alexametrics
30 C
Jombang
Thursday, May 19, 2022

Aset Diserobot, Pengamat : Pemkab Lemah, Camat Teledor, Pemdes Pura-Pura Buta

JOMBANG – Dugaan penyerobotan lahan Pemkab Jombang di Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh direspons pemerhati publik. Ahmad Sholikhin Ruslie menyesalkan lemahnya pengawasan yang dilakukan pemkab dan mendorong pemkab segera mengambil tindakan tegas.

”Saya menilai, ini kesalahan pemerintah daerah yang lemah pengawasan, tapi ada keteledoran juga pemerintah kecamatan, ditambah ada kepura-puraan dari pemerintah desa,” terang Ahmad Sholikhin Ruslie, pengamat kebijakan publik.

Sholikhin menilai, dalam kasus itu, Pemkab Jombang kembali mempertontonkan kelemahannya dalam pengelolaan dan pengawasan aset-aset mereka. Terlebih, hingga ada pembangunan sepihak hingga bangunan sudah sebesar itu. ”Pemerintah daerah bisa mengambil pelajaran, jika pengelolaan aset kurang begitu diperhatikan, efeknya ya hilangnya aset itu,” lanjutnya.

Namun, ia lebih melihat masalah terbesar ada di dua pemerintahan terbawah dan terdekat dengan lokasi itu, yakni pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Kedua pemerintahan tingkat bawah itu harusnya bisa mendeteksi dini. ”Desa tidak mungkin tidak mengerti kalau aset pemkab, begitu pun camat. Mustahil keduanya tidak tahu ada proses pembangunan di pinggir jalan terbuka begitu,” imbuhnya.

Baca Juga :  Kunjungi STKIP PGRI Jombang, Menristekdikti: Mahasiswa Jangan Golput

Terlebih, indikasi pembangunan itu dilakukan sebuah perusahaan. Menurutnya, Sholikhin, sebuah perusahaan harusnya tak akan berani melakukan pembangunan di lahan yang bukan miliknya, apalagi di lokasi bangunan liar itu sudah terdapat pelakat aset milik Pemkab Jombang. ”Kalau dia (perusahaan,Red) berani membangun, berarti kan ada yang menjamin ‘keamanannya’. Ini siapa yang menyuruh harus dicari, saya yakin pemerintahan di tingkat paling bawah tahu ini,” tambahnya.

Karenanya, selain berharap Pemkab Jombang tegas dengan segera melakukan pembongkaran, pemkab juga DPRD harus berupaya mencari akar permasalahan ini. Yakni dalang dari ide pembangunan sejumlah petak warung dan penjamin keamanan pembangunan itu. ”Harus dicari akar persoalannya, ada yang tidak beres pasti,” pungkasnya.

Baca Juga :  Pemkab Jombang Masih Maju Mundur Selesaikan Polemik Ruko Simpang Tiga

Seperti diberitakan sebelumnya, kegiatan pembangunan sejumlah warung permanen di wilayah Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh menuai masalah. Selain tak berizin, bangunan liar itu berdiri di atas lahan milik Pemkab Jombang. Dugaan penyerobotan lahan itu diinisiasi salah satu perusahaan di sekitar lokasi itu. Alasannya untuk merelokasi sejumlah warung yang berdiri di depan perusahaan.

Tampak bangunan sudah berdiri sebagian membentuk sejumlah petak gedung. Padahal di lokasi tersebut terdapat pelakat yang menerangkan status lahan milik Pemkab Jombang.

- Advertisement -

JOMBANG – Dugaan penyerobotan lahan Pemkab Jombang di Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh direspons pemerhati publik. Ahmad Sholikhin Ruslie menyesalkan lemahnya pengawasan yang dilakukan pemkab dan mendorong pemkab segera mengambil tindakan tegas.

”Saya menilai, ini kesalahan pemerintah daerah yang lemah pengawasan, tapi ada keteledoran juga pemerintah kecamatan, ditambah ada kepura-puraan dari pemerintah desa,” terang Ahmad Sholikhin Ruslie, pengamat kebijakan publik.

Sholikhin menilai, dalam kasus itu, Pemkab Jombang kembali mempertontonkan kelemahannya dalam pengelolaan dan pengawasan aset-aset mereka. Terlebih, hingga ada pembangunan sepihak hingga bangunan sudah sebesar itu. ”Pemerintah daerah bisa mengambil pelajaran, jika pengelolaan aset kurang begitu diperhatikan, efeknya ya hilangnya aset itu,” lanjutnya.

Namun, ia lebih melihat masalah terbesar ada di dua pemerintahan terbawah dan terdekat dengan lokasi itu, yakni pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Kedua pemerintahan tingkat bawah itu harusnya bisa mendeteksi dini. ”Desa tidak mungkin tidak mengerti kalau aset pemkab, begitu pun camat. Mustahil keduanya tidak tahu ada proses pembangunan di pinggir jalan terbuka begitu,” imbuhnya.

Baca Juga :  Pilkades Serentak 9 Desa di Jombang Digelar setelah Pilkada 2020

Terlebih, indikasi pembangunan itu dilakukan sebuah perusahaan. Menurutnya, Sholikhin, sebuah perusahaan harusnya tak akan berani melakukan pembangunan di lahan yang bukan miliknya, apalagi di lokasi bangunan liar itu sudah terdapat pelakat aset milik Pemkab Jombang. ”Kalau dia (perusahaan,Red) berani membangun, berarti kan ada yang menjamin ‘keamanannya’. Ini siapa yang menyuruh harus dicari, saya yakin pemerintahan di tingkat paling bawah tahu ini,” tambahnya.

Karenanya, selain berharap Pemkab Jombang tegas dengan segera melakukan pembongkaran, pemkab juga DPRD harus berupaya mencari akar permasalahan ini. Yakni dalang dari ide pembangunan sejumlah petak warung dan penjamin keamanan pembangunan itu. ”Harus dicari akar persoalannya, ada yang tidak beres pasti,” pungkasnya.

Baca Juga :  DPRD Jombang Mendukung Adanya Tetenger Jombang
- Advertisement -

Seperti diberitakan sebelumnya, kegiatan pembangunan sejumlah warung permanen di wilayah Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh menuai masalah. Selain tak berizin, bangunan liar itu berdiri di atas lahan milik Pemkab Jombang. Dugaan penyerobotan lahan itu diinisiasi salah satu perusahaan di sekitar lokasi itu. Alasannya untuk merelokasi sejumlah warung yang berdiri di depan perusahaan.

Tampak bangunan sudah berdiri sebagian membentuk sejumlah petak gedung. Padahal di lokasi tersebut terdapat pelakat yang menerangkan status lahan milik Pemkab Jombang.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/