JOMBANG – Proyek pengadaan lahan untuk pembangunan pasar hingga kini belum tuntas. Pemkab menunggu persetujuan dari gubernur terkait 40 bidang tanah yang diusulkan sebagai pengganti TKD milik Pemerintah Desa Denanyar, Kecamatan Jombang yang dipilih untuk lokasi pembangunan pasar.
”Prosesnya sekarang masih menunggu rekomendasi dari gubernur,” ujar Hari Oetomo, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang saat dikonfirmasi, kemarin.
Rekomendasi, lanjut Hari, diperkirakan akan turun pada minggu depan. ”Informasi yang kami dapat rekomendasi akan turun minggu depan, karena beliau (Gubernur, Red) ada banyak kegiatan,” bebernya.
Dirinya berharap sudah tidak ada permasalahan lagi terkait 40 lahan yang diajukan sebagai tanah pengganti tanah kas desa (TKD) milik Pemdes Denanyar yang akan ditukar guling. ”Dari hasil penijauan tim Pemprov Jawa Timur, lahan sudah sesuai dan tidak ada masalah,” bebernya.
Sehingga, lanjut Hari, lahan yang diajukan sudah sesuai untuk dijadikan TKD Denanyar. Mulai dari lokasi tanah hingga luasannya. ”Tim dari pemprov kemarin menyampaikan lahan sudah bisa diproses selanjutnya. Yang artinya tinggal menunggu rekomendasi dari gubernur,” ungkapnya.
Setelah rekomendasi dari gubernur turun, langkah selanjutnya tinggal pembayaran ke pemilik lahan. ”Untuk pembayaran menunggu rekomendasi dari gubernur turun dulu, baru bisa kita eksekusi,” singkat Hari.
Untuk diketahui, setelah gagal terealisasi pada 2021, Pemkab Jombang kembali melanjutkan program pengadaan lahan untuk relokasi pedagang pasar tumpah di PCN Jombang. Dari hasil studi kelayakan tahun sebelumnya, lokasi yang dipilih, yakni TKD milik Desa Denanyar, Kecamatan Jombang.
Pemkab membutuhkan lahan sekitar 5 haktare. Pengadaan dibuat dalam dua termin. Tahun ini pemkab menganggarkan sekitar Rp 23 miliar untuk membeli lahan seluas 3,7 hektare. Sementara kekurangannya sekitar 1,3 hektare akan dianggarkan sekitar Rp 15 miliar dari APBD 2023.
Dalam perkembangannya, pemdes Denanyar menggelar musdes untuk pelepasan TKD dan membentuk tim pencari tanah pengganti didampingi dinas terkait. Hasilnya tim mengusulkan 40 bidang tanah pengganti yang tersebar di tiga desa dengan total luasan mencapai 13 hektare. Setelah dilakukan peninjauan dan proses aprraisal, selanjutnya dikirim ke Gubernur Jatim untuk meminta persetujuan. (yan/naz/riz)
