Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

’’Denda itu harus dibayar dulu, baru kemudian dana dapat kita cairkan,’’ kata Senen, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
Setelah denda dibayar, penyedia bisa mengusulkan pencairan. Paling lambat 23-25 Desember. Setelah usulan, baru nilai uang sesuai dengan yang ada di kontrak bisa dicairkan. ’’Sampai hari ini (kemarin) kami belum menerima usulan pencairan. Sebelum kita cairkan, denda harus dibayar dulu,’’ tegasnya.
Kain seragam SD/MI digarap CV Intan Jaya Sekti dari Malang dengan nilai Rp 3.544.185.600. Kain seragam SMP/MTs, CV Menara Mas Kita dari Sidoarjo dengan nilai Rp 4.127.439.540. Kedua penyedia itu meleset dari target 14 November. Untuk MI/SD baru selesai 21 November, dan SMP/MTs baru selesai 22 November. ’’Seluruhnya belum kami cairkan sampai denda terbayarkan,’’ jelasnya.
Untuk menghitung nilai denda, Senen menggunakan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Nilai denda dihitung 1/1.000 dikalikan harga satuan meter yang belum terkirim per satu hari keterlambatan. ’’Opsi ini kami pilih karena ada sebagian seragam yang terlambat dan ada yang tepat waktu, jadi dihitung yang belum dikirimkan saja,’’ bebernya.
Tahun ini, perencanaan seragam hingga penyalurannya terlambat. Namun, program unggulan Bupati Hj Mundjidah Wahab dan Wabup Sumrambah ini kembali akan diadakan 2023.
Tahun depan, seragam dianggarkan untuk dua stel. Bagi siswa baru SD/MI dan SMP/MTs tahun pelajaran 2022/2023. Anggaran yang disiapkan Rp 10 miliar untuk dua stel pakaian. Seragam nasional merah putih untuk SD, hijau putih untuk MI, dan biru putih untuk SMP/MTs, serta seragam pramuka. ’’Tahun depan insya Allah lebih cepat karena kita menggunakan e-katalog,’’ tandas Senen. (wen/jif/riz)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


