alexametrics
31.5 C
Jombang
Wednesday, August 10, 2022

Gelar Hearing, Dewan Minta Kualitas Layanan RSUD Jombang Diperbaiki

JOMBANG –  Komisi D DPRD Jombang memanggil RSUD Jombang terkait kematian bayi Cahaya Rembulan saat proses persalinan. Rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing yang digelar bertujuan untuk klarifikasi semua pihak terkait.

Pantuan koran ini kemarin, hearing digelar Komisi D di ruang rapat komisi DPRD Jombang, Selasa (02/8) pagi. Seluiruh pihak dihadirkan dalam rapat ini. Yopi Widianto, 26, ayah bayi Cahaya Rembulan juga Desi Eka Sally Indrawati, wanita yang pertama kali mengupload thread kasus Rohma di Twitter. Terlihat hadir pula perwakilan dari RSUD Jombang, Puskesmas Sumobito dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Rapat yang berlangsung sejak pukul 10.00-11.40 WIB itu, masing-masing pihak diminta untuk menyampaikan pendapatnya.

Baca Juga :  Dewan Mulai Gelar Komisioning Rancangan P-APBD 2022

Ketua Komisi D Erna Kuswati mengaku telah mendapat penjelasan dari berbagai pihak dalam rapat hearing tersebut. Salah satunya terkait alasan RSUD Jombang tidak menuruti pasien untuk operasi caesar. Melainkan melakukan upaya persalinan secara normal yang berujung kematian bayi.

“Itu kan karena mungkin keluarga pasien kurang paham. Bahwasanya pasien itu menderita hipertensi dan diabetes, hal ini jika dilakukan operasi akan timbul resiko-resiko. Jadi hal itu yang dihindari,” ujarnya kepada wartawan usai hearing.

Penjelasan dari manajemen RSUD Jombang, kata Erna, telah diterima oleh pihak keluarga pasien. “Kita sudah klarifikasi, pihak keluarga pasien sudah bisa menerima,” tandasnya.

Atas hearing tersebut, Komisi D merekomendasikan RSUD Jombang untuk memperbaiki pelayanan dan peningkatan SDM. Sehingga kejadian serupa tidak lagi terjadi kedepan.

Baca Juga :  Soal Direktur RSUD, Pemkab Rencana Konsultasi ke Pusat

“Pelayanan RSUD ditingkatkan lagi, supaya kasus-kasus seperti ini tidak sampai viral lagi. Dan kita memohon pada managemen agar oknum-oknum perawat dan lain sebagainya yang tidak melayani sepenuh hati, ada sanksi-sanksi tertentu, karena itu menyangkut kinerja,” pungkas Erna.(yan/riz)






Reporter: Azmy endiyana Zuhri
- Advertisement -

JOMBANG –  Komisi D DPRD Jombang memanggil RSUD Jombang terkait kematian bayi Cahaya Rembulan saat proses persalinan. Rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing yang digelar bertujuan untuk klarifikasi semua pihak terkait.

Pantuan koran ini kemarin, hearing digelar Komisi D di ruang rapat komisi DPRD Jombang, Selasa (02/8) pagi. Seluiruh pihak dihadirkan dalam rapat ini. Yopi Widianto, 26, ayah bayi Cahaya Rembulan juga Desi Eka Sally Indrawati, wanita yang pertama kali mengupload thread kasus Rohma di Twitter. Terlihat hadir pula perwakilan dari RSUD Jombang, Puskesmas Sumobito dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Rapat yang berlangsung sejak pukul 10.00-11.40 WIB itu, masing-masing pihak diminta untuk menyampaikan pendapatnya.

Baca Juga :  Ajak Pemuda Muhammadiyah Berwirausaha, Ada Fasilitas KUR untuk UMKM

Ketua Komisi D Erna Kuswati mengaku telah mendapat penjelasan dari berbagai pihak dalam rapat hearing tersebut. Salah satunya terkait alasan RSUD Jombang tidak menuruti pasien untuk operasi caesar. Melainkan melakukan upaya persalinan secara normal yang berujung kematian bayi.

“Itu kan karena mungkin keluarga pasien kurang paham. Bahwasanya pasien itu menderita hipertensi dan diabetes, hal ini jika dilakukan operasi akan timbul resiko-resiko. Jadi hal itu yang dihindari,” ujarnya kepada wartawan usai hearing.

Penjelasan dari manajemen RSUD Jombang, kata Erna, telah diterima oleh pihak keluarga pasien. “Kita sudah klarifikasi, pihak keluarga pasien sudah bisa menerima,” tandasnya.

- Advertisement -

Atas hearing tersebut, Komisi D merekomendasikan RSUD Jombang untuk memperbaiki pelayanan dan peningkatan SDM. Sehingga kejadian serupa tidak lagi terjadi kedepan.

Baca Juga :  Panggil Dinas P dan K, Dewan Bahas PPDB Zonasi dan Seragam Gratis

“Pelayanan RSUD ditingkatkan lagi, supaya kasus-kasus seperti ini tidak sampai viral lagi. Dan kita memohon pada managemen agar oknum-oknum perawat dan lain sebagainya yang tidak melayani sepenuh hati, ada sanksi-sanksi tertentu, karena itu menyangkut kinerja,” pungkas Erna.(yan/riz)






Reporter: Azmy endiyana Zuhri

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/