Selasa, 25 Jan 2022
Radar Jombang
Home / Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Sertifikat Aset Pemkab Jombang Sebagian Ditolak Pemdes

15 Januari 2022, 09: 05: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Sertifikat Aset Pemkab Jombang Sebagian Ditolak Pemdes

Share this      

JOMBANG – Perjalanan proses sertifikat aset pemkab, ternyata mulai menuai kendala. Sebagian pemerintah desa (pemdes) menyampaikan tidak setuju bila aset desa yang di atasnya berdiri fasum diserahkan ke pemkab.

M Nashrulloh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang, melalui Dwi Ariyani Kabid Aset Daerah, menyebut proses sertifikat tak semudah yang dibayangkan. Masih terjadi kendala di lapangan.

”Jadi aset pemkab ada banyak yang menjadi fasilitas umum, seperti sekolah, pusesmas pembantu dan TPS. Itu dulunya berdiri di atas tanah kas desa (TKD),” katanya kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Baca juga: Untuk Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi di 2022

Sesuai aturan yang ada, lanjut dia, ketika di atas TKD sudah berdiri fasum, maka harus diserahkan ke pemkab. ”Undang Undang 6/2014 tentang Desa dan Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, menyebut seluruh aset desa yang di atasnya berdiri fasum, harus dikembalikan ke pemerintah daerah,” imbuh dia.

Hal itulah yang menjadi kendala karena tidak semua pemdes menyetujui penerbitan sertifikat aset atas nama pemkab. ”Ini yang mungkin belum banyak dipahami teman-teman di desa. Sehingga, ketika pemerintah daerah akan mengurus sertifikat aset, beberapa pemdes menolak,” sambung Dwi.

Sebelumnya, pembahasab secara khusus hal ini sudah dilakukan. ”Sudah ada sosialisasi BMD (Barang Milik Daerah, Red) ke pemdes,” sambungnya lagi. Meski tak disebutkan rinci, sebagian objek itu berbentuk bangunan sekolah, pustu dan tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. ”Sekolah paling banyak, mungkin karena waktu itu  SD inpres, lalu ada juga pustu dan TPS,” terang dia.

Dijelaskan, ketika tak diserahkan ke pemkab, maka konsekwensinya bakal tak bisa melakukan pembangunan. Regulasinya jelas, ada Permendagri 16/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, juga Perda 9/2021 pasal 20 ayat 5 dan 6. “Penggunaan APBD harus linier dengan BMD, ketika aset tidak diserahkan ke pemkab, maka APBD tidak boleh membiayai,” pungkas Dwi.

Seperti diberitakan sebelumnya, dorongan agar pemkab segera menuntaskan sertifikasi aset daerah direspons BPKAD Jombang. Awal tahun ini, bakal memproses aset bidang jalan di wilayah Jombang kota. Untuk triwulan pertama, komitmen bersama BPN itu akan menuntaskan aset di bawah jalan wilayah Jombang kota. Langkah ini sebagai tindak lanjut atensi komisi pemberantasan korupsi (KPK) terkait banyaknya aset pemkab yang belum memiliki legalitas.

(jo/fid/jif/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2022 PT. JawaPos Group Multimedia