alexametrics
21.7 C
Jombang
Monday, August 8, 2022

Berlarut-larutnya Pemilihan KDAW di Jombang Dinilai Janggal

JOMBANG – Berlarut-larutnya pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu (KDAW) di Jombang terus mengundang sorotan publik. forum rembug masyarakat Jombang mencium ada kejanggalan di balik lambannya pelaksanaan pemilihan KDAW.

”Menurut saya, hal itu mencurigakan. Aturannya sudah jelas, begitu kosong harusnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) segera mengajukan digelar pemilihan KDAW, lha ini ada apa kok dibiarkan saja,” ucap Joko Fattah Rochim, Koordinator Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ).

Fattah pun mempertanyakan lambannya pemkab melaksanakan pemilihan KDAW. Selain merupakan amanat undang-undang, juga berkaitan pelayanan pemerintahan desa. Terlebih menghadapi pandemi seperti sekarang ini, kehadiran kepala desa definitif sangat dibutuhkan. ”Ya namanya jabatan kosong kan ya harus segera diisi, itu amanat undang-undangnya jelas. Kalau diisi penjabat kades terus, saya kira juga tidak akan maksimal kerjanya, karena namanya penjabat pasti ada keterbatasan,” lanjutnya.

Dan lagi, beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Timur sudah banyak yang sukses menyelenggaran pemilihan KDAW. ”Lantas kenapa di Jombang tidak bisa, apa kendalanya,” herannya.

Dari informasi yang dia dapat, saat ini sedikitnya ada tujuh kursi kepala desa yang dijabat penjabat kades. Fattah menambahkan, penjabat kades ditunjuk mengisi kekosongan sementara kursi kepala desa dalam waktu tertentu. Salah satu tugas pokoknya menyelenggarakan pemilihan KDAW. ”Kalau tidak salah maksimal 6 bulan untuk menyelenggaran pemilihan KDAW. Sementara di beberapa desa ada penjabat kades sudah menjabat mungkin sampai setahun. Kok terus-terusan, ini kan ya mengundang kecurigaan masyarakat, apalagi statusnya juga ASN,” bebernya.

Baca Juga :  Nyalip, Truk Boks Picu Laka Beruntun di Tol Jombang

Pihaknya pun tak menampik, posisi penjabat kades memang salah satu jabatan yang “gurih” bagi sebagian ASN. Lantaran selain mereka tetap mendapat gaji tetap, mereka bisa saja mengelola aset desa yang hasilnya juga lumayan. ”Kalau begini terus kan juga curiga kita ini, atau apa memang posisi ini dijual juga, sehingga tidak berani mengganti pemkab walaupun sudah lebih dari enam bulan,” lontarnya.

Karenanya, pihaknya pun berharap proses pengisian kepala desa definitif bisa segera dilaksanakan. Fattah juga mengingatkan, agar pemkab tak main-main perihal terus diperpanjangnya posisi penjabat kades. ”Jangan lupa, tugas penjabat itu juga mempersiapkan KDAW lho dalam aturan, lha kalau sudah gagal melaksanakan KDAW kemudian diperpanjang, namanya memperpanjang orang gagal. Saya yakin seluruh warga desa yang kadesnya kosong juga ingin segera ada pengganti yang baru kok,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat terus menunggu kejelasan rencana digelarnya pemilihan kepala desa antarwaktu  (KDAW). Salah satunya warga Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto yang berharap segera memiliki kades definitif.

”Untuk memaksimalkan pelaksanaan pemerintahan di desa, juag pelayanan terhadap masyarakat posisi kades sangat urgent. Memang sudah diisi penjabat kades, tapi tetap tidak seperti dipimpin kades definitif,” terang Miftah, salah satu warga Desa Mayangan kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Baca Juga :  Pengadaan Bibit Pisang di Jombang, Rp 2,1 Miliar untuk 143 Ribu Bibit

Karenanya, sampai saat ini Miftah menyebut warga Desa Mayangan tetap berharap segera bisa digelar KDAW. ”Informasi terakhir, katanya dari pemkab masih dibuatkan perbup. Ini juga kita tidak paham sampai di mana prosesnya sekarang,” bebernya.

Senada, Arifin warga Desa Sentul, Kecamatan Tembelang berharap segera digelar pemilihan KDAW. Menyusul sejak Januari lalu, Nasutiono Kepala Desa Sentul telah meninggal dunia. Sejak itu pula, roda kepemimpinan diserahkan kepada penjabat kepala desa. ”Sebagai warga ya tetap berharapnya kalau ada kades kosong ya segera diganti,” ucapnya.

Untuk diketahui, terdapat delapan kursi kepala desa diisi penjabat kepala desa yang notabene ditunjuk dari unsur ASN. Masing-masing adalah Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Desa Bandung, Kecamatan Diwek. Belakangan jumlah kursi kades kosong bertambah sepeninggal almarhum Karjono, Kades Gebangbunder, Kecamatan Plandaan pada 29 Agustus lalu, hingga kini masih proses penunjukan penjabat kades.

