alexametrics
22.4 C
Jombang
Saturday, June 25, 2022

Pengadaan Masker Pasukan Kuning Bermasalah, Dinkes Jombang Bungkam

JOMBANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang justru terlihat abai dan enggan memberikan keterangan. Baik PPK maupun kepala dinas sama-sama tidak bersedia menjelaskan persoalan yang sebenarnya. Terutama pengadaan masker untuk pasukan kuning.

PPK proyek Ashari yang ditemui di ruang kerjanya kemarin (29/4), mempersilahkan wartawan koran ini masuk ke ruangan. Namun ia  enggan memberikan keterangan saat disinggung soal pengadaan masker untuk pasukan kuning. “Saya tidak berkompeten untuk memberikan keterangan, saya diminta untuk tidak memberi keterangan juga, takut salah,” ucapnya.

Ia hanya menjawab persoalan itu sudah dianggap selesai. Sayangnya, ia tak menjelaskan pasti apa yang dimaksud dengan selesai tersebut. “Ya, saya kira sudah selesai. Ini jadi tanggung jawab saya, sudah risiko pekerjaan,” lanjut pria yang juga menjabat Kabid Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan (PSDK) Dinkes Jombang ini.

Langkang bungkam ini ternyata juga dilakukan drg Subandriyah Kepala Dinkes Jombang yang ditemui terpisah. Saat ditemui wartawan di depan ruangannya, ia lebih menjawab tidak tahu saat ditanya perihal pengadaan masker. “Saya tidak tahu, mau ditanya bagaimana juga saya jawab tidak tahu, karena saya tidak tahu,” lontarnya enteng.

Pihaknya kembali berdalih bila pengadaan proyek masker hingga kini belum ada dan belum dilaksanakan. “Kan sudah jelas, proyeknya belum, pengadaannya juga belum ada,” singkatnya sembari berlalu.

Dalam keterangan sebelumnya, Subandriyah menyebut, pengadaan masker dan alat kesehatan memang telah direncanakan. Namun prosesnya hingga kini belum berlangsung. Dana DBHCHT untuk DLH memang anggarannya dilimpahkan ke Dinkes. “Cuma proses pengadaan belum dilakukan,” ucap I’ah, sapaan akrabnya.

Disinggung soal keberadaan masker di DLH, lagi-lagi ia mengaku tidak tahu dan enggan berkomentar banyak. “Urusan ada atau tidak, saya tidak berkomentar banyak, yang jelas dari kita belum mengadakan. Dana juga masih tersimpan di rekening Dinkes,” pungkas dia.

Semua Berbahan Kain Kaos

MASKER yang berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang berbahan kain kaos. Seluruhnya masih terbungkus dalam karung dan kantong kresek warna merah. Tiga karung warna putih masih berada di dalam ruangan. Masing-masing bertuliskan 180 lusin. Satu setengah karung lainnya bertuliskan 80 lusin.

Selain itu, ada 24 kantong kresek merah dan 9 kardus rokok yang juga berisi masker kain. Warna masing-masing kain berbeda, namun modelnya hampir sama. Ada yang berbentuk kotak dan diujungnya membentuk setengah lingkaran, serta disertai tali pengait telinga. Masker dua lapis kain itu berbahan kain kaos halus. Hampir sama dengan masker kain umumnya.

Abdul Qudus Plt DLH Jombang, melalui Ahmad Rofiq Ashari Kabid Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau menerangkan, hingga kemarin (29/4) semua masker belum digeser dan masih berada di tempat semula. ’’Belum ada, masih di ruangan semua,’’ katanya.

Baca Juga :  4.000 Berkas Warga Jombang yang Ajukan BLT UMKM Mulai Dientri

Sampai sekarang pihaknya belum berani membongkar atau menghitung masker tersebut. Seluruhnya masih dikemas dalam karung putih dan beberapa kantong kresek. Dia menjelaskan, sebelumnya pengajuan masker memang diajukan ke Dinkes Jombang untuk keamanan pasukan kuning agar tetap terlindungi di masa pandemi Covid-19. ’’Bagaimanapun pasukan kuning minimal terlindungi, biarpun mereka tidak pakai APD lengkap,’’ imbuh dia.

