Senin, 17 Jan 2022
Radar Jombang
Home / Peristiwa
icon featured
Peristiwa

Pelajar SD Meninggal Dunia Setelah Divaksin, APH Bisa Turun Tangan

31 Desember 2021, 09: 55: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Pelajar SD Meninggal Dunia Setelah Divaksin, APH Bisa Turun Tangan

Achmad Sholikhin Ruslie

Share this      

JOMBANG - Muhammad Bayu Setiawan,12, warga Dusun Bendungrejo, Desa/Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, yang meninggal dunia pasca mengikuti program vaksinasi, menyita perhatian banyak kalangan. Apalagi  penyebab kematian pelajar kelas 6 SDN Gedangan Mojowarno ini belum diketahui.

"Semua warga negara dilindungi hukum, maka keluarga yang merasa jadi korban atau mungkin dirugikan dapat melakukan upaya hukum," ujar pakar hukum Achmad Sholikhin Ruslie, kemarin.

Menurutnya, peristiwa meninggalnya Bayu harus diselidiki oleh aparat penegak hukum (APH). Pihak keluarga juga bisa melakukan upaya hukum. Namun jika pihak keluarga enggan melapor, maka APH wajib jemput bola melakukan penyelidikan.

Baca juga: Usai Disuntik Vaksin, Pelajar SD di Jombang Meninggal Dunia

"Upaya hukum pertama memenuhi mekanisme pidana. Terlapor si pemberi vaksin, pihak kepolisian tanpa laporan sekalipun punya kewenangan jemput bola lalu melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena ini delik umum," paparnya.

Ia berpandangan, APH jangan hanya menjadi penonton dalam kasus ini. "Persoalan siapa yang terbukti apakah paramedis yang memberi vaksin, produsen vaksin atau bahkan ada pihak lain, itu persoalan belakangan. Tergantung hasil kerja kepolisian nanti, tapi yang jelas persoalan ini harus ditindaklanjuti," tegas Sholikhin.

Lebih dari itu, pihak keluarga bisa melakukan upaya lain dengan melakukan gugatan perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum. Menurutnya, upaya hukum tidak harus saling menunggu tapi bisa berjalan beriringan, karena dimensi keduanya berbeda. “Terkadang penegak hukum terjebak pada pemikiran harus pidana dulu atau harus perdata dulu," ucapnya.

Ia menyebut, keduanya boleh berjalan beriringan karena aspek dan dimensinya berbeda. Untuk itu, keluarga sebagai kunci persoalan. "Jangan segan-segan menuntut perlakuan yang adil. Semua pihak harus mendukung. Jangan sampai justru ditakuti agar tidak menuntut, para tokoh dan pemimpin punya kewajiban terhadap penyadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum," pungkas dosen pascasarjana Untag Surabaya ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang pelajar SD meninggal dunia sehari setelah divaksin Covid-19, (28/12) kemarin. Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Mayangan, namun nyawanya tak tertolong. Siswa kelas 6 SDN Gedangan di Kecamatan Mojowarno ini mengalami demam tinggi dan muntah-muntah. Setelah siang harinya menerima vaksin di Puskesmas Mojowarno.

Sementara itu, Kepala Dinkes Jombang drg Budi Nugroho pernah menyampaikan, bersama Komite Daerah (Komda) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Jombang masih melakukan evaluasi, investigasi untuk menyimpulkan penyebab kematian korban.

Dari hasil rapat audit kasus, lanjutnya, tidak mengarah ke KIPI namun belum ada kesimpulan. Rapat tersebut dihadiri dokter spesialis anak, puskesmas dan pelaksana kegiatan vaksin. Disinggung kronologi meninggalnya siswa kelas 6 tersebut, ia tak menampik.

Budi juga telah melaporkan kejadian ini ke Komda KIPI Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, Komda KIPI Jawa Timur ikut membantu melakukan evaluasi dan investigasi di lapangan. Untuk itu pihaknya meminta masyarakat tetap tenang. Sebab, vaksinasi anak sendiri sudah mendapat persetujuan dari Kemenkes dan BPOM sehingga aman digunakan.

(jo/yan/jif/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2022 PT. JawaPos Group Multimedia