alexametrics
26.4 C
Jombang
Wednesday, May 25, 2022

Dongkrak PAD dan Pelayanan Transportasi, Komisi A dan B Belajar ke Yogjakarta

JOMBANG – Komisi A dan B DPRD Jombang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk mendorong terobosan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Komisi A DPRD Jombang mendatangi ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta. Sedangkan Komisi B DPRD Jombang melakukan kunker di DPRD Kota Yogyakarta.

Kartiyono Sekretaris Komisi A menjelaskan, mengacu pada UU nomor 23 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dishub mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung transportasi dan pembangunan. ”Seiring dengan kewenangan itu, dishub sebagai kepanjangan tangan dari pemda memiliki porsi pengelolaan perparkiran, kendaraan pengangkut orang hingga barang, juga terminal,” jelasnya.

Seiring tuntutan agar sektor transportasi dapat memiliki peran serta kontribusi dalam pembangunan, serangkaian terobosan menuju arah yang lebih baik harus terus dilakukan. ”Terlebih banyaknya peran strategis yang dimiliki oleh dishub tadi. Sudah semestinya harus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, bukan seperti kondisi saat ini,” lanjut Politisi PKB ini.

Baca Juga :  Atasi Hama, Siapkan Obat dan Seimbangkan Ekosistem

Kartiyono menegaskan, kondisi saat ini yang terjadi di Jombang, sejumlah moda transportasi mulai dari ojek konvensional, ojek online, hingga becak terkesan semrawut. Demikian halnya penggunaan sarana dan prasarana perhubungan, menurutnya sangat kurang maksimal. ”Harus kita akui bersama, pegelolaan sarana dan prasarana perhubungan kurang maksimal. Termasuk pula moda transportasi mulai dari ojek konvensional, ojek online, hingga becak terkesan semrawut,” tegasnya.

M Subaidi Muchtar, anggota Komisi B DPRD Jombang mengatakan, kunker kali ini terkait peningkatan dan penguatan UMKM (usaha mikro kecil menengah). ”Di masa pandemi ini harus dilakukan pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan penguatan pada UMKM di Jombang,” katanya.

Di Kota Yogyakarta sendiri, lanjut Subaidi, UMKM sangat berkembang dengan bagus. Sehingga, hal ini juga harus dilakukan di Jombang. ”Dengan UMKM yang kuat pastinya PAD di Jombang juga meningkat,” imbuhnya.

Baca Juga :  DPRD Gelar Paripurna, Jawab PU Bupati soal Dua Raperda Penyertaan Modal

Sehingga ini menjadi peran penting Dinas Koperasi dan UMKM Jombang untuk lebih memperhatikan keberadaan UMKM yang ada di Jombang. ”Pelayanan pemerintah harus diperbaiki mulai dari sekarang,” pungkas Subaidi.






Reporter: Azmy endiyana Zuhri
- Advertisement -

JOMBANG – Komisi A dan B DPRD Jombang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk mendorong terobosan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Komisi A DPRD Jombang mendatangi ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta. Sedangkan Komisi B DPRD Jombang melakukan kunker di DPRD Kota Yogyakarta.

Kartiyono Sekretaris Komisi A menjelaskan, mengacu pada UU nomor 23 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dishub mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung transportasi dan pembangunan. ”Seiring dengan kewenangan itu, dishub sebagai kepanjangan tangan dari pemda memiliki porsi pengelolaan perparkiran, kendaraan pengangkut orang hingga barang, juga terminal,” jelasnya.

Seiring tuntutan agar sektor transportasi dapat memiliki peran serta kontribusi dalam pembangunan, serangkaian terobosan menuju arah yang lebih baik harus terus dilakukan. ”Terlebih banyaknya peran strategis yang dimiliki oleh dishub tadi. Sudah semestinya harus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, bukan seperti kondisi saat ini,” lanjut Politisi PKB ini.

Baca Juga :  DPRD Dorong APH Dalami Anggaran Perumda Aneka Usaha Seger dan Panglungan

Kartiyono menegaskan, kondisi saat ini yang terjadi di Jombang, sejumlah moda transportasi mulai dari ojek konvensional, ojek online, hingga becak terkesan semrawut. Demikian halnya penggunaan sarana dan prasarana perhubungan, menurutnya sangat kurang maksimal. ”Harus kita akui bersama, pegelolaan sarana dan prasarana perhubungan kurang maksimal. Termasuk pula moda transportasi mulai dari ojek konvensional, ojek online, hingga becak terkesan semrawut,” tegasnya.

M Subaidi Muchtar, anggota Komisi B DPRD Jombang mengatakan, kunker kali ini terkait peningkatan dan penguatan UMKM (usaha mikro kecil menengah). ”Di masa pandemi ini harus dilakukan pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan penguatan pada UMKM di Jombang,” katanya.

- Advertisement -

Di Kota Yogyakarta sendiri, lanjut Subaidi, UMKM sangat berkembang dengan bagus. Sehingga, hal ini juga harus dilakukan di Jombang. ”Dengan UMKM yang kuat pastinya PAD di Jombang juga meningkat,” imbuhnya.

Baca Juga :  DPRD Gelar Paripurna, Jawab PU Bupati soal Dua Raperda Penyertaan Modal

Sehingga ini menjadi peran penting Dinas Koperasi dan UMKM Jombang untuk lebih memperhatikan keberadaan UMKM yang ada di Jombang. ”Pelayanan pemerintah harus diperbaiki mulai dari sekarang,” pungkas Subaidi.






Reporter: Azmy endiyana Zuhri

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/