Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Cium Ada Permainan Program Seragam Gratis di Jombang, Bupati Warsubi Diminta Bersih-Bersih Birokrasi

W
Penulis: Wenny Rosalina❯
Wabup salman dan Sekdakab Agus purnomo saat sidak penjahit seragam di Desa Tunggorono, (7/7)
Wabup salman dan Sekdakab Agus purnomo saat sidak penjahit seragam di Desa Tunggorono, (7/7)

Radarjombang.id - Seragam gratis yang diberikan kepada siswa baru jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Jombang tahun ini dikeluhkan sejumlah pihak.


Advertisement

Bahkan muncul dugaan ada permainan oknum di balik birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.

’’Dari dulu program seragam gratis selalu ada masalah. Abah Bupati perlu bersih-bersih birokrasi untuk mengatasinya,’’ kata Wakil Ketua DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah, kemarin.

Pria yang akrab dipanggil Gus Sentot ini mengikuti program seragam gratis sejak tahun pertama 2019 hingga sekarang.

Advertisement

’’Setiap tahun ada keluhan,’’ ucapnya. Mulai dari distribusi yang terlambat, hingga ukuran yang tidak sesuai saat diberikan dalam bentuk jadi. Gus Sentot mendorong langkah tegas eksekutif, utamanya Bupati dan Wakil Bupati Jombang untuk melakukan bersih-bersih birokrasi.

’’Tidak hanya di Dinas Pendidikan tapi juga di dinas yang lain, untuk menunjang kinerja Abah Bupati dan Gus Wabup,’’ jelasnya.

Seragam gratis merupakan program bagus. Bertujuan untuk meringankan beban masyarakat Jombang saat awal tahun pelajaran baru. Sekaligus pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengan (UMKM) penjahit.

Advertisement

’’Tujuannya baik, untuk memberdayakan penjahit lokal yang ada di desa. Cuma kita sadar, penjahit yang ada di desa kan tidak semuanya punya legalitas, sehingga wajar jika tidak punya e-katalog. Saya berharap ini dicarikan solusi,’’ tegasnya.

Praktik di bawah dinilai tidak bersih. ’’Masih banyak keluhan-keluhan, hingga muncul dugaan dimainkan. Memanfaatkan celah e-katalog untuk kepentingan pribadi,’’ ungkapnya.

Praktik ini merugikan para penjahit lokal karena keuntungannya menipis.

’’Saya juga mendengar ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Sedikit banyak mempengaruhi e-katalog tersebut, sehingga keuntungan yang didapatkan para penjahit turun drastis,’’ paparnya.

Banyak penjahit seragam mengeluhkan ongkos jahit tidak sesuai dengan nilai yang dijanjikan. Ongkos jahit seragam SD ditetapkan Rp 100 ribu per siswa. Sementara untuk SMP/MTs Rp 112 ribu per siswa. Namun, angka itu menciut ketika sampai di tangan para penjahit.

Di lapangan, nilai yang diberikan kepada penjahit SD hanya Rp 85 ribu. Serta Rp 90 ribu untuk SMP per satu setel.

Dikonfirmasi terpisah melalui sambungan telepon, Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Wor Windari, belum memberikan respons. (wen/jif)

 

 

Advertisement

Artikel Terkait

Pimpin Upacara HUT ke-116 Pemkab Jombang, Paparkan Capaian Program Prioritas

Pimpin Upacara HUT ke-116 Pemkab Jombang, Paparkan Capaian Program Prioritas

Bupati Jombang Warsubi menegaskan komitmennya memperkuat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Memasuki Hari Jadi ke-116 Pemkab Jombang, sejumlah capaian pembangunan dipaparkan, mulai dari

Dukung Percepatan Infrastuktur Utara Brantas Jombang, 10 Rumah Tak Layak Huni Bakal Diperbaiki

Dukung Percepatan Infrastuktur Utara Brantas Jombang, 10 Rumah Tak Layak Huni Bakal Diperbaiki

Bupati Warsubi berjanji merehabilitasi 10 rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Klitih, Kecamatan Plandaan. Ini bakal direalisasikan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) bersama TNI dengan anggaran bersum

Bupati Warsubi Blusukan ke Utara Brantas Jombang, Pantau Proyek Jalan Rigid Beton Rp1,4 Miliar

Bupati Warsubi Blusukan ke Utara Brantas Jombang, Pantau Proyek Jalan Rigid Beton Rp1,4 Miliar

JOMBANG – Percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah utara Brantas menjadi perhatian Bupati Jombang Warsubi. Hal itu ditunjukkan saat bupati blusukan ke Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, kemarin (8/10). Selain memant

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer