Raperda Lagi Digodok, Bupati Minta Perlindungan Guru di Jombang Ditingkatkan
RadarJombang.id – Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD Jombang selangkah lagi menjadi perda. Yakni Raperda Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
’’Raperda ini sangat penting untuk meningkatkan perlindungan guru dan meningkatkan ketertiban umum,’’ kata Bupati Jombang Warsubi saat rapat paripurna di DPRD, Kamis (30/7).
Dia menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD yang dinilainya mencerminkan kemitraan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif dalam membangun pemerintahan yang demokratis, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Jombang Kekurangan Guru, Disdikbud Turunkan 17 Guru SD dan SMP
’’Substansi pengaturan yang diusulkan memiliki tujuan yang sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat,’’ terangnya.
Terkait raperda pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan, Warsubi menilai regulasi tersebut memiliki urgensi tinggi di tengah semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi guru maupun tenaga kependidikan saat menjalankan tugasnya.
Pendidik merupakan unsur strategis dalam pembangunan sumber daya manusia sehingga perlu mendapat jaminan perlindungan hukum dan rasa aman saat menjalankan profesinya.
Baca Juga: Bijak Gunakan Internet, Guru SDI Tebuireng Jombang Ingatkan Siswa Pilih Konten yang Bermanfaat
’’Pembentukan peraturan daerah ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi pendidik dan tenaga kependidikan, baik berupa ancaman kekerasan, intimidasi, diskriminasi, kriminalisasi, maupun bentuk perlakuan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas profesional mereka,’’ paparnya.
Meski demikian, Pemkab Jombang memberikan sejumlah catatan agar pembahasan raperda tersebut semakin komprehensif. Salah satunya, harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.
Mulai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen, hingga Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Selain itu, pemerintah daerah meminta agar raperda mengatur secara tegas pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, satuan pendidikan, organisasi profesi, hingga masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan pendidik.