Saat itu, cerita Rofiq, ada lima item yang diajukan ke Dinkes Jombang. Meliputi masker, sarung tangan, sabun, tempat cuci tangan dan vitamin C. Semua itu diajukan bukan tanpa alasan, lantaran pasukan kuning harus tetap terlindungi, mengingat keberadaannya terus di luar rumah.

’’Jadi disaat semua orang disuruh bekerja di rumah, pasukan kuning tidak bisa. Mereka tetap kerja di luar rumah, bersih-bersih sampah. Mereka juga sangat rentan, karena bisa saja membersihkan tisu bekas orang yang kena pilek. Belum sampah lain, apa kemudian mereka tidak dipedulikan,’’ ungkap dia.

Namun setelah langkah perlindungan terhadap pasukan kuning itu direspon, ternyata pengadaan masker tak berjalan maskimal. Sebab, masker yang dikirim justru berbahan kain dengan ukuran yang tidak pas.

Sementara itu, penelusuran koran ini di sejumlah lapak penjual masker, rata-rata menawarkan harga berbeda. Untuk masker kain kaos yang hampir sama dengan masker yang akan diberikan ke pasukan kuning misalnya, harga di pasaran antara Rp 3.000 – Rp 5.000 perbiji.

“Kalau ini Rp 5.000,” sebut Muhajir, salah satu penjual masker di Jl Seroja Jombang. Dia menjual beberapa jenis masker, termasuk masker berbahan kain kaos. Dengan model yang hampir sama, juga terdapat tali pengait telinga. 

Masker itu dijual dengan harga berbeda menyesuaikan bahan dan model. Ada juga yang dijual Rp 10.000 perbiji dengan model berbeda. ’’Yang ada bulu-bulunya ini Rp 10.000,’’ imbuhnya sembari menunjukkan masker dimaksud.

Menurut Muhajir, masker yang dia jual bukan produksi sendiri. Seluruhnya didapat dari produsen masker di Mojoagung. ’’Paling kalau di tempat produksi tidak sampai Rp 5.000. Soalnya saya ambil tak segitu,’’ terang dia.

Selain dijual eceran, di lokasinya berjualan, juga disempatkan  mengaploud masker-masker di media sosial. ’’Lewat online juga,’’ terang dia.

Lain lagi penjelasan salah satu pembuat masker kain yang mengaku, masker kain kaos dijual ke pedagang berkisar Rp 2.500 perbiji. ’’Ántara Rp 2.500 sampai Rp 3.000,’’ pungkasnya.

Baca Juga :  Airlangga: Ceko Siap Dukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Dinilai Tak Peka dan Memalukan

DI sisi lain, kalangan pemerhati publik Aan Anshori turut menyoroti pengadaan masker ditengah pandemi Covid-19. Selain tak peka, pengadaan masker juga sebagai tindakan tidak tahu malu. 

“Berupaya untuk mengakali uang negara secara tidak sah saat kondisi bencana adalah perbuatan tidak tahu malu,” terang Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link) kemarin (29/4). Aan menyebut, permainan itu sebenarnya sudah bisa diendus dari sikap dua OPD yang saling lempar.

Baginya, adalah hal yang sangat aneh ketika dalam fakta masker datang ke OPD dengan surat jalan namun tak diakui pihak lain. “Ini benar-benar konyol, beralasan belum ada kontrak namun ada penunjukan dan pengiriman barang. Barang sampai tentu bukan kebetulan,” lanjutnya.

Menurutnya, masker ini adalah APD yang seharusnya bisa dengan segera disalurkan kepada pasukan kuning sebagai garda terdepan dalam kebersihan di Jombang. “Ingat, benda itu jatah pasukan kuning, mereka sangat membutuhkan itu. Kalau masih mau dimainkan juga, tentu sangat keterlaluan,” tambah aktivis Gus Durian ini.

