JOMBANG – Rencana relokasi gedung DPRD Jombang yang berada di Jl KH Wahid Hasyim tak luput dari sorotan mantan anggota dewan Joko Triono. Ketua DPRD Jombang periode 2014-2019 ini menilai, bedol gedung DPRD belum ada urgensi.
”Menurut saya perpindahan kantor dewan itu belum ada urgensi,” ujar Joko kepada Jawa Pos Radar Jombang (6/2).
Pria yang kerap disapa JT ini mengungkapkan, gedung DPRD Jombang yang ada saat ini masih sangat layak bahkan tidak kalah dengan gedung-gedung DPRD daerah lainnya. ”Kalau memang diperlukan renovasi memang perlu. Tapi, kalau sampai pindah itu tidak perlu,” katanya.
Penilaian Joko salah satunya mempertimbangkan efektivitas anggaran. Menurutnya, perpindahan gedung DPRD Jombang tentu membutuhkan anggaran yang besar. Padahal ada kebutuhan yang lain lebih mendesak. ”Saya baca di media anggarannya mencapai Rp 50 miliar, kan bisa digunakan untuk yang lainnya,” bebernya.
Politikus PDIP berpendapat, masih banyak infrastruktur yang perlu segera mendapat penanganan. ”Banyak sekali jalan-jalan rusak yang perlu dibenahi seperti di Kecamatan Kesamben dan termasuk juga gedung sekolah dan lainnya,” tuturnya.
Selain itu, anggaran tersebut bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat pascaCovid-19. ”Bisa digunakan juga untuk bantuan pertanian pupuk atau alat pertanian lainnya atau bantuan untuk UMKM. Kita semua tahu, tiga tahun pandemi sangat berdampak pada ekonomi,” katanya.
Ditanya terkait rencana pemindahan gedung DPRD Jombang apakah sudah ada sejak periodenya memimpin DPRD, Joko menyebut rencana itu tidak ada di masanya. ”Pada saat saya menjabat kemarin tidak ada wacana itu. Tapi, untuk relokasi RSUD memang sudah ada wacananya,” terangnya.
Karena, lanjut Joko, yang menjadi pertimbangan RSUD Jombang sudah tidak representatif. ”Karena di sana sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Beda kalau gedung DPRD masih sangat layak dan lokasinya sudah strategis,” pungkas Joko.
Seperti diberitakan sebelumnya, meski menuai sorotan miring dari sejumlah kalangan lantaran dinilai tidak ada urgensinya, rencana bedol gedung DPRD Jombang jalan terus. Tahap awal pemkab sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 100 juta untuk studi kelayakan. Bahkan anggaran pengadaan lahan sudah diancang-ancang didok pada perubahan APBD 2023 nanti.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jombang Danang Praptoko mengatakan, terkait rencana bedol gedung DPRD Jombang, tahun ini sudah dianggarkan sebesar Rp 100 juta dari APBD 2023 untuk kegiatan studi kelayakan atau feasibility study (FS). Setelah lahan siap, baru dianggarkan untuk pembangunan gedung. Estimasi anggaran pembangunan gedung ditaksir menelan anggaran sebesar Rp 50 miliar. Ini mengacu di daerah lain yang membangun gedung dewan. (yan/naz/riz)
