alexametrics
33.9 C
Jombang
Wednesday, August 10, 2022

Punya Opsi Tiga Lokasi, Proses Negosiasi

JOMBANG – Rencana pemkab melakukan pengadaan lahan untuk pedagang kaki lima (PKL), terus dimatangkan. Saat ini,  sudah ada pilihan tiga lokasi yang masuk tahap negosiasi harga dengan pemilik lahan. 

Jufri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jombang, mengatakan langkah pengadaan lahan memang tengah dilakukan Pemkab Jombang. Untuk sementara, sudah ada tiga tempat yang menjadi pilihan. Sayang, dia mengaku tidak hafal tiga lokasi yang menjadi pilihan itu. ’’Jadi lahannya sudah ada, cuma ada kesepakatan dan negosiasi dengan pemilik lahan,” katanya, Jumat kemarin (4/12).

Dijelaskan, sampai saat ini upaya negosiasi dengan pemilik lahan masih dilakukan. Jika tidak ada halangan, maka penentuannya bisa dilakukan awal pekan depan. ’’Nanti ada mediasi dan musyawarah dengan pemilik, dikasih waktu sampai Senin. Kalau hasil appraisal mereka mau ada kebijakan dari ibu bupati,” imbuhnya. Menurut Jufri, yang yang menentukan lokasi lahan nanti bupati.

Baca Juga :  Bupati Hj Mundjidah Wahab Minta Peserta Pelatihan Rintis Wirausaha

Dia menyebut, pemkab juga sudah menentukan tim appraisal dengan menggandeng pihak ketiga. ’’Untuk pengadaan lahan ini mekanismenya kita tunjuk appraisal untuk survei tiga lokasi. Harga wajarnya berapa, sehingga sudah ada konsultan yang menentukan,’’ sambungnya.

Dalam menentukan lahan ini, lanjut dia, ada beberapa kriteria yang ditentukan. Mulai dari harga jual wajar, nilai jual objek pajak (NJOP) dan persyaratan lainnya. ’’Jadi mereka yang bertanggung jawab berdasarkan NJOP, nilai ekonomis, harga pasar, harga tahun lalu, kemudian PBB dan sebagainya. Mereka sudah punya kriteria sendiri,’’ papar Jufri.

Saat ditanya nilai jual yang ditentukan, lagi-lagi Jufri mengaku belum bisa menyebut. ’’Masih dirapatkan, jadi nanti hasil rapat akan ada kesepakatan kalau kita beli diatas nilai appraisal tidak boleh, kalau harga di bawahnya boleh,’’ beber dia. Terkait hal ini pemkab tetap mengedepankan musyawarah dengan pemilik lahan.

Baca Juga :  Airlangga: Indonesia tak Mudah Terpolarisasi karena Berpedoman Alquran

’’Kalau tidak ada kesepakatan, misalnya harga appraisal per- meter Rp 1 juta, ternyata penjual minta Rp 10 juta, kan tidak jadi dibeli. Karena kita beli harus berdasarkan appraisal, kalau di bawahnya tidak apa-apa,’’ sebut dia. Namun Jufri sendiri tidak berani menyebut berapa anggaran yang disiapkan pemkab mencari lahan untuk PKL ini.

’’Jadi pembebasan lahan tahun ini, kalau memang ada kesepakatan pembelian dan penjualan dari hasil appraisal. Kalau tidak ada kesepakatan ya tidak terserap,’’ pungkas Jufri.

Seperti diketahui, pemkab tahun ini berencana mencari lahan untuk penampungan bagi PKL yang selama ini berjualan di Alun Alun, dan bergeser ke Jl Dr Sutomo Jombang. Alokasi anggaran yang disiapkan cukup banyak sebesar Rp 19,5 miliar.

- Advertisement -

JOMBANG – Rencana pemkab melakukan pengadaan lahan untuk pedagang kaki lima (PKL), terus dimatangkan. Saat ini,  sudah ada pilihan tiga lokasi yang masuk tahap negosiasi harga dengan pemilik lahan. 

Jufri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jombang, mengatakan langkah pengadaan lahan memang tengah dilakukan Pemkab Jombang. Untuk sementara, sudah ada tiga tempat yang menjadi pilihan. Sayang, dia mengaku tidak hafal tiga lokasi yang menjadi pilihan itu. ’’Jadi lahannya sudah ada, cuma ada kesepakatan dan negosiasi dengan pemilik lahan,” katanya, Jumat kemarin (4/12).

Dijelaskan, sampai saat ini upaya negosiasi dengan pemilik lahan masih dilakukan. Jika tidak ada halangan, maka penentuannya bisa dilakukan awal pekan depan. ’’Nanti ada mediasi dan musyawarah dengan pemilik, dikasih waktu sampai Senin. Kalau hasil appraisal mereka mau ada kebijakan dari ibu bupati,” imbuhnya. Menurut Jufri, yang yang menentukan lokasi lahan nanti bupati.

Baca Juga :  Kembangan Produk IKM

Dia menyebut, pemkab juga sudah menentukan tim appraisal dengan menggandeng pihak ketiga. ’’Untuk pengadaan lahan ini mekanismenya kita tunjuk appraisal untuk survei tiga lokasi. Harga wajarnya berapa, sehingga sudah ada konsultan yang menentukan,’’ sambungnya.

Dalam menentukan lahan ini, lanjut dia, ada beberapa kriteria yang ditentukan. Mulai dari harga jual wajar, nilai jual objek pajak (NJOP) dan persyaratan lainnya. ’’Jadi mereka yang bertanggung jawab berdasarkan NJOP, nilai ekonomis, harga pasar, harga tahun lalu, kemudian PBB dan sebagainya. Mereka sudah punya kriteria sendiri,’’ papar Jufri.

Saat ditanya nilai jual yang ditentukan, lagi-lagi Jufri mengaku belum bisa menyebut. ’’Masih dirapatkan, jadi nanti hasil rapat akan ada kesepakatan kalau kita beli diatas nilai appraisal tidak boleh, kalau harga di bawahnya boleh,’’ beber dia. Terkait hal ini pemkab tetap mengedepankan musyawarah dengan pemilik lahan.

Baca Juga :  Rawan Dimainkan, Bantuan UMKM Terdampak Covid-19 Harus Tepat Sasaran

- Advertisement -

’’Kalau tidak ada kesepakatan, misalnya harga appraisal per- meter Rp 1 juta, ternyata penjual minta Rp 10 juta, kan tidak jadi dibeli. Karena kita beli harus berdasarkan appraisal, kalau di bawahnya tidak apa-apa,’’ sebut dia. Namun Jufri sendiri tidak berani menyebut berapa anggaran yang disiapkan pemkab mencari lahan untuk PKL ini.

’’Jadi pembebasan lahan tahun ini, kalau memang ada kesepakatan pembelian dan penjualan dari hasil appraisal. Kalau tidak ada kesepakatan ya tidak terserap,’’ pungkas Jufri.

Seperti diketahui, pemkab tahun ini berencana mencari lahan untuk penampungan bagi PKL yang selama ini berjualan di Alun Alun, dan bergeser ke Jl Dr Sutomo Jombang. Alokasi anggaran yang disiapkan cukup banyak sebesar Rp 19,5 miliar.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/