
JOMBANG – Jumlah kekurangan guru di Kabupaten Jombang terus meningkat. Tercatat kekurangan sudah mencapai 1.119 guru.
Belum ada solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Apalagi ada larangan pengangkatan tenaga honorer.
’’Sampai saat ini kekurangan guru di Kabupaten Jombang sekitar 1.119. Belum ada solusi karena prioritas pengangkatan tahun ini di bidang kesehatan,’’ kata Ketua PGRI Kabupaten Jombang, Jumadi, kemarin.
Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), per tanggal 28 November mendatang sudah tidak ada lagi guru tidak tetap (GTT) maupun pegawai tidak tetap (PTT).
Seiring regulasi tadi, sampai saat ini PGRI maupun Pemkab Jombang belum memiliki solusi konkret. Sementara jika dilakukan pemutusan dapat terjadi kolaps.
’’Kami pastikan kondisi Jombang bakal kolaps apabila dilakukan pemutusan GTT/PTT. Karena sebagian besar kebutuhan guru sampai saat ini ditutup oleh tenaga honorer,’’ ungkapnya.
Untuk memenuhi kebutuhan guru, diperlukan anggaran Rp 83 miliar. Pemerintah pusat memberikan keleluasaan untuk Jombang agar ‘tombok’ terlebih dulu.
’’Namun setelah kami melihat anggaran di tahun 2024, tidak ada pos tersebut. Kami juga tidak berani mengambil kebijakan,’’ ujarnya.
Jumadi khawatir, jika hingga akhir November nanti belum ada solusi, Jombang bakal kolaps karena tidak ada lagi GTT dan PTT.
’’Memang ada metode merekrut outsourching, namun pastinya bakal lebih mahal dan membebani keuangan pemkab. Untuk mengantisipasi hal itu, saat ini kami terus berupaya untuk berkirim surat ke pemerintah pusat,’’ tuturnya.
Intinya, menagih janji pengangkatan sejuta guru yang sempat disampaikan menteri pendidikan.
’’Solusi yang kami miliki sampai hari ini yakni berkirim surat ke pemerintah pusat. Menagih janji menteri pendidikan yang bakal mengangkat sejuta guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar,’’ urainya. (wen/jif/riz)



