26.9 C
Jombang
Wednesday, February 8, 2023

Pemkab Jombang Anggarkan Rp 67,8 Miliar untuk Gaji 680 PPPK Guru

JOMBANG – Porsi anggaran APBD 2023 untuk gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru sangat besar, mencapai Rp 67,8 miliar. Gaji tersebut diberikan untuk 680 PPPK mulai dari TK, SD hingga SMP.

’’Itu meliputi belanja gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tujangan beras, pembulatan gaji, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, dan iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat,’’ kata M Nasrullah, kepala BPKAD Jombang, kemarin.

Pagu gaji PPPK dalam APBD 2023 realiasinya mengikuti peraturan menteri keuangan nomor 211/PMK.07/2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.

Baca Juga :  Cetak Wirausahawan, SMKN 2 Jombang Sediakan Alat Praktik Sesuai Standar Iduka

’’Dalam aturan itu ada tata cara pembayaran gaji PPPK dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan metode reimbursement,’’ urainya. Teknisnya, pemkab mengajukan ke pemerintah pusat setiap bulan. Ketika dalam satu tahun angka gaji tak mencapai maksimal pagu yaitu Rp 67,8 miliar, maka dana dianggap tidak terserap.

Gaji masing-masing guru tidak sama, sesuai dengan golongan. Guru dengan golongan VII menerima gaji Rp 2.647.200, golongan IX Rp 2.966.500 dan golongan X Rp 3.091.900.

Sementara itu, Senen, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang mengatakan, di Jombang ada 680 guru PPPK. ’’Total ada 680 PPPK di Jombang, kami hanya punya data jumlah PPPK, masalah penggajian jadi urusan BPKAD,’’ ungkap Senen.

Baca Juga :  Kemendikbudristek Tunjuk SMPN 5 Jombang Jadi Sekolah Inovasi Digital

Ia merinci, PPPK tahun 2021 pada formasi 2019 ada 212. Satu guru TK, 169 guru SD, dan 42 guru SMP.

Sementara tahun 2021 ada 468 guru. Rinciannya, 403 guru SD dan 65 guru SMP. (wen/jif/riz)






Reporter: Wenny Rosalina

JOMBANG – Porsi anggaran APBD 2023 untuk gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru sangat besar, mencapai Rp 67,8 miliar. Gaji tersebut diberikan untuk 680 PPPK mulai dari TK, SD hingga SMP.

’’Itu meliputi belanja gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tujangan beras, pembulatan gaji, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, dan iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat,’’ kata M Nasrullah, kepala BPKAD Jombang, kemarin.

Pagu gaji PPPK dalam APBD 2023 realiasinya mengikuti peraturan menteri keuangan nomor 211/PMK.07/2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.

Baca Juga :  Kombo Proyek dan Libur Panjang, Bikin Kendaraan Mengular di Jembatan Ploso

’’Dalam aturan itu ada tata cara pembayaran gaji PPPK dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan metode reimbursement,’’ urainya. Teknisnya, pemkab mengajukan ke pemerintah pusat setiap bulan. Ketika dalam satu tahun angka gaji tak mencapai maksimal pagu yaitu Rp 67,8 miliar, maka dana dianggap tidak terserap.

Gaji masing-masing guru tidak sama, sesuai dengan golongan. Guru dengan golongan VII menerima gaji Rp 2.647.200, golongan IX Rp 2.966.500 dan golongan X Rp 3.091.900.

Sementara itu, Senen, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang mengatakan, di Jombang ada 680 guru PPPK. ’’Total ada 680 PPPK di Jombang, kami hanya punya data jumlah PPPK, masalah penggajian jadi urusan BPKAD,’’ ungkap Senen.

Baca Juga :  Grida Futsal Competition Jombang Berlangsung Sukses dan Meriah

Ia merinci, PPPK tahun 2021 pada formasi 2019 ada 212. Satu guru TK, 169 guru SD, dan 42 guru SMP.

Sementara tahun 2021 ada 468 guru. Rinciannya, 403 guru SD dan 65 guru SMP. (wen/jif/riz)






Reporter: Wenny Rosalina

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/