- Advertisement -

JOMBANG – Berlarut-larutnya pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu (KDAW) di Jombang terus mengundang sorotan publik. forum rembug masyarakat Jombang mencium ada kejanggalan di balik lambannya pelaksanaan pemilihan KDAW.

”Menurut saya, hal itu mencurigakan. Aturannya sudah jelas, begitu kosong harusnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) segera mengajukan digelar pemilihan KDAW, lha ini ada apa kok dibiarkan saja,” ucap Joko Fattah Rochim, Koordinator Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ).

Fattah pun mempertanyakan lambannya pemkab melaksanakan pemilihan KDAW. Selain merupakan amanat undang-undang, juga berkaitan pelayanan pemerintahan desa. Terlebih menghadapi pandemi seperti sekarang ini, kehadiran kepala desa definitif sangat dibutuhkan. ”Ya namanya jabatan kosong kan ya harus segera diisi, itu amanat undang-undangnya jelas. Kalau diisi penjabat kades terus, saya kira juga tidak akan maksimal kerjanya, karena namanya penjabat pasti ada keterbatasan,” lanjutnya.

Dan lagi, beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Timur sudah banyak yang sukses menyelenggaran pemilihan KDAW. ”Lantas kenapa di Jombang tidak bisa, apa kendalanya,” herannya.

Dari informasi yang dia dapat, saat ini sedikitnya ada tujuh kursi kepala desa yang dijabat penjabat kades. Fattah menambahkan, penjabat kades ditunjuk mengisi kekosongan sementara kursi kepala desa dalam waktu tertentu. Salah satu tugas pokoknya menyelenggarakan pemilihan KDAW. ”Kalau tidak salah maksimal 6 bulan untuk menyelenggaran pemilihan KDAW. Sementara di beberapa desa ada penjabat kades sudah menjabat mungkin sampai setahun. Kok terus-terusan, ini kan ya mengundang kecurigaan masyarakat, apalagi statusnya juga ASN,” bebernya.

Baca Juga :  Dua Desa di Jombang dapat Program Kotaku Tahun Ini

Pihaknya pun tak menampik, posisi penjabat kades memang salah satu jabatan yang “gurih” bagi sebagian ASN. Lantaran selain mereka tetap mendapat gaji tetap, mereka bisa saja mengelola aset desa yang hasilnya juga lumayan. ”Kalau begini terus kan juga curiga kita ini, atau apa memang posisi ini dijual juga, sehingga tidak berani mengganti pemkab walaupun sudah lebih dari enam bulan,” lontarnya.

- Advertisement -

Karenanya, pihaknya pun berharap proses pengisian kepala desa definitif bisa segera dilaksanakan. Fattah juga mengingatkan, agar pemkab tak main-main perihal terus diperpanjangnya posisi penjabat kades. ”Jangan lupa, tugas penjabat itu juga mempersiapkan KDAW lho dalam aturan, lha kalau sudah gagal melaksanakan KDAW kemudian diperpanjang, namanya memperpanjang orang gagal. Saya yakin seluruh warga desa yang kadesnya kosong juga ingin segera ada pengganti yang baru kok,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat terus menunggu kejelasan rencana digelarnya pemilihan kepala desa antarwaktu  (KDAW). Salah satunya warga Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto yang berharap segera memiliki kades definitif.

”Untuk memaksimalkan pelaksanaan pemerintahan di desa, juag pelayanan terhadap masyarakat posisi kades sangat urgent. Memang sudah diisi penjabat kades, tapi tetap tidak seperti dipimpin kades definitif,” terang Miftah, salah satu warga Desa Mayangan kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Baca Juga :  Persiapan Porkab Senam Virtual di Jombang

Karenanya, sampai saat ini Miftah menyebut warga Desa Mayangan tetap berharap segera bisa digelar KDAW. ”Informasi terakhir, katanya dari pemkab masih dibuatkan perbup. Ini juga kita tidak paham sampai di mana prosesnya sekarang,” bebernya.

Senada, Arifin warga Desa Sentul, Kecamatan Tembelang berharap segera digelar pemilihan KDAW. Menyusul sejak Januari lalu, Nasutiono Kepala Desa Sentul telah meninggal dunia. Sejak itu pula, roda kepemimpinan diserahkan kepada penjabat kepala desa. ”Sebagai warga ya tetap berharapnya kalau ada kades kosong ya segera diganti,” ucapnya.

Untuk diketahui, terdapat delapan kursi kepala desa diisi penjabat kepala desa yang notabene ditunjuk dari unsur ASN. Masing-masing adalah Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Desa Bandung, Kecamatan Diwek. Belakangan jumlah kursi kades kosong bertambah sepeninggal almarhum Karjono, Kades Gebangbunder, Kecamatan Plandaan pada 29 Agustus lalu, hingga kini masih proses penunjukan penjabat kades.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/