Apalagi menurut Aan dari informasi yang beredar, ada upaya markap pada proses pembelian. “Kalau informasi ini benar, tentu perbuatan oknum jadi semakin memalukan,” tambahnya. Karena itulah ia mendesak aparat hukum untuk mulai menelisik sejauh mana praktik penyelewengan pengadaan masker pasukan kuning ini.

Bila perlu, hukuman maksimal kepada pelaku korupsi di masa sulit seperti ini bisa diterapkan. “Melakukan upaya korupsi di kala bencana, tentu layak dihukum mati,” tegasnya.

Hal sama disampaikan Mas’ud Zuremi, Ketua DPRD Jombang yang menduga ada permainan dan pengelolaan tidak transparan pada pengadaan masker. ”Ini yang heran, situasi masyarakat sedang panik dan berharap menyelesaikan masalah di bidang ekonomi. Malah muncul kasus seperti ini. Tentu sangat memalukan,” ujarnya.

Apalagi dua OPD terkesan lepas tangan setelah persoalan ini muncul ke publik. ”Benar-benar tidak habis pikir, bagaimana pengadaannya hingga seperti ini. Bahkan spek masker juga tidak sesuai,” ungkapnya. Semestinya, dua OPD saling berkoordinasi pada saat pengadaan barang yang diperlukan.

”Kalau tidak ada koordinasi, bagaimana mungkin barang bisa datang. Seharusnya dua OPD terbuka, jangan melempar tanggung jawab,” sindir dia. Melihat perkembangan sekarang, tengara ada permainan dalam pengadaan masker untuk pasukan kuning sangat kuat. 

”Terlebih ini untuk pasukan kuning. Anggaran ini disisihkan untuk pencegahan Covid-19, bukan ajang mencari keuntungan pribadi,” tegasnya. Untuk itu Mas’ud juga mendorong aparat penegak hukum turun tangan agar persoalan ini segera selesai. ”Aparat penegak hukum turun tangan untuk melakukan penyelidikan,” pungkasnya.

- Advertisement -

JOMBANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang justru terlihat abai dan enggan memberikan keterangan. Baik PPK maupun kepala dinas sama-sama tidak bersedia menjelaskan persoalan yang sebenarnya. Terutama pengadaan masker untuk pasukan kuning.

PPK proyek Ashari yang ditemui di ruang kerjanya kemarin (29/4), mempersilahkan wartawan koran ini masuk ke ruangan. Namun ia  enggan memberikan keterangan saat disinggung soal pengadaan masker untuk pasukan kuning. “Saya tidak berkompeten untuk memberikan keterangan, saya diminta untuk tidak memberi keterangan juga, takut salah,” ucapnya.

Ia hanya menjawab persoalan itu sudah dianggap selesai. Sayangnya, ia tak menjelaskan pasti apa yang dimaksud dengan selesai tersebut. “Ya, saya kira sudah selesai. Ini jadi tanggung jawab saya, sudah risiko pekerjaan,” lanjut pria yang juga menjabat Kabid Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan (PSDK) Dinkes Jombang ini.

Langkang bungkam ini ternyata juga dilakukan drg Subandriyah Kepala Dinkes Jombang yang ditemui terpisah. Saat ditemui wartawan di depan ruangannya, ia lebih menjawab tidak tahu saat ditanya perihal pengadaan masker. “Saya tidak tahu, mau ditanya bagaimana juga saya jawab tidak tahu, karena saya tidak tahu,” lontarnya enteng.

Pihaknya kembali berdalih bila pengadaan proyek masker hingga kini belum ada dan belum dilaksanakan. “Kan sudah jelas, proyeknya belum, pengadaannya juga belum ada,” singkatnya sembari berlalu.

Dalam keterangan sebelumnya, Subandriyah menyebut, pengadaan masker dan alat kesehatan memang telah direncanakan. Namun prosesnya hingga kini belum berlangsung. Dana DBHCHT untuk DLH memang anggarannya dilimpahkan ke Dinkes. “Cuma proses pengadaan belum dilakukan,” ucap I’ah, sapaan akrabnya.

