alexametrics
31.1 C
Jombang
Wednesday, May 25, 2022

Dinilai Belum Maksimal, DPRD Minta Penanganan Aset Jadi Prioritas

JOMBANG – Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi menilai penanganan aset di Jombang masih belum maksimal. Untuk itu, dirinya mendorong agar penanganan aset menjadi prioritas Pemkab Jombang, untuk segera diselesaikan.
”Itu terbukti masih banyak aset pemerintah yang belum bersertifikat,” ujarnya. Hal ini menjadi catatan penting dan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk segera mengamankan semua aset yang dimiliki.
”Kalau dibiarkan khawatir rawan penyerobotan aset dan lain sebagainya. Ini sering kami bahas melalui rapat dengar pendapat dan paripurna,” katanya. Terbaru, ia mendapatkan aset milik Perumda Panglungan seluas 9,8 hektare yang belum bersertifikat. Hal ini harus menjadi perhatian jajaran direksi.
”Karena ini aset pemerintah meski dipisahkan,” imbuhnya. Lebih dari itu, pemkab juga tidak bisa segera menyelesaikan polemik aset yang berada di Simpang Tiga Mojongapit. Padahal permasalahan itu sudah bertahun-tahun. Khusus terkait polemik ruko iki pihaknya membentuk Pansus Simpang Tiga.
Terlebih, hal ini sudah menjadi temuan BPK sehingga harus segera dituntaskan. Harapannya, pembentukan pansus mampu menyelesaikan permasalahan Simpang Tiga Mojongapit. ”Kami mendorong pemerintah bisa mengelola aset dengan baik untuk peningkatan PAD,” pungkas Mas’ud.

Baca Juga :  Pemerintah Dukung Pengembangan Inovasi Keuangan Digital





Reporter: Azmy endiyana Zuhri
- Advertisement -

JOMBANG – Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi menilai penanganan aset di Jombang masih belum maksimal. Untuk itu, dirinya mendorong agar penanganan aset menjadi prioritas Pemkab Jombang, untuk segera diselesaikan.
”Itu terbukti masih banyak aset pemerintah yang belum bersertifikat,” ujarnya. Hal ini menjadi catatan penting dan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk segera mengamankan semua aset yang dimiliki.
”Kalau dibiarkan khawatir rawan penyerobotan aset dan lain sebagainya. Ini sering kami bahas melalui rapat dengar pendapat dan paripurna,” katanya. Terbaru, ia mendapatkan aset milik Perumda Panglungan seluas 9,8 hektare yang belum bersertifikat. Hal ini harus menjadi perhatian jajaran direksi.
”Karena ini aset pemerintah meski dipisahkan,” imbuhnya. Lebih dari itu, pemkab juga tidak bisa segera menyelesaikan polemik aset yang berada di Simpang Tiga Mojongapit. Padahal permasalahan itu sudah bertahun-tahun. Khusus terkait polemik ruko iki pihaknya membentuk Pansus Simpang Tiga.
Terlebih, hal ini sudah menjadi temuan BPK sehingga harus segera dituntaskan. Harapannya, pembentukan pansus mampu menyelesaikan permasalahan Simpang Tiga Mojongapit. ”Kami mendorong pemerintah bisa mengelola aset dengan baik untuk peningkatan PAD,” pungkas Mas’ud.

Baca Juga :  Nasib Bangunan yang Serobot Lahan Pemkab, Ditentukan Hari Ini





Reporter: Azmy endiyana Zuhri

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/