Senin, 17 Jan 2022
Radar Jombang
Home / Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Antisipasi Permainan Distribusi Pupuk, Dewan Minta Semua Mengawasi

14 Januari 2022, 09: 05: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Antisipasi Permainan Distribusi Pupuk, Dewan Minta Semua Mengawasi

Share this      

JOMBANG - Komisi B DPRD Jombang minta semua pihak ikut melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Mulai dari dinas hingga kepala desa. Pengawasan ini untuk mengantisipasi permainan distribusi pupuk sampai kepada petani .

"Beberapa minggu lalu kami sudah melakukan koordinasi dengan (Disperta) terkait jatah pupuk subsidi tahun ini," ujar Sunardi Ketua Komisi B DPRD Jombang, kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin (13/1).

Rencananya minggu ini, pupuk bersubsidi sudah bisa didistribusikan kepada kios. Selanjutnya pihak kios bisa segera menyalurkan kepada petani. Terutama yang sudah terdaftar pada elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (ERDKK).

Baca juga: Menko Airlangga: Program Prioritas PEN Digenjot Sejak Awal Tahun

"Saat pendistribusian ini harus diawasi semua pihak, mulai dari penyuluh petani lapangan (PPL) maupun pemerintah desa sendiri," ungkapnya. Langkah pengawasan itu bertujuan agar  pendistribusian pupuk bersubsidi di Jombang bisa tepat sasaran dan diterima langsung petani.

Lebih dari itu, langkah yang dilakukan sekaligus untuk mengantisipasi adanya permainan orang-orang tertentu pada saat distribusi pupuk. Mengingat di Jombang selalu ada oknum yang bermain sehingga sekarang masuk ranah pidana. "Kami tidak ingin terulang kembali. Tentu ini jadi pembelajaran agar lebih berhati-hati," tegas dia.

Sunardi sendiri juga mendengar, bahwa ada beberapa kios yang menjual pupuk ke petani, namun belum terdaftar di ERDKK. Sehingga hal ini harus diselesaikan Pemkab Jombang melalui dinas terkait. "Karena sudah tidak diperbolehkan. Pupuk subsidi harus dijual ke petani terdaftar. Tidak boleh sembarangan menjual," tambahnya.

Apabila dibiarkan berlarut-larut cukup lama, ia khawatir akan memunculkan permasalahan baru ke depan. "Kami rencanakan mengundang Disperta untuk rapat dengar pendapat terkait pendistribusian pupuk," tegas Sunardi.

Hal senada disampaikan anggota Komisi B DPRD Jawa Timur  Achmad Athoillah, yang menyebut selalu ada yang kurang tepat dalam kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi. Meski alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur terpenuhi, namun faktanya, petani masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.

“Hal ini pasti akan menyulitkan petani karena setiap tanaman di masing-masing daerah membutuhkan jenis pupuk berbeda,” tegasnya. Apalagi jatah kuota pupuk bersubsidi ditambah, untuk memenuhi target mendukung produksi padi Jawa Timur.

Ditambahkan, pemerintah pusat memiliki PPL pertanian yang berkoordinasi di bawah dengan petani. Selain mendata kebutuhan pupuk setiap Gapoktan, PPL seharusnya juga mengedukasi kepada petani dalam pengalokasian pupuk dan melakukan pengawalan dalam pendistribusian pupuk.

Karena itulah ia meminta pemerintah harus bertindak tegas kepada siapapun yang menyalahgunakan wewenang untuk memainkan pupuk bersubsidi hanya untuk keuntungan pribadi. “Kalau disetiap komunikasi dari petani ke atas sampai kepemangku kebijakan berjalan dengan baik, terstruktur dan sistematis, pasti tidak terjadi lagipupuk langka atau pengurangan jenis pupuk bersubsidi,” pungkasnya.

(jo/yan/jif/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2022 PT. JawaPos Group Multimedia