alexametrics
29.3 C
Jombang
Sunday, August 7, 2022

Kejar Target, Pemkab Terapkan Lelang Dini, Apa Itu?

JOMBANG – Perubahan APBD (PAPBD) 2022 kemungkinan baru didok sekitar September nanti. Guna percepatan kegiatan, pemkab berencana melakukan lelang dini untuk paket-paket kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Jombang Joko Murcoyo menerangkan, untuk mengoptimalkan kegiatan pembangunan, pemkab berencana memajukan lelang paket-paket kegiatan yang sudah masuk dalam perencanaan APBD perubahan sejak awal. ”Untuk paket yang masuk PAPBD sudah ada OPD yang koordinasi dengan kita. Sekarang masih proses, istilahnya bisa lelang dini,” kata Joko kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Kebijakan lelang dini diambil sebagai langkah percepatan. Mengingat selama ini PAPBD didok menjelang tutup tahun. ”Istilahnya untuk percepatan, karena di pemerintah pusat juga begitu. Misalnya paket untuk tahun depan, itu November sudah dilelang,” tutur dia.

Baca Juga :  Bantu Pasang Baliho Caleg, Oknum Sekcam Terancam Sanksi

Menurutnya, saat ini ada satu OPD yang sudah melakukan koordinasi. Namun, sementara belum mengetahui jumlah paket yang akan dilelang.  ”Sementara di dinas PUPR untuk paket jalan yang sifatnya overlay. Waktu (pelaksanaan pekerjaan, Red) hanya butuh 30-40 hari,” ujar Joko.

Kendati demikian, untuk tandatangan kontrak, kata Joko, baru bisa dilakukan setelah PAPBD didok. ”Jadi anggaran sudah tersedia baru bisa tandatangan kontrak,” lanjut dia.

Lantas bagaimana ketika paket itu pada akhirnya tidak masuk dalam PAPBD, menurut Joko, tidak bisa dilanjutkan. ”Sebetulnya dari awal sudah ada prosesnya, KUA PPAS. Kalaupun tidak jadi di klausul tendernya ternyata anggaran tidak tersedia, tidak jadi ya nggak apa. Istilahnya penawar juga nggak dirugikan,” tutur dia.

Sebagai tindak lanjut langkah itu, pihaknya akan segera mengundang OPD terkait. ”Yang jelas kita sudah ambil strategi, karena PAPBD ini kan waktunya mepet akhir tahun. Jadi sudah kami perhitungkan, mulai masuknya kapan dan pendampingan sampai dilelang kapan,” kata Joko.

Baca Juga :  Dinas Perkim Segera Perbaiki Jembatan Kedunggalih

Untuk diketahui, pengelolaan APBD 2021 menjadi sorotan pihak, salah satunya Silpa mencapai Rp 500 miliar. Sementara itu, hingga pertengahan Juli, serapan APBD 2022 terbilang masih minim. Data yang dirilis BPKAD Jombang, sampai dengan per 15 Juli serapan APBD 2022 masih masih di kisaran 34,4 persen.

Rendahnya serapan anggaran salah satunya dikarenakan banyak proyek masih dalam proses lelang. Sebagian sudah berjalan tapi belum selesai, sehingga berdampak pada serapan anggaran. Pada triwulan ketiga, capaian serapan APBD ditarget mencapai 50-60 persen. (fid/naz/riz)






Reporter: Ainul Hafidz
- Advertisement -

JOMBANG – Perubahan APBD (PAPBD) 2022 kemungkinan baru didok sekitar September nanti. Guna percepatan kegiatan, pemkab berencana melakukan lelang dini untuk paket-paket kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Jombang Joko Murcoyo menerangkan, untuk mengoptimalkan kegiatan pembangunan, pemkab berencana memajukan lelang paket-paket kegiatan yang sudah masuk dalam perencanaan APBD perubahan sejak awal. ”Untuk paket yang masuk PAPBD sudah ada OPD yang koordinasi dengan kita. Sekarang masih proses, istilahnya bisa lelang dini,” kata Joko kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Kebijakan lelang dini diambil sebagai langkah percepatan. Mengingat selama ini PAPBD didok menjelang tutup tahun. ”Istilahnya untuk percepatan, karena di pemerintah pusat juga begitu. Misalnya paket untuk tahun depan, itu November sudah dilelang,” tutur dia.

Baca Juga :  Warga Muhammadiyah Salat Ied Lebih Awal

Menurutnya, saat ini ada satu OPD yang sudah melakukan koordinasi. Namun, sementara belum mengetahui jumlah paket yang akan dilelang.  ”Sementara di dinas PUPR untuk paket jalan yang sifatnya overlay. Waktu (pelaksanaan pekerjaan, Red) hanya butuh 30-40 hari,” ujar Joko.

Kendati demikian, untuk tandatangan kontrak, kata Joko, baru bisa dilakukan setelah PAPBD didok. ”Jadi anggaran sudah tersedia baru bisa tandatangan kontrak,” lanjut dia.

Lantas bagaimana ketika paket itu pada akhirnya tidak masuk dalam PAPBD, menurut Joko, tidak bisa dilanjutkan. ”Sebetulnya dari awal sudah ada prosesnya, KUA PPAS. Kalaupun tidak jadi di klausul tendernya ternyata anggaran tidak tersedia, tidak jadi ya nggak apa. Istilahnya penawar juga nggak dirugikan,” tutur dia.

- Advertisement -

Sebagai tindak lanjut langkah itu, pihaknya akan segera mengundang OPD terkait. ”Yang jelas kita sudah ambil strategi, karena PAPBD ini kan waktunya mepet akhir tahun. Jadi sudah kami perhitungkan, mulai masuknya kapan dan pendampingan sampai dilelang kapan,” kata Joko.

Baca Juga :  Masih Dibahas, Atlet Popda bakal Mengacu Hasil Porprov

Untuk diketahui, pengelolaan APBD 2021 menjadi sorotan pihak, salah satunya Silpa mencapai Rp 500 miliar. Sementara itu, hingga pertengahan Juli, serapan APBD 2022 terbilang masih minim. Data yang dirilis BPKAD Jombang, sampai dengan per 15 Juli serapan APBD 2022 masih masih di kisaran 34,4 persen.

Rendahnya serapan anggaran salah satunya dikarenakan banyak proyek masih dalam proses lelang. Sebagian sudah berjalan tapi belum selesai, sehingga berdampak pada serapan anggaran. Pada triwulan ketiga, capaian serapan APBD ditarget mencapai 50-60 persen. (fid/naz/riz)






Reporter: Ainul Hafidz

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/