- Advertisement -

Disinggung soal keberadaan masker di DLH, lagi-lagi ia mengaku tidak tahu dan enggan berkomentar banyak. “Urusan ada atau tidak, saya tidak berkomentar banyak, yang jelas dari kita belum mengadakan. Dana juga masih tersimpan di rekening Dinkes,” pungkas dia.

Semua Berbahan Kain Kaos

MASKER yang berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang berbahan kain kaos. Seluruhnya masih terbungkus dalam karung dan kantong kresek warna merah. Tiga karung warna putih masih berada di dalam ruangan. Masing-masing bertuliskan 180 lusin. Satu setengah karung lainnya bertuliskan 80 lusin.

Selain itu, ada 24 kantong kresek merah dan 9 kardus rokok yang juga berisi masker kain. Warna masing-masing kain berbeda, namun modelnya hampir sama. Ada yang berbentuk kotak dan diujungnya membentuk setengah lingkaran, serta disertai tali pengait telinga. Masker dua lapis kain itu berbahan kain kaos halus. Hampir sama dengan masker kain umumnya.

Abdul Qudus Plt DLH Jombang, melalui Ahmad Rofiq Ashari Kabid Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau menerangkan, hingga kemarin (29/4) semua masker belum digeser dan masih berada di tempat semula. ’’Belum ada, masih di ruangan semua,’’ katanya.

Baca Juga :  Camat Plandaan Sebut Surat Edaran Kades Tondowulan Sudah Tidak Berlaku

Sampai sekarang pihaknya belum berani membongkar atau menghitung masker tersebut. Seluruhnya masih dikemas dalam karung putih dan beberapa kantong kresek. Dia menjelaskan, sebelumnya pengajuan masker memang diajukan ke Dinkes Jombang untuk keamanan pasukan kuning agar tetap terlindungi di masa pandemi Covid-19. ’’Bagaimanapun pasukan kuning minimal terlindungi, biarpun mereka tidak pakai APD lengkap,’’ imbuh dia.

Saat itu, cerita Rofiq, ada lima item yang diajukan ke Dinkes Jombang. Meliputi masker, sarung tangan, sabun, tempat cuci tangan dan vitamin C. Semua itu diajukan bukan tanpa alasan, lantaran pasukan kuning harus tetap terlindungi, mengingat keberadaannya terus di luar rumah.

’’Jadi disaat semua orang disuruh bekerja di rumah, pasukan kuning tidak bisa. Mereka tetap kerja di luar rumah, bersih-bersih sampah. Mereka juga sangat rentan, karena bisa saja membersihkan tisu bekas orang yang kena pilek. Belum sampah lain, apa kemudian mereka tidak dipedulikan,’’ ungkap dia.

Namun setelah langkah perlindungan terhadap pasukan kuning itu direspon, ternyata pengadaan masker tak berjalan maskimal. Sebab, masker yang dikirim justru berbahan kain dengan ukuran yang tidak pas.

Sementara itu, penelusuran koran ini di sejumlah lapak penjual masker, rata-rata menawarkan harga berbeda. Untuk masker kain kaos yang hampir sama dengan masker yang akan diberikan ke pasukan kuning misalnya, harga di pasaran antara Rp 3.000 – Rp 5.000 perbiji.

“Kalau ini Rp 5.000,” sebut Muhajir, salah satu penjual masker di Jl Seroja Jombang. Dia menjual beberapa jenis masker, termasuk masker berbahan kain kaos. Dengan model yang hampir sama, juga terdapat tali pengait telinga. 

Masker itu dijual dengan harga berbeda menyesuaikan bahan dan model. Ada juga yang dijual Rp 10.000 perbiji dengan model berbeda. ’’Yang ada bulu-bulunya ini Rp 10.000,’’ imbuhnya sembari menunjukkan masker dimaksud.

