Pj kepala desa dan BPD delapan desa,” ujar Sholahuddin Hadi Sucipto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) melalui Joko Muji, Kabid Bina Pemerintahan Desa saat dikonfirmasi, kemarin.

Dirinya menambahkan, banyak Pj yang masih melakukan koordinasi atau mempertanyakan isi perbup, terutama pada pelaksanaan pemilihan KDAW. ”Ini masih banyak yang dikoordinasikan salah satunya pelaksanaan dan penganggaran KDAW,” terangnya.

Baca juga: Pekerja IGD RSUD Ploso Tak Kenakan Masker dan K3

Dijelaskan Joko, untuk pelaksanaan pemilihan KDAW nantinya diserahkan ke masing-masing desa. Mulai dari penentuan waktu dan tempatnya itu semua kewenangan dari desa sendiri. ”Untuk penganggaran juga dari desa sendiri melalui APBDes,” ungkapnya.

Sehingga, saat ini delapan desa yang akan melaksanakan KDAW harus menganggarkan untuk pelaksanaannya. ”Karena ini murni kegiatan desa jadi tidak bisa menggunakan anggaran APBD. Ini juga yang banyak menjadi pertanyaan dari Pj, apakah pelaksanaan dianggarkan dari APBD?,” ungkapnya.

Disinggung terkait peran dinas dalam pelaksanaan pemilihan KDAW, Joko menyebut tetap melakukan pembinaan. ”Kami hanya memberi arahan untuk selebihnya menjadi kewenangan dari desa sendiri. Apabila sudah siap ya segera dilaksanakan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, seperti diberitakan sebelumnya, molornya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (KDAW) disorot kalangan pemerhati publik. Bahkan, dari analisanya, telatnya proses ini bisa saja mengakibatkan kades yang terpilih dari pemilihan KDAW berpotensi cacat hukum. ”Ada hal krusial yang harus diperhatikan jika ingin pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu batas waktu pelaksanaan musyawarah, tahapan, dan hak pilih oleh perwakilan,” ucap Sholikhin Ruslie, Pakar Hukum Jombang.

Pertama yang disorotnya, adalah terkait waktu pelaksanaan. Sholikhin menyebut, pelaksanaan musyawarah desa (musdes) pemilihan KDAW, dibatasi oleh waktu maksimal enam bulan, terhitung sejak kepala desa yang berhalangan tetap diberhentikan. ”Sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Juga dalam aturan turunannya yaitu pasal 47A ayat (2), Permendagri Nomor 65 Tahun 2017,” lanjutnya.

Dari dua ketentuan itu, menurut Sholikhin jika pelaksanaan musdes dilaksanakan melebihi enam bulan terhitung sejak kepala desa yang berhalangan tetap diberhentikan, maka hasil musyawarah pemilihan KDAW bisa saja cacat hukum. ”Risikonya pelaksanaan musyawarah melanggar peraturan perundang-undangan dan batal demi hukum,” katanya.

Hal pokok kedua yang perlu diperhatikan menurut Sholikhin, yakni tahapan. Misalnya tentang pembentukan panitia dan tahapan-tahapan lainnya. Tentang-tahapan pembentukan panitia, telah diatur dengan jelas dalam pasal 45 huruf a angka (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ”Dalam pasal itu tersebut pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan,” ucapnya.

Sehingga jika pelaksanaannya nanti tak sesuai, pihaknya menyebut hal ini juga berimplikasi pada hasil pelaksanaannya. ”Tahapan ini juga sangat penting, sebab jika tahapan yang sudah diatur denga rinci seperti ini dikesampingkan, pelaksanaan musdes pemilihan KDAW menjadi cacat formil. Pelaksanaan yang cacat formil punya konsekuensi yuridis hasilnya dapat dibatalkan,” tambahnya.

Karenanya, menurut Sholikhin jika pelaksanaan pemilihan KDAW dipaksakan tanpa diikuti oleh oleh ketentuan yang jelas dan tidak memperhatikan kaedah-kaedah hukum, sangat riskan dan berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan hukum. ”Belum lagi jika kita singgung masalah anggaran, yang harus tercover oleh APBDesa.  Dengan segudang persoalan ini, kami berharap pemda bijak dalam mengambil kebijakan perihal pemilihan KDAW,” pungkasnya.

Senada, berlarut-larutnya pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu (KDAW) di Jombang dinilai janggal. ”Menurut saya, hal itu mencurigakan. Aturannya sudah jelas, begitu kosong harusnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) segera mengajukan digelar pemilihan KDAW, lha ini ada apa kok dibiarkan saja,” ucap Joko Fattah Rochim, Koordinator Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ).

Fattah pun mempertanyakan lambannya pemkab melaksanakan pemilihan KDAW. Selain merupakan amanat undang-undang, juga berkaitan pelayanan pemerintahan desa. Terlebih menghadapi pandemi seperti sekarang ini, kehadiran kepala desa definitif sangat dibutuhkan. ”Ya namanya jabatan kosong kan ya harus segera diisi, itu amanat undang-undangnya jelas. Kalau diisi penjabat kades terus, saya kira juga tidak akan maksimal kerjanya, karena namanya penjabat pasti ada keterbatasan,” lanjutnya.

Dan lagi, beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Timur sudah banyak yang sukses menyelenggaran pemilihan KDAW. ”Lantas kenapa di Jombang tidak bisa, apa kendalanya,” herannya.

Dari informasi yang dia dapat, saat ini sedikitnya ada delapan kursi kepala desa yang dijabat penjabat kades. Fattah menambahkan, penjabat kades ditunjuk mengisi kekosongan sementara kursi kepala desa dalam waktu tertentu. Salah satu tugas pokoknya menyelenggarakan pemilihan KDAW. ”Kalau tidak salah maksimal 6 bulan untuk menyelenggaran pemilihan KDAW. Sementara di beberapa desa ada penjabat kades sudah menjabat mungkin sampai setahun. Kok terus-terusan, ini kan ya mengundang kecurigaan masyarakat, apalagi statusnya juga ASN,” bebernya.

Untuk diketahui, terdapat delapan kursi kepala desa diisi penjabat kepala desa yang notabene ditunjuk dari unsur ASN. Masing-masing adalah Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Desa Gebangbunder, Kecamatan Plandaan.

(jo/fid/naz/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia