JOMBANG – Proses penyusunan APBD Perubahan 2022 terus berjalan. Usai menerima berkas KUPA-PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2022 dari pemkab, DPRD Jombang segera menjadwalkan komisioning.
Doni Anggun Wakil Ketua DPRD Jombang membenarkan dokumen KUPA-PPAS sudah dikirim ke dewan. Selanjutnya sudah ditindaklanjuti dengan menjadwalkan komisioning. ”KUPA-PPAS nanti rencana minggu depan ini untuk komisioning,” terangnya.
Politikus PDIP menambahkan, dalam komisioning nanti, masing-masing komisi akan mengkaji KUPA-PPAS, baik sisi program-program yang diusulkan, termasuk dari segi penganggaran. ”Hasil dari komisioning, temuan-temuan, catatan teman-teman komisi nantinya kita bawa ke pertemuan Timggar (tim anggaran) dan banggar (badan anggaran),” imbuhnya.
Salah satu yang juga menjadi perhatianya, yakni terkait serapan APBD 2022 yang hingga pertengahan Juli kemarin disampaikan masih di angka 34 persen. Juga pendistribusian anggaran Silpa APBD 2021 yang mencapai Rp 500 miliar. ”Ini anggaran Silpa sampai Rp 500 miliar ini besar sekali, anggarannya didistribusikan ke mana, nanti kita dalami saat komisioning,” imbuhnya.
Termasuk misal menemukan kegiatan serta penganggaran yang dinilai janggal, nantinya akan dijadikan catatan saat pembahasan antara timnggar dan banggar. ”Kalau tidak salah 11 (Agustus, Red) timggar ketemu banggar,” tegasnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Kabupaten Jombang Agus Purnomo menerangkan, hingga kini penyusunan PAPBD 2022 terus berproses. ”PAPBD alhamdulillah posisi kemarin penandatanganan KUA-PPAS perubahan sudah selesai. Segera kita akan melanjutkan proses berikutnya. Target kita perda APBD diundangkan pada akhir September, sehingga per Oktober bisa kita laksanakan,” tegasnya. (fid/naz/riz)
Reporter: Ainul Hafidz
JOMBANG – Proses penyusunan APBD Perubahan 2022 terus berjalan. Usai menerima berkas KUPA-PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2022 dari pemkab, DPRD Jombang segera menjadwalkan komisioning.
Doni Anggun Wakil Ketua DPRD Jombang membenarkan dokumen KUPA-PPAS sudah dikirim ke dewan. Selanjutnya sudah ditindaklanjuti dengan menjadwalkan komisioning. ”KUPA-PPAS nanti rencana minggu depan ini untuk komisioning,” terangnya.
Politikus PDIP menambahkan, dalam komisioning nanti, masing-masing komisi akan mengkaji KUPA-PPAS, baik sisi program-program yang diusulkan, termasuk dari segi penganggaran. ”Hasil dari komisioning, temuan-temuan, catatan teman-teman komisi nantinya kita bawa ke pertemuan Timggar (tim anggaran) dan banggar (badan anggaran),” imbuhnya.
Salah satu yang juga menjadi perhatianya, yakni terkait serapan APBD 2022 yang hingga pertengahan Juli kemarin disampaikan masih di angka 34 persen. Juga pendistribusian anggaran Silpa APBD 2021 yang mencapai Rp 500 miliar. ”Ini anggaran Silpa sampai Rp 500 miliar ini besar sekali, anggarannya didistribusikan ke mana, nanti kita dalami saat komisioning,” imbuhnya.
Termasuk misal menemukan kegiatan serta penganggaran yang dinilai janggal, nantinya akan dijadikan catatan saat pembahasan antara timnggar dan banggar. ”Kalau tidak salah 11 (Agustus, Red) timggar ketemu banggar,” tegasnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Kabupaten Jombang Agus Purnomo menerangkan, hingga kini penyusunan PAPBD 2022 terus berproses. ”PAPBD alhamdulillah posisi kemarin penandatanganan KUA-PPAS perubahan sudah selesai. Segera kita akan melanjutkan proses berikutnya. Target kita perda APBD diundangkan pada akhir September, sehingga per Oktober bisa kita laksanakan,” tegasnya. (fid/naz/riz)
Reporter: Ainul Hafidz