Menurut Muhajir, masker yang dia jual bukan produksi sendiri. Seluruhnya didapat dari produsen masker di Mojoagung. ’’Paling kalau di tempat produksi tidak sampai Rp 5.000. Soalnya saya ambil tak segitu,’’ terang dia.

Selain dijual eceran, di lokasinya berjualan, juga disempatkan  mengaploud masker-masker di media sosial. ’’Lewat online juga,’’ terang dia.

Lain lagi penjelasan salah satu pembuat masker kain yang mengaku, masker kain kaos dijual ke pedagang berkisar Rp 2.500 perbiji. ’’Ántara Rp 2.500 sampai Rp 3.000,’’ pungkasnya.

Baca Juga :  Bupati Sudah Ajukan Tim Pansel ke KASN

Dinilai Tak Peka dan Memalukan

DI sisi lain, kalangan pemerhati publik Aan Anshori turut menyoroti pengadaan masker ditengah pandemi Covid-19. Selain tak peka, pengadaan masker juga sebagai tindakan tidak tahu malu. 

“Berupaya untuk mengakali uang negara secara tidak sah saat kondisi bencana adalah perbuatan tidak tahu malu,” terang Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link) kemarin (29/4). Aan menyebut, permainan itu sebenarnya sudah bisa diendus dari sikap dua OPD yang saling lempar.

Baginya, adalah hal yang sangat aneh ketika dalam fakta masker datang ke OPD dengan surat jalan namun tak diakui pihak lain. “Ini benar-benar konyol, beralasan belum ada kontrak namun ada penunjukan dan pengiriman barang. Barang sampai tentu bukan kebetulan,” lanjutnya.

Menurutnya, masker ini adalah APD yang seharusnya bisa dengan segera disalurkan kepada pasukan kuning sebagai garda terdepan dalam kebersihan di Jombang. “Ingat, benda itu jatah pasukan kuning, mereka sangat membutuhkan itu. Kalau masih mau dimainkan juga, tentu sangat keterlaluan,” tambah aktivis Gus Durian ini.

Apalagi menurut Aan dari informasi yang beredar, ada upaya markap pada proses pembelian. “Kalau informasi ini benar, tentu perbuatan oknum jadi semakin memalukan,” tambahnya. Karena itulah ia mendesak aparat hukum untuk mulai menelisik sejauh mana praktik penyelewengan pengadaan masker pasukan kuning ini.

Bila perlu, hukuman maksimal kepada pelaku korupsi di masa sulit seperti ini bisa diterapkan. “Melakukan upaya korupsi di kala bencana, tentu layak dihukum mati,” tegasnya.

Hal sama disampaikan Mas’ud Zuremi, Ketua DPRD Jombang yang menduga ada permainan dan pengelolaan tidak transparan pada pengadaan masker. ”Ini yang heran, situasi masyarakat sedang panik dan berharap menyelesaikan masalah di bidang ekonomi. Malah muncul kasus seperti ini. Tentu sangat memalukan,” ujarnya.

Apalagi dua OPD terkesan lepas tangan setelah persoalan ini muncul ke publik. ”Benar-benar tidak habis pikir, bagaimana pengadaannya hingga seperti ini. Bahkan spek masker juga tidak sesuai,” ungkapnya. Semestinya, dua OPD saling berkoordinasi pada saat pengadaan barang yang diperlukan.

”Kalau tidak ada koordinasi, bagaimana mungkin barang bisa datang. Seharusnya dua OPD terbuka, jangan melempar tanggung jawab,” sindir dia. Melihat perkembangan sekarang, tengara ada permainan dalam pengadaan masker untuk pasukan kuning sangat kuat. 

”Terlebih ini untuk pasukan kuning. Anggaran ini disisihkan untuk pencegahan Covid-19, bukan ajang mencari keuntungan pribadi,” tegasnya. Untuk itu Mas’ud juga mendorong aparat penegak hukum turun tangan agar persoalan ini segera selesai. ”Aparat penegak hukum turun tangan untuk melakukan penyelidikan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/